Idealitas Pancasila Harus Nyata dan Dibudayakan

Oleh: Pontjo Sutowo

Jika hari ini kita Bangsa Indonesia kembali memperingati tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, maka hal itu tentu saja tidak cukup dengan memperingatinya saja. Lebih dari itu kita juga harus memanfaatkannya untuk lebih melihat secara jernih sejauh mana nilai-nilai idealistis Pancasila telah dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan kita bermasyarakat dan berbangsa, sekaligus untuk mendorong kita agar secara terus-menerus membudayakan Pancasila dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ke depan
Sebagai kerangka konsepsi, telah kita saksikan bersama bahwa hingga saat ini Pancasila merupakan ideologi yang tangguh dan teruji, yang kian relevan dengan perkembangan global kekinian. Namun dalam kerangka operasionalisasnya, terdapat jurang yang kian lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas aktualisasinya. Pancasila belum sungguh-sungguh kita dalami dan kembangkan kedalam kerangka konseptual, kerangka normatif, dan kerangka operatif.


Kini, kita menyaksikan lunturnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Semangat nasionalisne, semangat Bhineka Tunggal Ika, dan sebagainya sepertinya telah luntur. Sementara dalam perkembangannya, banyak negara di dunia kini justru mulai “melirik” kehebatan Pancasila sebagai filosofi dasar pemersatu bangsa ini yang begitu majemuk, yang akan mereka gunakan sebagai penguat kesatuan bangsa mereka yang homogen agar tidak menjadi terpecah-pecah.

Meskipun Pancasila sudah kita sepakati bersama sebagai falsafah dasar pembangunan bangsa, sebagai “titik temu”, “titik tumpu” dan “titik tuju” yang mengandung visi tentang masa depan yang diidamkan, namun pembangunan peradaban bangsa dalam paradigma Pancasila belum pernah dijabarkan secara eksplisit dan terstrukur dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional. Paradigma pembangunan bangsa senantiasa mengalami perubahan-perubahan, sejalan dengan konstitusi yang berlaku sejak kemerdekaan.


Sejauh ini, Pancasila masih sebatas pernyataan dan pidato-pidato para pejabat, atau sebatas hafalan sejumlah butir moralitas. Pancasila belum dikembangkan sesuai dengan predikatnya sebagai falsafah bangsa, yang harus dikembangkan dalam level ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Sebagai ideologi, Pancasila juga belum sungguh-sungguh dirumuskan dan diaktualisasikan dalam dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakannya. Jurang lebar antara idealisme dan realitas Pancasila hanya bisa dijembatani manakala kita bisa sungguh-sungguh mengupayakan pemenuhan modal sosial-keadapan (mental, sosialitas, moralitas, spriritualitas bangsa); modal ideologis-paradigmatis (tata nilai, tata kelola, tata sejahtera, dengan kedalaman penetrasi idelogis pada dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakan), disertai pendekatan dan metodologi pembudayaan yang tepat dan atraktif.


Perlu digarisbawahi, bahwa suksesnya pembangunan nasional sebagai gerak berkelanjutan dari peningkatan mutu budaya dan peradaban dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan paradigma Pancasila, pelaksanaannya terletak pada suksesnya pembangunan tiga ranah sosial tersebut, yakni ranah mental-spiritual/karakter atau tata-nilai, ranah institusional-politikal atau tata-kelola, dan ranah material-teknologikal atau tata sejahtera. Namun, dalam pelaksanaannya, pembanguan tiga ranah sosial bardasarkan paradigma Pancasila tersebut juga belum berjalan seperti yang diharapkan. Padahal, maju atau mundurnya peradaban dan ketahanan nasional sebuah bangsa, sangat ditentukan oleh bagaimana pengembangan ketiga ranah sosial tersebut.

Pembangunan nasional kita sejak setelah kemerdekaan hingga kini terus diwarnai dengan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Berbagai rencana pembangunan nasional yang dicanangkan senantiasa diwarnai oleh perubahan sistem politik, belum sepenuhnya berjalan searah dengan falsafah dan konstitusi dasar bangsa, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar, terutama dalam era Perang Generasi-IV melalui proxy war atau war by proxy, yang menggunakan kebudayaan sebagai battle field untuk menghancurkan bangsa, juga tidak kalah sengitnya.
Belum lagi karena ulah bangsa sendiri, yang bersikap abai terhadap perubahan-perubahan yang tengah terjadi dalam kehidupan kebudayaan bangsa kita. Akibatnya, pembangunan nasional dalam rangka pembangunan peradaban bangsa berdasarkan paradigma Pancasila belum atau tidak tertuang jelas dalam dokumen-dokumen perencanaan, sebagai dasar pembangunan nasional.

Harus terus dibudayakan

Sebagai modal sosial (social capital) yang telah terbukti tangguh dan sangat berharga bagi bangsa Indonesia, Pancasila harus terus-menerus dibudayakan oleh seluruh bangsa Indonesia, utamanya oleh para elit dan pemegang otoritas kekuasaan dalam setiap penentuan kebijakan pupblik. Apabila Pancasila dikehendaki efektivitas dan keampuhannya, maka nilai-nilai (filosofis, etis, dan ideologis) Pancasila tidak cukup sekedar diklaim, dihafal, dan diupacarakan, melainkan harus sungguh-sungguh dibudayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus menjadi “bintang penuntun” dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
Tanpa usaha sengaja, sungguh-sungguh dan konsisten untuk melakukan pembudayaan Pancasila dalam segala ranah pembangunan (peradaban), bisa saja pada suatu waktu nanti Pancasila hanya akan tinggl “pepesan kosong”. Saya percaya, tidak ada kebangkitan dan kemajuan tanpa diusahakan secara sengaja dan penuh kesadaran. Lewat pengalaman sejarah perjuangan bangsa, kita bisa melihat bahwa usaha menumbuhkan kesadaran itu memerlukan “fajar budi” (keutamaan budi), yang dapat menyatukan pikiran, perasaan dan kemauan dalam spirit kolektif.


Kita patut bersyukur memiliki Pancasila, yang bisa dipedomani sebagai rujukan bersama untuk mendorong proses transformasi struktur dan kultur demi terwujudnya common domain identitas ke-Indonesia-an kita, tanpa menegasikan identitas etnisitas dan identitas lainnya. Saya berkeyakinan bahwa dengan Pancasila yang dihayati, dipahami dan dilaksanakan secara jujur, benar, dan ber-tanggungjawab, semua kecenderungan negatif-destruktif yang dapat meruntuhkan bangunan bangsa dan negara ini dapat dicegah. Saya percaya, tidak ada kebangkitan dan kemajuan tanpa diusahakan secara sengaja dan penuh kesadaran. Lewat pengalaman sejarah perjuangan bangsa, kita bisa melihat bahwa usaha menumbuhkan kesadaran itu memerlukan “fajar budi” (keutamaan budi), yang dapat menyatukan pikiran, perasaan dan kemauan dalam spirit kolektif.


Saya juga sangat berkeyakinan, jika kita benar-benar sukses melaksanakan pembangunan negara (state building) melalui ranah mental-spiritual/karakter atau tata-nilai, ranah institusional-politikal atau tata-kelola, dan ranah material-teknologikal atau tata sejahtera berdasarkan paradigma Pancasila, maka pembangunan bangsa (nation building) sudah tampak jelas di hadapan kita. *

(Pontjo Sutowo, Ketua Aliansi Kebangsaan, Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, Ketua Umum FKPPI).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here