Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban (TOR)

MENGUKUHKAN KEBANGSAAN YANG BERPERADABAN: Meraih Cita-Cita Nasional dengan Paradigma Pancasila

 

TOR INDUK Diskusi Serial dan Focus Group Discussion (Aliansi Kebangsaan bekerjasama dengan Forum Rektor Indonesia)

Pembangunan nasional adalah gerak berkelanjutan dari peningkatan mutu budaya dan peradaban dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional berlandaskan (kerangka keyakinan, pengetahuan dan tindakan) Pancasila. Laju pembangunan dalam kerangka transformasi peradaban itu sekarang menghadapi tantangan yang serius dari penderasan arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang membawa serta perubahan-perubahan tata nilai, tata kelola, dan tatanan material dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Sementara itu, respon yang diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut terkendala oleh kesibukan kontestasi politik jangka pendek, yang cenderung mengabaikan persoalan pembangunan fundamental yang berjangka panjang.

Untuk itu, harus ada kekuatan alternatif untuk mengingatkan dan menunjukan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi negara sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945.[1]

Dalam kaitan itu, perlu diingatkan bahwa bahwa hakikat Pembangunan Nasional itu sesungguhnya merupakan gerak berkelanjutan dalam peningkatan mutu peradaban bangsa. Ketahanan nasional sebagai daya sintas suatu bangsa pada dasarnya ditentukan oleh daya (kualitas) budaya dan peradaban yang tercermin dari kondisi-kondisi yang berlangsung pada tiga ranah utama kehidupan sosial: ranah mental-spiritual, ranah institusional-politikal, dan ranah material-teknologikal. Ranah pertama kerap disebut sebagai ranah budaya, sedang ranah kedua dan ketiga disebut sebagai ranah peradaban.  Meski demikian,  lazim pula dipahami, bahwa dalam istilah peradaban pun terkandung basis nilai budaya. Oleh karena itu, ketiga ranah tersebut bisa disebut dalam satu tarikan nafas sebagai ranah peradaban.

Penjelasan tentang ranah mental-spiritual bisa meminjam argumentasi dari Arnold Toynbee dan (1947) dan Oswald Spengler (1991). Dalam bukunya, A Study of History, Toynbee melakukan pelacakan terhadap faktor kebangkitan dan kejatuhan sekitar dua puluhan peradaban, dengan kesimpulan yang mengaitkan disintegrasi peradaban dengan proses melemahnya visi spiritual peradaban tersebut. Hal senada dikemukakan oleh Spengler.  Dalam bukunya, The Decline of the West, ia menengarai kemunduran peradaban Barat disebabkan oleh pudarnya “jiwa” budaya (spirit, etos, etika, mindset) yang menjadi elan vital peradaban.

Penjelasan tentang ranah institusional-politikal antara lain dikemukakan oleh Daren Acemoglu dan James A. Robinson. Dalam karya bersamanya, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty (2012), keduanya menengarai bahwa sebab pokok kegagalan suatu negara-bangsa bukan karena kurang adidaya atau sumberdaya, melainkan karena salah urus, alias salah desain kelembagaan dan tata-kelola pemerintahan.

Penjelasan tentang ranah material-teknologikal diajukan oleh banyak pemikir. Bahwa ide dan peradaban dari suatu kelompok yang dominan dalam penguasaan (sumberdaya) material dan teknologi akan kuat mempengaruhi ide dan peradaban kelompok lain. Menurut Toynbee, semakin tinggi teknologi sebuah peradaban, makin mudah meradiasi lapisan-lapisan budaya pada peradaban lain. Lebih dari itu, para pemikir lintas zaman dan lintas mazhab, meski dengan perspektif yang berbeda-beda, menunjukkan kesamaan kepedulian terhadap pentingnya memperhatikan keadilan material.[2] Para pemikir utilitarian seperti Jeremy Bentham menekankan pentingnya kesejahteraan umum (the greatest happiness of the greatest number) sebagai basis ketahanan dan kebajikan sosial.

