Haluan Negara sebagai “GUIDING PRINCIPLES” dan “DIRECTIVE PRINCIPLES”

Tanggal 9 November 2020 lalu Alansi Kebangsaan bersama Forum Rektor Indonesia dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) mengadakan diskusi keompok (focus group discussion – FGD) dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung MPR, mengenai Restorasi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila. Diskusi antara lain dihadiri langsung Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Seperti diketahui,  setelah dihapuskannya “Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara” (GBHN) semesa Reformasi, pembangunan nasional selama ini dilaksanakan berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN ini kemudian diterjemahkan melalui RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang ditetapkn berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanan RPJPN kemudian diatur dalam jangka lima tahunan, yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahunan. 

Setelah berjalan dalam satu setengah dekade lebih terakhir, terlihat ada persoalan-persoalan yang mengemuka terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pelaksanaan pembangunan nasional yang mengacu pada SPPN memunculkan sejumlah kelemahan dan kekurangan.

Salah satu kelemahan mendasar itu adalah bahwa sistem perencanaan itu disusun tanpa didasari desain besar jangka panjang berbasis ideologi, tujuan, dan cita-cita nasional, seperti yang terdapat dalam GBHN di masa lalu. Kelemahan mendasar seperti itu bisa menimbulkan dampak yang menghambat terwujudnya tujuan dan cita-cita nasional, yaitu masyarakat Indonesia yang bersatu, maju, adil dan sejahtera sesuai nilai-nilai Pancasila.

SPPN berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 lebih merespons kepentingan jangka pendek, lebih bercorak teknokratik dan pragmatik-politik sebagai penjabaran visi-misi presiden terpilih dan partai pendukungnya. Kurang mencerminkan tujuan dan cita-cita nasiolan, dan belum tersusun secara terintegrasi.

Karena itu,  setelah pendekatan teknokratik dan pragmatik-politik, kini perlu dilengkapi pendekatan dengan perencanaan yang lebih komprehensif, termasuk di dalamnya pendekatan kebudayaan yang melibatkan partisipasi semua kelompok mayarakat.

Selain itu, juga harus mampu menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah secara efisien dan berkelanjutan. Yang terakhir ini merupakan penjabaran sistem khas kenegaraan kita, yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia” sesuai Pasal 1 UUD 1945, dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Tetapi karena pemberian otonomi harus berdasarkan prinsip negara kesatuan, maka kebijakan penbangunan di daerah juga harus tetap merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini sebagai “perencanaan terpadu dan pelaksanaan yang terdistribusi”.

Jangkauan SPPN  juga terbatas dan berjangka pendek, sementara substansinya juga bisa “bias politik”. Padahal pada tanggal 18 Agustus 1945, Prof Soepomo selaku salah satu arsitek UUD 1945 sudah menyatakan bahwa MPR menetapkan GBHN, sedangkan “……Presiden  tidak mempunyai politik sendiri, tetapi mesti menjalankan haluan negara yang ditetapkan oleh MPR”. Karena presiden ikut menetapkan undang-undang, maka pelaksanaan RPJPN tersebut cenderung bias terhadap agenda kampanye kepresidenan, sehingga banyak hal yang kurang mendapat perhatian.

Kerena adanya kelemahan dan kekurangan dalam perencanaan dan penerapaan SPPN berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tersebut maka FGD tanggal 9 November lalu di Gedung MPR-RI berkesimpulan perlu dilakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU No.25 Tahun 2004.

Diskusi menghasilkan salah satu rekomendasi pokok bahwa Haluan Negara mesti dihidupkan lagi. Jika mengacu pada upaya menghadirkan kembali Haluan Negara, maka diperlukan pemetaan  substansi haluan negara yang seperti apa yang dikehendaki sebagai kebijakan dasar bagi perencanaan pembangunan nasional. 

Selain itu, diperlukan pilihan skenario yang dapat diambil dalam mengarahkan pembangunan nasional yang sesuai dengan paradigma Pancasila serta model haluan seperti apa yang cocok untuk sistem presidensial di Indonesia dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional.

Haluan Negara dalam konteks saat ini tidak hanya penting, namun mendesak dan harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang selaras dan konsisten dengan paradigma Pancasila, serta berkesinambungan dan berkelanjutan secara lintas periode pemerintahan. Dalam penggunaan model GBHN, substansi yang diatur dalam “Haluan Negara” menjadi penting dalam rencana pembangunan nasional serta lembaga mana yang bertugas menyusun substansi Haluan Negara yang dimaksud.

