GBHN dan Restorasi MPR

Oleh: Syaiful Arif

(Koordinator Kaukus Penulis Aliansi Kebangsaan)

 

 

Restorasi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang digagas oleh kelompok cendekiawan, Aliansi Kebangsaan, menemukan momentum strategisnya untuk bangsa ini. Yakni dibutuhkannya haluan pembangunan negara yang menjadi panduan pemerintah. Serta perbaikan ulang sistem ketatanegaraan kita demi demokrasi yang lebih progresif.

Pada awalnya, restorasi GBHN ialah gagasan untuk mengembalikan haluan negara yang terhapus bersamaan dengan raibnya posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Sebelum amandemen ketiga UUD 1945 pada 2001, MPR memiliki tugas; penetapan UUD, penetapan GBHN dan pengangkatan serta pemberhentian presiden-wakil presiden. Dengan dihapusnya posisi sebagai lembaga tertinggi, maka peran vital MPR dihapus, salah satunya penetapan GBHN.

Penghapusan GBHN ini dilanjutkan dengan pemberian wewenang perumusan, penetapan dan pelaksanaan haluan pembangunan kepada presiden melalui Rancangan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah. Ini juga merupakan konsekuensi dari sistem presidensial kita. Karena presiden bukan lagi mandataris (diangkat) MPR, ia berdaulat penuh atas garis besar pembangunan negeri ini. Resikonya, haluan pembangunan kita akan terus berganti mengikuti pergantian rezim.

Hal ini memiliki beberapa dampak negatif. Pertama, tidak ada panduan ideologis yang menjadi dasar pembangunan negeri. Ideologi atau ide normatif yang diangkat tentu mengikuti pemikiran setiap rezim. Misalnya, rezim Joko Widodo (Jokowi) membasiskan diri pada gagasan Nawacita Soekarno, karena ia berasal dari partai Marhein, PDIP. Nanti ketika rezim berganti, ideologi tersebut pasti berganti. Hal ini tentu bertentangan dengan fakta mendasar negara ini yang memiliki supra-ideologi nasional, yakni Pancasila. GBHN merupakan ejawantah dari Pancasila. Hilangnya GBHN menandai hilangnya Pancasila sebagai dasar ideologis bagi garis besar haluan negara.

Kedua, tidak ada lagi panduan umum tujuan dan cakupan pembangunan nasional. Setiap rezim bisa memilih konsentrasi pembangunannya sendiri, dengan melupakan tujuan dan cakupan besar pembangunan negeri. Presiden Jokowi bisa saja memprioritaskan pembangunan infrastruktur, karena hal inilah yang diabaikan rezim sebelumnya. Namun patut dipertanyakan, apakah insfratruktur material memang merupakan unsur utama pembangunan bangsa? Bagaimana dengan unsur suprastruktur seperti budaya, agama, penegakan HAM, keadilan sosial, kualitas kebangsaan dan kedalaman demokrasi?

Ketiga, ketiadaan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah berbasis perbedaan afiliasi politik. Ketika gubernur dan bupati berasal dari partai yang berbeda dengan presiden; terdapat kemungkinan pengingkaran kepaduan pembangunan karena basis kepentingan yang berbeda. Jika ada GBHN, maka segenap pemerintahan di negeri ini disatukan oleh haluan negara yang bersifat lintas-partai. Dalam hal ini GBHN mewakili sisi konstitusional kenegaraan, sedangkan pemerintah menjadi agen administratif pelaksana konstitusi.

Signifikansi dari restorasi GBHN ini tidak hanya menyasar pada problem pembangunan di atas, melainkan juga akan memperbaiki sistem ketatanegaraan kita, melalui restorasi MPR. Artinya, karena penetapan GBHN dilakukan MPR, maka MPR perlu dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara. Kita akan membahas relevansi gagasan ini dalam konteks pendalaman demokrasi (deepening democracy), melalui apa yang oleh pendiri bangsa disebut sebagai demokrasi permusyawaratan.

 

Politik Deliberasi

Gagasan penempatan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dilatari oleh keprihatinan mendasar tentang kualitas demokrasi sejak paska reformasi 1998. Sejak masa itu, kita memang telah mengalami peningkatan demokrasi pada level pemenuhan hak-hak politik serta ketepatan pemilihan presiden. Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2014 menunjukkan tingginya partisipasi rakyat dalam pemilihan umum (74%). Satu hal yang menunjukkan kegairahan demokratik karena rakyat bersukaria terlibat dalam pemilihan eksekutif dan legislatif. Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) dan SBY yang mewakili zamannya masing-masing membuktikan bahwa yang dimaui rakyatlah yang akan menang. Ini tentu tak terjadi di zaman Orde Baru dan Orde Lama di mana suksesi kepresidenan dikuasai para presiden itu sendiri.