 

Pancasila dan Tiga Ranah Pembangunan Nasional

Dalam konteks Indonesia, visi Pancasila telah mengantisipasi pentingnya memperhatikan ketiga ranah tersebut. Ranah mental-spiritual (kultural) basis utamanya adalah sila pertama, kedua, dan ketiga. Ranah institusional-politikal basis utamanya sila keempat. Ranah material-tenologikal basis utamanya sila kelima. Dalam kerangka Pancasila, ketiga ranah tersebut bisa dibedakan, namun tak bisa dipisahkan.

Berlandaskan nilai-nilai Pancasila, orientasi dari ketiga ranah kehidupan sosial tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

Pengembangan mental-spiritual diarahkan untuk menjadikan bangsa yang berkepribadian (berkarakter) dengan nilai utamanya berlandaskan sila pertama, kedua, dan ketiga. Bahwa kehendak untuk bersatu dan harmoni dalam perbedaan bisa diraih manakala kita mampu mengembangkan hubungan welas asih dengan “Yang Mahasuci”, yang memancarkan semangat ketuhanan yang berkebudayaan, lapang dan toleran; welas asih dengan sesama manusia, yang memancarkan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab; welas asih dalam hubungan manusia dengan ruang hidup (tanah air) dan pergaulan hidupnya (kebangsaan), yang memancarkan semangat persatuan dalam keragaman bangsa. Dengan spirit Ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan, dikembangkan daya-daya spiritualitas dalam sosiabilitas yang berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah (berintegritas), beretos kerja yang positif dan kreatif, serta sanggup menjalin persatuan (gotong-royong) dengan semangat pelayanan (pengorbanan).

Pengembangan institusi sosial-politik diarahkan untuk menjadi bangsa  yang berdaulat dengan nilai utamanya berlandaskan sila keempat. Bahwa tatanan sosial-politik hendak dibangun melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial (negara kesejahteraan); yang termanifestasi dalam kehadiran pemerintahan negara yang melindungi segenep bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemedekaan, perdamaian dan keadilan.

Pengembangan ranah material-teknologikal dirahkan untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berkesejahteraan umum dengan nilai utamanya berladaskan sila kelima. Bahwa kemandirian dan kesejahteraan umum hendak diraih dengan mengupayakan perekonomian merdeka; berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat koperatif), disertai pengusaan negara atas “karunia kekayaan bersama” (commonwealth) serta atas cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak; seraya memberi nilai tambah atas karunia yang terberikan dengan input pengetahuan dan teknologi.

Pada akhirnya, ketiga ranah tersebut, secara sendiri-sendiri dan secara simultan diarahkan untuk mewujudkan visi negara-bangsa: terwujudnya perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual), berlandaskan Pancasila.

 

Tiga Agen Transformasi Sosial

Pengembangan ketiga ranah tersebut memerlukan keandalan tiga agen sosial: rejim pendidikan dan pengetahuan, rejim politik-kebijakan, rejim ekonomi-produksi. Dalam konteks persoalan Indonesia hari, ketiga rejim mengemban prioritas tugas sebagai berikut.

Prioritas rejim pendidikan dan pengetahuan adalah membenahi aspek mental-spiritual dengan merevitalisasi pendidikan budi pekerti, terutama pada tingkat pendidikan dasar. Budi mengandung arti “pikiran, perasaan dan kemauan”; pekerti artinya “tenaga”.  Alhasil, pendidikan budi-pekerti mengupayakan bersatunya pikiran, perasaan dan tekad-kemauan manusia yang mendorong kekuatan tenaga yang dapat malahirkan penciptaan dan perbuatan yang baik, benar dan indah.  Dengan pendidikan budi-pekerti diharapkan mampu melahirkan generasi baru Indonesia yang berkarakter dan kreatif dengan jiwa merdeka.