Restorasi haluan negara menjadi diskursus yang sangat penting dalam menetapkan acuan proses pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang yang berkelanjutan, berkesinambungan, selaras, dan konsisten membutuhkan Haluan Negara yang mengarahkan pengelolaan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

FGD pertama lalu menilai bahwa restorasi Haluan Negara merupakan agenda nasional yang tidak hanya penting, akan tetapi mendesak dan harus dilakukan, untuk memberikan arah bagi Rencana Pembangunan Nasional sebagai instrumen dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang diperjuangkan dan dirumuskan di dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sementara itu, dukungan publik terhadap usaha menghidupkan kembali Haluan Negara sangat besar. Aliansi Kebangsaan pernah menyelenggarakan konvensi GBHN pada tahun 2016 yang dihadiri berbagai kalangan dan tokoh bangsa serta FGD Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Nasional  tahun 2019 yang lalu. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2013 juga telah beberapa kali merekomendasikan revitalisasi GBHN atau “model lain haluan negara‟.  Forum Rektor Indonesia juga menyusun Kajian Akademik GBHN yang sudah diserahkan kepada MPR. PBNU dan PP Muhammadiyah juga memberikan dukungan serupa. Terakhir, Majelis Tinggi Konghucu Indonesia juga mendukung restorasi Haluan Negara seperti GBHN pada masa lalu.

Haluan Negara akan mengarahkan model perencanaan pembangunan yang dianggap paling sesuai bagi Indonesia sehingga pembangunan nasional yang kita laksanakan merupakan gerak yang berkelanjutan dan berkesinambungan menuju pencapaian cita-cita nasional tersebut.

Dengan adanya Haluan Negara, Perencanaan Pembangunan Nasional akan lebih dapat dirancang untuk menghadirkan kemerdekaan, ke-bersatu-an, ke-berdaulat-an, keadilan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dirumuskan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945.

Haluan Negara akan menjamin pelaksanaan pembangunan yang mengandung keselarasan antara pusat dengan daerah, antara satu bidang dengan bidang yang lain, serta antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain. Haluan Negara akan mengarahkan model perencanaan pembangunan yang dianggap paling sesuai bagi Indonesia, sehingga pembangunan nasional yang kita laksanakan merupakan gerakan berkelanjutan dan berkesinambungan menuju pencapaian cita-cita nasional. 

Kaidah Penuntun

Sebagaimana dirumuskan dalam hasil FGD lalu, Haluan Negara berperan dan berfungsi sebagai kaidah penuntun pembangunan nasional. Bila Pancasila mengandung prinsip-prinsip filosofis, Konstitusi mengandung prinsip-prinsip normatif, maka Haluan Negara mengandung prinsip-prinsip direktif (directive principles). Nilai-nilai filosofis Pancasila bersifat abstrak. Pasal-pasal Konstitusi juga kebanyakan mengandung normanorma besar yang tidak memberikan arahan bagaimana cara pelembagaan dan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kaidah penuntun guiding  principles)  yang berisi arahan dasar tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi tersebut ke dalam berbagai pranata publik, yang dapat memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan secara terpimpin, terencana dan terpadu. Dalam konteks itu, sebagai prinsip direktif, Haluan Negara itu juga menjadi pedoman dalam pembuatan perundang-undangan. 

Haluan Negara memiliki fungsi penting dalam mewujudkan konsepsi negara kekeluargaan dan kesejahteraan. Selain memberikan prinsip-prinsip direktif yang memberikan haluan pembangunan nasional secara terencana, bertahap, terstruktur dan berkelanjutan.

Haluan Negara juga memiliki fungsi alokatif dalam pendistribusian aneka sumberdaya. Di dalam sistem kapitalisme, fungsi alokasi sumberdaya diserahkan pada mekanisme pasar. Dalam sistem ekonomi Pancasila, alokasi sumberdaya tidak diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar atau komando negara, melainkan juga melalui mekanisme permusyawaratan rakyat dalam MPR.

Keberadaan Haluan Negara merupakan paket integral dari konsepsi negara kekeluargaan yang dikehendaki Pancasila dan UUD 1945. Dalam konsepsi negara kekeluargaan yang menekankan konsensus, haluan direktif kebijakan dasar yang berjangka panjang tidak diserahkan kepada Presiden sebagai ekspresi kekuatan mayoritas, melainkan harus dirumuskan bersama melalui majelis terlengkap yang mewakili seluruh elemen kekuatan rakyat.

