KETAHANAN NASIONAL DAN ATGH DARI DALAM NEGERI

KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN, KEBIJAKAN PEMERINTAH, DAN ISU PEMBATASAN JABATAN PRESIDEN DI INDONESIA

Oleh: Bambang Kesowo

 

PINTU MASUK

Sebagai konsepsi, Ketahanan Nasional dan  ATHG rasa-rasanya bukan hal baru dalam perjalanan kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama dekade terakhir, pemahaman bahwa ATHG bukan saja berdimensi fisik tetapi (dan yang lebih perlu diwaspadai) juga non fisik dan yang asimetrik, juga kian sering terdengar walau mungkin masih terbatas di kalangan tertentu. Namun ketika pola dan alur fikir sedari Ketahanan Nasional hingga soal ATHG di masa perang asimetrik tersebut dihunjamkan ke ancaman ideologis di bidang perundangan dan pemerintahan, serta soal kelembagaan Presiden, mungkin diperlukan keteduhan hati dan pikir untuk merunutnya.

Bukan saja istilah dan paham ATHG tersebut selama ini dikenali hanya di segmen tertentu dalam masyarakat kita, tetapi bahasan dalam diskusi inipun secara substansi merambah lingkup jangkauan  yang luas. Kearifan dalam pendekatan juga perlu, mengingat  kekhawatiran tentang ATHG ditekankan pada aspek ideologis dan kaitannya dengan tanggung jawab suatu generasi terhadap generasi berikutnya di era ‘milenia’. Selain lingkup isu-nya yang  luas dan mudah menyebabkan hilangnya fokus, hal itupun akan menyangkut ragam pandangan ataupun pendekatan. Memilih sisi masalah yang dapat menampilkan masalah pokok dan penting untuk lebih dahulu dikenali pemecahannya, menjadi pendekatan paparan ini.

 

BACK TO BASIC

Ketika keprihatinan tentang bentuk, skala dan dampak ancaman non fisik secara makro dialamatkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara, pastilah hal itu bukan sekedar ancaman terhadap sendi sendi kehidupan saat ini. Lebih penting lagi, bagaimana jawaban terhadap ancaman tersebut dapat mendorong pada determinasi langkah pembenahan yang mendasar sifatnya  pada apa yang kurang sekarang ini, tetapi akan menjadi fundasi bagi kehidupan bangsa di masa depan. Diantara delapan problematika sebagaimana dituntunkan dalam kerangka acuan, justru yang tiga pertama lah yang paling mendasar.

Mewujudkan cita cita dan tujuan nasional adalah urusan manusia Indonesia sekarang  dan nanti. Manusia Indonesia-lah pelaku dan sekaligus penentu. Bagaimana manusia saat ini mampu mengatasi permasalahan dan mengisi kekurangannya, dan pada saat yang sama menyiapkan generasi berikut agar mampu menghadapi tugas dengan banyak tantangan didepannya. Bukannya baru sekarang ATHG terpapar dihadapan obyek dan sasaran yang kongkrit, mendasar dan strategis : manusia Indonesia, ‘stakeholder’ dan penentu utama kehidupan bangsa dan negara dengan masa depannya. Sisi remang-remang dibalik buaian bonus demograsi  adalah ATHG bagi manusia Indonesia, tetapi kualitas manusia itu pula yang mesti mampu mengatasinya. Karenanya, pertanyaan penting bagi yang hidup dan menjadi pemilik masa kini, seberapa berani  melihat kenyataan mengenai kondisi manusia dan masyarakat dewasa ini.

Seiring dengan paparan tentang makin banyaknya capaian gelaran akademik, ataupun prestasi anak anak kita dalam banyak lomba ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan di tataran dunia, ataupun gemerlapnya profesi kerja dijaman digital, harus diakui, pada saat yang sama tersaji pula kenyataan lain. Mengutip gurauan yang sering terdengar di dunia pembangunan, kita bagai hidup dalam serba kemajuan yang badaniah, tetapi menjalaninya dengan sikap, laku dan mentalitas yang tidak sepadan dengan kemajuan fisik tadi.

