Aliansi Kebangsaan dalam rangka Mewujudkan Pemilu Berkualitas

 Oleh: Pontjo Sutowo[1]

Yang saya hormati:

Menpora sekaligus Ketua Tim Kebijakan Pemilu Partai Golkar, Dr. Zainudin Amali,

Prof. Yos Johan Utama, Ketua Forum Rektor Indonesia,

Dr. Alfitra Salamm, Ketua Umum AIPI,

Para Narasumber: Prof. Valina Sinka Subekti, Prof. Retno Saraswati,

Bpk. Kuskrido Ambardi, Ph.D, Bpk. Nurhasim, M.Si, dan Sdr. Yudi Latif, Ph.D

Moderator. Sdr. Ahmad Zacky Siradj,

Seluruh peserta FGD baik melalui media zoom ini maupun live streaming yang saya muliakan,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkenannya, pada hari ini kita semua diberi kesehatan untuk kembali menghadiri FGD sebagai rangkaian dari diskusi serial yang diselenggarakan bersama oleh Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia, dan Harian Kompas. Mengingat kita sedang menghadapi pandemi covid-19, maka FGD kali ini kita laksanakan secara virtual melalui media zoom. Mudah2an tidak mengurangi semangat kita untuk bertukar fikiran dan urun gagasan dalam ikut membantu memecahkan berbagai permasalahan bangsa.

Bagi bapak/ibu/Sdr yang baru pertama kali mengikuti serial diskusi ini, perlu saya sampaikan bahwa Diskusi Serial Kebangsaan yang dimulai sejak 20 Maret 2019 yang lalu, berkisaran pada pembangunan tiga ranah utama kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ranah Mental-Spiritual (Tata Nilai), ranah Institusional-Politikal (Tata Kelola), dan ranah Material-Teknologikal (Tata Sejahtera). FGD hari ini, yang akan memperdalam : “Sistem Pemilu di Indonesia”, merupakan rangkaian diskusi serial dalam ranah tata kelola Negara yang kerjasamanya diperluas dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Bangsa Indonesia sejak tahun 1955 sudah berpengalaman menyelenggarakan beberapa kali Pemilu, termasuk lima kali Pemilu dalam era reformasi. Sistem dan penyelenggaraan Pemilu juga telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan sebagai indikasi bahwa bangsa ini memang sedang mencari sistem pemilu yang tepat sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Walaupun mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan, harus diakui bahwa mutu pemilu dan wakil rakyat yang dihasilkan masih jauh dari harapan. Sistem Pemilu kita juga belum mampu berperan secara signifikan sebagai instrumen  dalam mengembangkan demokrasi yang sehat sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan kita. Demokrasi yang sehat bisa tercipta manakala relasi kuasa (power) bisa bersifat timbal balik, bukan hanya satu arah. Untuk meraih kuasa, bisa berbekal “modal finansial” (class), “modal massa politik” (party), dan “modal budaya” (estate).

Dengan hanya mengandalkan modal finansial dan politik, lembaga perwakilan kita hasil Pemilu saat ini lebih didominasi pemegang modal finansial dan politik. Sedangkan kekuatan modal budaya (cendekiawan, tokoh adat, rohaniawan, inteligensia militer) terpinggirkan. Padahal, untuk melaksanakan fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat terutama fungsi legislasi memerlukan modal penalaran yang kuat.

Akibat hanya mengandalkan sumberdaya logistik, pemilu kita juga telah menghadirkan praktek “money politics” yang menyebabkan pemilu berbiaya tinggi tidak hanya dalam aspek finansial, tetapi juga biaya sosial (social cost). Dari sisi pembiayaan, Pemilu serentak sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak berdampak signifikan pada efisiensi dan efektivitas, malahan menjadi Pemilu berbiaya mahal baik dari segi pembiayaan oleh negara, maupun oleh kontestan, yang bisa berdampak buruk bagi berbagai sektor pembangunan lainnya.

Dari pengalaman penyelenggaraan pemilu langsung sebelum ini, terutama dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden, juga seringkali menimbulkan berbagai masalah yang pada tingkat tertentu dapat memicu terjadinya konflik di antara warga, terutama di antara warga yang memiliki pilihan yang berbeda. Konflik yang terjadi, bahkan sampai pada bentuk terpolarisasinya kelompok masyarakat yang sangat tajam atau pembelahan publik yang terus berlangsung sekalipun Pemilu telah lama selesai.