Prioritas rejim politik-kebijakan adalah menata ulang sistem demokrasi dan pemerintahan dalam kerangka memperkuat persatuan nasional dan keadilan sosial. Untuk itu, berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintahan harus ditinjau ulang. Praktik politik tidak dibiarkan sekadar perjuangan kuasa demi kuasa, namun harus mengemban substansi politik dalam rangka menghadirkan berbagai kebijakan yang andal demi memenuhi visi dan misi negara. Kebijakan politik harus merespons tantangan perbaikan tata kelola budaya (mental-spiritual), tata kelola sumberdaya material dan teknologi, serta tata kelola demokrasi dan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan tata kelola demokrasi dan pemerintahan, berbagai elemen krusial harus mendapat perhatian yang serius. Beberapa diantaranya menyangkut penataan sistem hukum dan pemulihan kewibawaan otoritas hukum (nomokrasi) yang dapat menopang kesehatan demokrasi, persoalan institusi pemilihan yang padat modal, penataan ulang otonomi daerah, urgensi kehadiran pedoman direktif (haluan pembangunan) yang lebih solid, persoalan tumpang-tindih kewenangan insitusi-institusi negara, terlalu luasnya cakupan kelembagaan negara karena kehadirian beragam komisi negara serta pentingnya perampingan birokrasi negara untuk menghindari jebakan negara pegawai, urgensi pembenahan sistem perwakilan yang lebih inklusif dan representatif dengan kesanggupan mengakomodasi segala kekuatan sosial-politik, serta pentingnya memperbaiki rejim negara kesejahteraan yang bersemangat gotong-royong.

Priotitas rejim ekonomi-produksi adalah mengembangkan semangat tolong-menolong (kooperatif) dalam perekonomian. Politik anggaran harus lebih berorientasi pada kesejahteraan umum. Kemampuan negara untuk menguasai dan mengelola kekayaaan bersama (commonweath) serta cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus disehatkan. Mata rantai produksi dari hulu ke hilir jangan sampai terkonsentrasi di satu tangan. Kemakmuran dan pemerataan ekonomi bisa didorong melalui pengembangan kewirausahaan yang dibekali penguasaan teknologi, dengan memprioritaskan pengembangan teknologi berbasis potensi dan karakterististik (kondisi) keindonesiaan.[3] Untuk itu, pengembangan teknologi harus beringsut dari lembaga riset negara menuju ranah industri-perusahaan; terintegrasi ke dalam sektor produktif.

 

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Dengan demikian, Pembangunan Nasional menurut visi Pancasila adalah fungsi dari pembangunan mental-spiritual ditambah fungsi institusional-politikal serta fungsi material-teknologikal (pembangunan nasional = pembanguan mental-spiritual + institusional-politikal + material-teknologikal).

Pancasila bisa dijadikan tolok ukur paradigmatik untuk mengembangkan dan menguji sistem Pembangunan dan ketahanan nasional Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila sebagai gatra ideologi tidak ditempatkan sejajar dengan gatra politik, ekononomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, melainkan berdiri di atas (mengatasi) gatra-gatra lainnya.

Taraf pembangunan dan ketahanan Nasional di berbagai gatra tersebut bisa diukur berdasarkan imperatif Pancasila dalam ranah mental-spiritual, institusional-politikal, serta material-teknologikal. Dengan demikian, setiap gatra bisa dilihat kondisi ketahanan mental-spiritualnya, kondisi institusional-kebijakannya, serta kondisi material-teknologinya.

Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan ideologi kerja yang dapat memberikan framework (panduan dan haluan) yang memudahkan perumusan prioritas pembangunan, pencanangan program kerja, serta pilihan kebijakan dalam kerangka memperkuat ketahanan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Dalam implementasinya, pembudayaan Pancasila sebagai paradigma Pembangunan Nasional itu sepatutnya dikembangkan secara horizontal dengan melibatkan segenap komponen kebangsaan. Selain pemerintah, kaum intelektual, pemuka agama, seniman, masyarakat media, masyarakat sipil, pemangku adat dan lain-lain bisa melakukan pengisian dan pengembangan terhadap Pancasila sesuai dengan kapasitas dan posisinya masing-masing. Dalam pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur bagi segala komponen bangsa untuk menakar apakah kebijakan-kebijakan negara dan praktik kehidupan kebangsaan sesuai atau tidak dengan imperatif-imperatif Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bisa menjadi alat kritik sekaligus panduan bagi kebijakan negara serta perilaku aparatur negara dan warga negara.

Dengan cara-cara seperti itulah, idealitas Pancasila bisa bergerak mendekati realitas. Tes terakhir dari keampuhan Pancasila teruji ketika setiap sila dan konsepsinya bisa dibumikan dalam kenyataan semesta Pembangunan.