Mengambil sedikit saja gambaran tentang kenyataan lain tadi tidaklah terlalu sulit. Menipisnya (untuk tidak mengatakan : merosot) disiplin sosial masyarakat, bukanlah masalah sepele. Kecenderungan menganggap pelanggaran aturan sebagai hal yang lazim; merebaknya laku persekusi; suburnya keinginan untuk memperoleh sesuatu dengan cepat dan dengan cara mudah; meluasnya perilaku korup dalam banyak lini kehidupan; kian cepat kotor dan rusaknya fasilitas publik / umum; menebalnya nilai primordial dalam kehidupan dan kian melemahnya solidaritas dan toleransi, hanyalah beberapa potret diri yang nyata dan sangat kasat mata.

Potret ringkas tadi menyangkut kondisi tentang kualitas, tentang sikap, perilaku, dan cara pandang manusia. Bilamana semua itu berkaitan dengan yang namanya mentalitas, karakter, kepribadian, ataupun jatidiri manusia, banyak yang menyambut dengan penuh harap ketika tiga tahun lalu kata ‘revolusi mental’ diangkat sebagai janji. Namun ketika jabaran selanjutnya dicari dalam dokumen rangkuman  cita tadi, yang hadir hanya beberapa penggalan yang tidak utuh seperti ‘memperkuat jatidiri bangsa maritim’ dan sekitar penataan kurikulum pendidikan. Banyak yang semula berharap jawaban tentang bagaimana sesungguhnya revolusi mental akan dilakukan, apa saja yang akan dijamah, ataupun apa sasaran yang sesungguhnya akan diwujudkan secara bertahap, tetapi belum juga memperoleh jawabnya. Ketika program tahunan yang dimaksud sebagai jabaran program menengah untuk membangun kembali mentalitas tak kunjung menghadirkan kegiatan kongkrit (belum lagi hasil yang sudah barang tentu tidak bisa sekejap), lebih banyak lagi yang malah khawatir dan menduga, bahwa semuanya tidak lebih dari kredo yang tampaknya kosong.

Sekali lagi, kalau semua tadi dibungkus dalam kata kata mentalitas, karakter ataupun jatidiri, tampaknya kondisi nyata yang masih ada dalam kehidupan  tadi harus diterima sebagai masalah yang mendasar dalam kehidupan bangsa. Tiga problematika pertama dalam Kerangka Acuan, tidak akan mudah menjawabnya tanpa mengindahkan penanganan masalah yang mendasar tadi. Tanpa upaya perbaikan yang sungguh-sungguh terhadapnya, tampaknya tidak pula mudah mengurus soal ATHG yang menjadi perhatian saat ini. Terwujud dan terpeliharanya ‘kondisi dinamik’ dalam kehidupan sebuah bangsa, kemampuannya dalam mengaktualisasikan keuletan dan ketangguhan dalam seluruh aspek kehidupan, ataupun dalam mengatasi ATHG itu sendiri, sangat ditentukan oleh kemampuan kita mengatasi masalah yang mendasar tersebut. Apapun spektrum dan kualitas ATHG saat ini, yang menjawab pastilah manusia dewasa ini dan generasi berikutnya dimasa depan. Dasar dasar yang tepat, mesti disediakan saat ini pula, agar dapat digunakan untuk waktu waktu berikutnya.

Politik Pendidikan

Bagaimana bentuk dan cara membangun mentalitas,karakter ataupun jatidiri pastilah sebuah proses panjang dan mesti berkesinambungan. Membangun dan apalagi memelihara mentalitas bangsa, karakter mereka, dan kemampuannya menegakkan jatidiri, bukan proses sekali jadi. Pastilah yang dimaksud juga bukan pula jalan revolusi. Lembaga yang bersifat tetap dan secara obyektif dapat digunakan sebagai sandaran, mestinya adalah pendidikan. Kalaupun yang namanya keteladanan adalah penting, basis pendidikan semestinya diutamakan, apalagi dalam kerangka cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hingga disini, agaknya perlu benar adanya penataan dan penegasan ulang tentang fungsi setiap jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan dan pengajaran nasional. Ketika pendidikan menengah didesain untuk pengisian ilmu dan ketrampilan, dan pendidikan tinggi didesain bagi manusia dengan kemampuan pengembangan iptek serta keahlian, maka pendidikan dasar semestinya didesain utamanya bagi awal persemaian dan penumbuhan karakter. Pembentukan pribadi dengan kemampuan setidaknya membedakan yang buruk dan baik, yang boleh dan tidak boleh, serta yang pantas dan tidak pantas dalam kehidupan baik individu maupun bermasyarakat. Pembentukan ruang bagi kemampuan dasar untuk menerima ilmu sudahlah pasti. Namun sebagian besar lagi, fungsi pendidikan dasar sebaiknya diarahkan bagi pembangunan karakter tadi.