Keadaan ini tentu sangat memprihatinkan dan sekaligus menghkhawatirkan karena sangat tidak konstruktif bagi bangsa Indonesia yang sedang memperjuangkan cita-cita kemerdekaannya dan pada eskalasi tertentu sangat berpotensi mengancam ke-“Bhinneka Tunggal Ika”-an yang sudah kita sepakati bersama sebagai salah satu konsensus nasional bangsa Indonesia.

 Kita semua tentu berharap, agar keluaran (out-put) Pemilu yang akan datang semakin membaik. Kita juga berharap, agar pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelum ini yang menyisakan berbagai masalah terutama menyisakan konflik dan polarisasi dalam masyarakat yang berkepanjangan tidak terjadi lagi dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu yang akan datang. Untuk itulah, dalam kesempatan FGD ini kita akan berbagi pandangan, pendapat, gagasan yang dapat kita sumbangkan dalam memperbaiki sistem pemilu.

Apa yang akan kita hasilkan dalam diskusi ini mendapatkan momentum karena saat ini DPR sedang membahas RUU Pemilu. Tentu kita berharap UU Pemilu yang dihasilkan nanti adalah Pemilu yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan sistem nilai bersama yang sudah kita sepakati. Indonesia merupakan bangsa dengan multi kultur, yang terdiri dari banyak suku bangsa maupun agama.

Sistem Pemilu harus berkontribusi bagi terbangunnya demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat memerlukan keserasian antara integrasi nasional dan pengakuan akan keragaman karakteristik lokal. Untuk itu, perlu ada pembedaan antara Pemilu yang bersifat nasional dengan Pilkada yang bisa bersifat asimetris. Khusus untuk isu Pemilu asimetris ini, akan kita diskusikan kembali dalam FGD yang akan dilaksanakan minggu depan tanggal 26 Juni 2020.

Kita tentu sepakat bahwa demokrasi itu mengambil bentuk dan pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan ruang dan waktunya. Karenanya, menjadi penting bahwa: “democracy must be adapted to context in order to take root in that context”.  Demokrasi harus diadaptasikan ke dalam kenyataan sosial yang ada agar mengakar dalam masyarakat. Oleh karena itulah demokrasi yang kita kembangkan haruslah demokrasi khas Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia sendiri.

Oleh karena bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang dijiwai oleh harmoni dan kompromi, banyak pihak yang berpendapat bahwa demokrasi yang cocok buat kita lebih dekat kepada konsep “consensus democracy” atau “demokrasi konsensus.” Tentu ini masih bisa diperdebatkan. Menurut Arendt Lijphart (1999), demokrasi konsensus adalah suatu rezim demokrasi yang lebih menekankan konsensus daripada oposisi. Sesuai dengan milai-nilai Pancasila yang kita tempatkan sebagai “grand-norm” atau norma dasar, sepatutnyalah konsensus itu harus dibangun berdasarkan “kebijaksanaan dalam permusyawaratan”, bukan konsensus “menang-menangan” apalagi “konsensus “adu otot”. Hal ini perlu kita sadari bersama, agar bangsa ini selalu hidup harmoni dalam perbedaan.

Pemikiran ini perlu saya kemukakan kembali karena Pemilu merupakan input penting dalam proses penyelenggaraan demokrasi. Untuk menghadirkan Pemilu yang berkualitas, yang perlu diperhatikan bukan saja pemenuhan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi, melainkan juga kecocokan sistem atau model pemilu dengan sistem nilai, kondisi sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat Indonesia.

 Pemilu sendiri pada dasarnya terdiri dari dua elemen penting, yaitu: (1) Electoral Law yaitu aturan main berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang harus ditaati setiap kontestan pemilu: dan (2) Electoral Process yaitu metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih menjadi kursi di lembaga perwakilan. Tentu diharapkan dua elemen penting ini dapat kita diskusikan dalam FGD kali ini.

Bapak/Ibu/Sdr yang saya hormati,

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan terimakasih atas partisipasi seluruh narasumber dan peserta FGD untuk ikut memberikan masukan dalam perbaikan Sistem Pemilu kita. Secara khusus saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Prof. Yos Johan Utama yang akan menyerahkan estafet kepemimpinan Forum Rektor Indonesia, atas kerjasama dan dukungannnya selama ini sehingga Diskusi Serial yang kita gagas dan laksanakan bersama, sejauh ini berjalan dengan lancar.

Demikian sambutan pengantar saya untuk mengawali diskusi hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Terimakasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 19 Juni 2020.

                                                                                                      Pontjo Sutowo


[1] Ketua Aliansi Kebangsaan/Ketua Pembina YSNB/Ketua Umum FKPPI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here