 

Rencana Aksi

Berlandaskan kerangka pikir tersebut, Aliansi Kebangsaan merasa perlu untuk berjejaring dengan kekuatan intelektual (Forum Rektor), dan kekuatan informasi (Harian Kompas) untuk sama-sama mengambil inisiatif menyelenggarakan diskusi serial yang melibatkan para ahli, komunitas pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan.

Tema diskusi akan membincangkan usaha “Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban: Meraih Cita-Cita Nasional dengan Paradigma Pancasila.” Tema tersebut akan dibagi ke dalam tiga sub-tema:

  1. Pembangunan mental-kultural melalui perbaikan rejim pendidikan dan pengetahuan
  2. Pembangunan institusional-politikal (tata-kelola) melalui perbaikan rejim politik dan kebijakan
  3. Pembangunan material-teknologikal melalui perbaikan rejim ekonomi-produksi

Diskusi serial ini, baik berupa Focus Group Discussion (FGD) maupun diskusi publik, hendak dilaksanakan dalam kerangka memfasilitasi terjadinya pertukaran pikiran, menghimpun dan mensintesiskan beragam arus pandangan, untuk kemudian diartikulasikan kembali serta disebarluaskan kepada khalayak, sebagai ikhtiar menawarkan peta jalan untuk revitalisasi dan reorientasi pembangunan nasional. Jangka watu diskusi serial ini akan berlangsung selama setahun, terhitung dari bulan Maret 2019 sampai Maret 2020.

 

Tujuan

Diskusi serial ini bertujuan untuk:

  1. Menggugah kesadaran kolektif tentang persoalan-persoalan mendasar dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.
  2. Mengggalang tanggung jawab intelektual untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dalam usaha transformasi sosial.
  3. Mendorong kesadaran elit politik untuk lebih memberikan perhatian pada masalah-masalah fundamental dengan mengembangkan praktik politik yang lebih responsif terhadap tuntutan perbaikan rejim kebijakan yang berjangka panjang.
  4. Menggugah perubahan sikap kejiwaan (mindset) masyarakat untuk mengembangkan mental pemenang.
  5. Menawarkan peta jalan pembangunan sebagai masukan (rekomentasi kebijakan) bagi penyusunan sistem perencanaan pembangunan nasional.

 

Penyelenggara

  1. Aliansi Kebangsaan
  2. Forum Rektor Indonesia

 

Footnote

[1] Visi negara sebagaimana tertuang pada alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945 adalah terwujudnya perikehidupan kebangsaan “yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Adapun misi negara sebagaimana tertuang pada alinea keempat adalah: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

[2] Kepedulian tentang pentingnya keadilan sosial sebagai prasyarat keutuhan dan kebajikan hidup bersama ditunjukan mulai dari para pemikir dari tradisi Graeco-Romawi (seperti Aristoteles), tradi skolastik (seperti St. Thomas Aquinas), tradisi pencerahan (seperti David Hume), tradisi liberalisme klasik (seperti Adam Smith), hingga pemikir-pemikir sosialisme (seperti Karl Marx), sosial-demokrasi (seperti Eduard Bernstein) dan pemikir “negara kesejahteraan” (seperti John Maynard Keynes), meski dengan perspektif yang berbeda-beda.

[3] Pengertian teknologi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada penguasaan alat-alat teknis (tools). Tekologi meliputi perangkat teknis (technoware), perangkat manusia (humanware), perangkat informasi (orgaware), dan perangkat organisasi (orgaware).

 

Yang dimaksud dengan teknologi berbasis potensi dan karakteristik keindonesiaan adalah teknologi yang bisa memberi nilai tambah atas apa yang kita punya. Misalnya saja, negeri ini diberkati tanah yang relatif subur, maka patut dikembangkan teknologi pertanian (agro-industri). Bangsa ini diberi karunia talenta seni yang kuat, maka patut dikembangkan teknologi kesenian. Negeri ini diberkati keindahan alam, maka patut dikembangkan teknologi kepariwisataan. Negara ini merupakan negara maritim, maka patut dikembangkan teknologi kemaritiman. Negeri ini merupakan negeri rawan bencana, maka patut dikembangkan teknologi kebencanaan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here