Kembali ke UUD 1945

Ansel da Lopez (Aliansi Kebangsaan)

Hari ini tanggal 5 Juli enam puluh satu tahun lalu, dalam sebuah upacara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, pukul 17.00, Presiden Soekarno mengumumkan dekrit untuk meninggalkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Kembali ke UUD 1945. Dekrit 5 Juli 1959 itu dikeluarkan karena badan Konstituante hasil Pemilu 1955, yang diharapkan dapat merumuskan undang-undang dasar (UUD) sebagai konstitusi baru pengganti UUD Sementara 1950, sejak mulai bersidang pada 20 November 1956 sampai tahun 1958, tidak berhasil merumuskan undang-undang dasar baru yang dimaksud.

Kegagalan Konstituante tersebut berdampak pada pincangnya penyelenggaraan negara secara konstitusi. UUD Sementara 1950 dengan sistem pemerintahan liberal dinggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu, terjadi pula berbagai rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncang persatuan dan kesatuan bangsa. Pendapat demi pendapatpun terus bermunculan mendesak untuk kembali ke UUD 1945.

Atas berbagai peristiwa tersebut, dan demi menjaga keutuhan negara, Presiden Soekarno pada 22 April 1959 menyampaikan amanatnya di depan sidang Konstituante, menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945. Konstituante pun pada 30 Mei 1959 mengadakan sidang untuk membahasnya. Sidang yang berlangsung alot, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara. Sebanyak 269 suara setuju kembali ke UUD 1945, sementara 199 suara tidak setuju. Namun karena sidang tidak mencapai kuorum, pemungutan suara pun kembali dilakukan pada tanggal 1 & 2 Juni 1959, tetapi tetap juga tidak mencapai kuorum. Atas berbagai peristiwa politik tersebut, dan demi menjaga keselamatan negara berdasarkan staatsnoodrecht (hukum keadaan bahaya negara), Presiden Soekarno/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante, mengganti UUD Sementara tahun 1950 dan menyatakan kembali ke UUD 1945, serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

UUD NRI 1945

Konteks dan pokok persoalannya memang berbeda. Namun, jika hari ini tanggal 5 Juli 2020 kita mengenang kembali peristiwa bersejarah Dekrit Presiden 1959, 61 tahun lalu itu, semata-mata karena ingin mengingatkan kembali segenap masyarakat bangsa ini, bahwa UUD NRI 1945 hasil amandemen 2002 yang berlaku sekarang, saat inipun mulai terasa “menggelisahkan” kita semua sebagai bangsa.

UUD NRI 1945 hasil empat kali amandemen (1999, 2000, 2001 dan 2002) itu dirasakan terlalu liberalistis dan kapitalistis. Tidak memihak kepada kepentingan dalam negeri dan terlalu pro asing. Oleh karena itu harus secepatnya dicari jalan keluarnya, jika kita tidak ingin membiarkan bangsa ini jatuh ke jurang kehancuran yang lebih dalam. Apalagi mengingat bahwa UUD merupakan landasan ideologi negara, sumber dari segala sumber hukum sebuah bangsa. Dari empat kali amandemen terhadap UUD tanggal 17 Agustus 1945, hanya tersisa 25 pasal yang asli, sementara 174 pasal lainya merupakan pasal baru.

Di bidang politik misalnya, dihapuskannya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan berbagai fungsi yang melekat di dalamnya, membuat Indonesia seperti berlayar tanpa kompas sebagai penunjuk arah. Di bidang politik misalnya, perubahan sistem pemilihan presiden/wakil presiden menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, dalam kenyataannya telah meninggalkan luka-luka politik yang mendalam di antara sesama anak bangsa, yang kemudian terus berkembang ke berbagai sektor kehidupan lainnya. Sistem pemilihan langsung tersebut kemudian terus berkembang kepada pemilihan kepala daerah, yang juga telah menimbulkan potensi terganggunya hubungan antara pusat daerah.

Berbagai keadaan akibat pemilihan langsung tersebut tentu sangat rawan bagi keutuhan bangsa sebagai sebuah negara kesatuan. Belum lagi di bidang ekonomi menyangkut pengelolaan kekayaan negara. UUD 1945 (asli) Pasal 33 menyebutkan, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam kenyataan sekarang, perekonomian nasional kita sudah tergelincir ke dalam paham neolib yang mengagung-agungkan pasar bebas. Terjadi penumpukan kekayaan di tangan satu kelompok kecil pengusaha, yang kemudian “bersekutu” dengan kekuatan politik berpengaruh, memungkinkan lahirnya model kekuasaan ekonomi kombinasi politik yang disebut oligarki.

Kegagalan kita mempertahankan UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945, tidak terlepas dari kelalaian kita terhadap apa yang disebut Perang Generasi IV. Yakni perang yang tidak lagi semata-mata menggunkan kekuatan militer, tetapi juga berupa serangan terhadap berbagai sendi kehidupan bangsa, antara lain terhadap perundang-undangan (batle of legislation). Bahkan ditenggarai bahwa selama proses amandemen UUD 1945, ada keterlibatan sejumlah konsultan asing dan organisasi nonpemerintah asing, seperti National Democratic Institute (NDI) Amerika Serikat, yang ikut berperan aktif untuk mengarahkan dan merumuskan hasil amandemen, agar sesuai dengan kepentingan mereka.Mari duduk bersama Sekali lagi, konteks dan persoalan sampai dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 berbeda dengan UUD NRI 1945 hasil amandemen 2002.

Sistem demokrasi dan perundangan sekarang pun tidak memungkin presiden untuk mengeluarkan dekrit lagi guna membatalkan UUD NRI 1945 dan kembali ke UUD 1945 yang asli. Akan tetapi, setidaknya menunjukkan bahwa preseden itu pernah terjadi. Artinya, jalan keluar ke arah kembali ke UUD 1945 itu tetap ada. Tetap terbuka. Yang terpenting bagaimana kita semua, para tokoh Reformasi dan partai-partai pilitik, nenyadari kesalahan masa lalu tersebut, dan tergerak hati nuraninya untuk duduk bersama mencari solusinya. Sementara itu untuk ke depannya, hendaknya kita semakin memperkuat ketahanan nasional bangsa dengan paradigma Pancasila, dengan semakin menyadari bahwa perang dewasa ini tidak lagi hanya dengan menggunakan kekuatan militer, tetapi melalui segala macam bentuk serangan terhadap berbagai sendi kehidupan bangsa. Politik, ekonomi, budaya, narkoba, wabah penyakit, dan sebagainya.*

#dekritpresiden#opinikebangsaan#aliansikebangsaan#reformasi#UUD1945

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here