Haluan Negara mempunyai fungsi sebagai mekanisme demokrasi dan alat komunikasi dengan rakyat, yang mampu menampung aspirasi seluruh rakyat. Haluan Negara menyambungkan seluruh aspirasi rakyat dan menjadi alat komunikasi antar masyarakat dari segala lapisan, etnis, wilayah, maupun golongan.

Haluan Negara berfungsi menjadi saluran aspirasi kelompok minoritas atau kelompok marginal sekalipun. Dengan demikian, Haluan Negara akan menjadi alat komunikasi dalam menghubungkan dan mempersatukan semua elemen bangsa dan daerah. Haluan Negara merupakan penjabaran Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus sebagai mekanisme demokrasi untuk membangun komunikasi seluruh rakyat untuk konsolidasi demokrasi dan menjaga persatuan bangsa.

Platform Haluan Negara inilah yang harus dibangun dan dijaga untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Haluan Negara pada akhirnya akan berfungsi memperkuat ikatan ke-Indonesiaan kita dengan tetap menghormati identitas kemajemukan demi tetap terjaganya persatuan bangsa.

Haluan Negara harus mengandung kaidah penuntun (guiding principles) yang berisi arahan-arahan dasar (directive principles) yang bersifat ideologis dan strategis-teknokratis. Sebagai kaidah penuntun, Haluan Negara mengandung dua muatan arahan dasar: haluan yang bersifat ideologis dan haluan yang bersifat strategis-teknokratis.

Haluan ideologis berisi prinsip-prinsip fundamental sebagai kaidah penuntun dalam menjabarkan falsafah negara dan pasal-pasal Konstitusi ke dalam berbagai perundang- undangan dan kebijakan pembangunan di segala bidang dan lapisan. Haluan strategis- teknokratis berisi pola perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terpimpin dalam jangka panjang dengan pentahapannya secara berkesinambungan, dengan memperhatikan prioritas bidang serta tata ruang kewilayahannya.

Dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial Indonesia, Haluan Negara adalah panduan bagi penyelenggaraan pembangunan nasional, bukan hanya untuk Presiden. Dengan demikian, Haluan Negara yang dihasilkan oleh MPR tidak akan menjadikan Presiden sebagai mandataris MPR. Namun, Haluan Negara memberikan ruang bagi kreativitas dan improvisasi program pembangunan oleh Presiden dan Kepala Daerah sepanjang sejalan dengan arahan-arahan dasar yang dimuat dalam Haluan Negara sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah dan norma dasar dan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar.  

Reformulasi perencanaan pembangunan nasional dengan menghadirkan kembali Haluan Negara, “bukan berarti format dan isi haluan negara harus sama dan sebangun dengan GBHN versi terdahulu”. Secara substansial, haluan negara hadir sebagai kaidah penuntun ,(guiding principles) yang berisi arahan-arahan dasar (directive principles) yang bersifat ideologis dan strategis-teknokratis. Selain itu, haluan negara harus mencakup keseluruhan aspek baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan aspek lainnya sehingga dalam perumusannya harus merepresentasikan seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok minoritas dan marjinal. 

Haluan Negara perlu dihadirkan dengan berlandaskan aspek ideologi yang kuat dan sesuai dengan konteks keindonesiaan, yaitu ideologi Pancasila. Haluan negara dalam hal ini dimaknai sebagai kebijakan dasar yang diturunkan dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi rujukan kebijakan nasional, baik sebagai acuan dalam merumuskan visi-misi calon presiden dan visi-misi calon kepala daerah dengan kerangka directive principles yang bersifat ideologis dan strategis-teknokratik yang dapat ditinjau kembali untuk melihat dan mengevaluasi penerapannya agar dapat menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, haluan negara yang dirancang hadir sebagai alat komunikasi dari masyarakat yang majemuk yang melibatkan semua unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu melalui FGD ini konteks representasi (keterwakilan) dalam penyusunan Haluan Negara penting untuk dikaji dan didalami agar dapat mencerminkan seluruh aspirasi rakyat.

Pentingnya Haluan Negara yang mencerminkan aspirasi seluruh rakyat serta peran MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat merupakan isu sentral yang penting untuk dibahas secara arif. Pembahasan akan pentingnya haluan negara tidak dikaitkan dengan konteks pemilihan presiden. Dengan demikian Tema FGD Ke-2 ini adalah: “Reposisi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila. *

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here