Mungkin semangat itu pula yang menggugurkan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sebab pemilihan presiden secara langsung tentu lebih demokratis daripada pemilihan melalui MPR.

Hanya saja hal ini mengingkari konsepsi awal ketatanegaraan kita yang oleh founding fathers diletakkan dalam sistem permusyawaratan. Hal ini tidak hanya termaktub dalam sila keempat Pancasila yang mengamanatkan demokrasi permusyawaratan dalam perwakilan. Namun juga spirit kekeluargaan dan gotong-royong yang merupakan perasan “eka sila” dari Pancasila.

Sistem permusyawaratan ini menurut kacamata filsafat politik lebih mewakili “mekanisme yang benar” dari politik karena beberapa hal. Pertama, ia dilakukan melalui tukar-pikir akal budi. Dengan demikian sumbu utamanya ialah rasionalitas, bukan kepentingan. Kedua, ia diarahkan demi tercapainya kesepakatan bersama, sedangkan kebaikan bersama (res publica) memang membutuhkan konsensus, bukan pertikaian. Inilah mengapa dalam teori-teori politik terdapat ide tentang demokrasi deliberatif (deliberative democracy) yang digagas oleh Jurgen Habermas, Joshua Cohen, Jon Elster, James Fishkin, David Held, dll.

Ide demokrasi deliberatif ini dihadirkan untuk mengganti sistem demokrasi konvensional kita yang berpijak pada prinsip kekuatan mayoritas (majority rule). Artinya, kebenaran politik (kebijakan publik) ditentukan oleh suara mayoritas, melalui pemungutan suara (voting). Bagi kalangan deliberasi, kebenaran politik tidak bisa ditentukan oleh suara, sebab “yang banyak” belum tentu benar. Justru sebaliknya, ia merupakan patologi imanen dari demokrasi karena telah melahirkan tirani mayoritas (tyrany of majority). Kekuatan suara juga memberikan peluang masuknya lobi politis berbasis tukar menukar kepentingan. Akhirnya bukan rasionalitas yang menjadi dasar dari proses politik, melainkan kepentingan.

Sebelum amandemen ketiga UUD, sistem kemajelisan kita menganut model demokrasi deliberatif (permusyawaratan) karena MPR memuat sistem unikameral. Di dalam sistem ini, MPR merupakan majelis permusyawaratan (deliberasi) antara tiga keterwakilan; DPR (partai politik), Utusan Golongan (fungsional), dan Utusan Daerah (daerah). Sistem unikameral ini menganut prinsip “semua terwakili”, karena representasi politik tidak terhenti di level politis, tetapi juga fungsional dan kedaerahan.

Dengan dihapusnya posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, ia kini menganut sistem bikameral melalui penghapusan Utusan Golongan, dan hanya memuat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ini menghasilkan cacat nyata di dalam praktik demokrasi kita, karena agensi politik dikuasai oleh partai. Padahal sejak tahun 1959 (Perpres No. 12/1959) hingga keputusan KPU tahun 2004, negara telah memperbaiki keterwakilan golongan di dalam Utusan Golongan, meliputi; agamawan, ilmuwan, cendekiawan, seniman, perintis kemerdekaan, perempuan, LSM, pemuda dan mahasiswa, PNS, etnis minoritas serta penyandang disabilitas.

Terhapusnya Utusan Golongan ini tentu memprihatinkan, karena kualitas partai kita tidak membanggakan. Partai masih menjadi lembaga politik yang paling tidak dipercayai rakyat (52%), satu tali tiga uang dengan kualitas DPR RI (58%) menurut survei SMRC (2016). Salah satu peran yang tak dimainkan oleh partai ialah “pendampingan basis” kepada komunitas dan kelompok masyarakat, yang semestinya bisa dilakukan oleh Utusan Golongan yang memang berangkat dari kelompok-kelompok tersebut. Memang sistem unikameral tak sepenuhnya mewujudkan ideal deliberasi. Namun dengan luasnya keterwakilan, penentuan kebijakan bisa semakin dekat dengan kebutuhan rakyat.

Oleh karenanya, urgensi restorasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang menjadi konsekuensi logis dari restorasi GBHN ini memang mendesak bagi peningkatan kualitas demokrasi. Tentu akan ada perlawanan atas gagasan ini, sebagaimana upaya para penolak sistem unikameral MPR yang telah berhasil memangkas sistem deliberasi di republik ini. Tetapi meminjam ungkapan tegas Ketua Forum Demokrasi, Abdurrahman Wahid, “Demokrasi harus diperjoangkan!”

 

*Dimuat Suara Pembaruan, 22 Agustus 2016

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here