Cita mencerdaskan kehidupan bangsa pastilah bukan terbatas pada mampu mewujudkan kecerdasan badaniah dalam kehidupan yang maju, sejahtera, modern dan mandiri, tetapi juga kecerdasan batiniahnya. Kecerdasan yang mampu menuntun pada kehidupan yang lebih dari sekedar intelgensia, tetapi juga mampu menampilkan mentalitas, karakter, dan jatidiri sebagai bangsa. Kecerdasan untuk mampu memahami, mewujudkan tujuan nasional yang diikrarkan, dan mengamankannya. Meneguhkan sebuah politik pendidikan yang dapat memberi arah  dan sekaligus landasan untuk memberi bekal kepada bangsa agar mampu memperjuangkan dan mewujudkan cita cita nasionalnya, dengan demikian memang merupakan urusan bangsa dan sekaligus tantangan baginya. Pengelolaan politik pendidikan  menjadi terlalu strategis untuk dipandang sekedar sebagai bagian fungsi pemerintahan yang pelaksanaan dan tanggungjawabnya dapat diserahkan sebagai pembagian / alokasi kekuasaaan politik semata-mata. Penguasaan dan pengelolaan teknis dan metoda   pendidikan adalah satu hal, tetapi  politik pendidikan yang diperlukan bagi sebuah bangsa, memang jauh lebih besar dan lebih strategis artinya.

 

 

 

SDM dan Paradigma Baru Pembangunan

Memberi perhatian terhadap posisi dan permasalahan manusia hingga kebutuhan  politik pendidikan sebagai kebutuhan dasar dalam menjawab persoalan ATHG, pada akhirnya juga memperoleh pembenaran kritis lainnya. Kalaupun kata ‘pembangunan’ akhir-akhir ini kian mengalami proses pengenceran, bagi bangsa Indonesia tetap saja semua itu bermakna rangkaian usaha yang terencana  dengan pengerahan manusia dan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan bukan saja untuk membangun kehidupan manusia dan seluruh masyarakat dan bangsa, tetapi manusia Indonesia itu pula yang menjadi pelaksananya.

Bila akumulasi pengalaman kolektif dalam membangun sejak setengah abad yang lalu berikut semua ekses yang menyertai ditelisik, memang sudah saatnya dikedepankan paradigma baru dalam pembangunan bangsa ini.  Acuan dari banyak bangsa lain yang dengan cepat mampu membangun bagi kesejahteraan dan kemajuan kehidupan mereka meskipun tidak memiliki kekayaan alam yang berlimpah, telah lama menjadi cermin dan bandingan yang baik.  Pemanfaatan sumberdaya alam apalagi yang tidak terbarukan (berbasis fosil) sebagai  tumpuan utama pembiayaan pembangunan, karena berbagai pertimbangan, tidak akan berlangsung lebih lama lagi. Bukan saja dampaknya yang lekat dengan isu lingkungan hidup beserta pelestariannya, tetapi perkembangan cepat di bidang iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan faktor perubahan iklim secara obyektif juga memberi batasan.

Paradigma membangun dengan kekuatan SDM sesungguhnya justru  menjadi kebutuhan. Kekuatan SDM yang berkualitas, baik dalam mentalitas, karakter dan jatidiri, maupun dalam kemampuannya untuk  mengenali, menguasai dan memanfaatkan iptek. Pembangunan kualitas manusia sebagai penggerak dan kekuatan utama pembangunan, akhirnya justru menjadi kebutuhan yang berkesinambungan.

Kesiapan kualitas manusia yang berkarakter dan menampilkan jatidiri yang kuat, dan menguasai iptek ataupun yang berbekal ketrampilan, bukan saja menjadi sangat penting dalam menghadapi ATHG, tetapi sekaligus juga menghindarkan bangsa dan negara dari bencana demografi dimasa depan.

 

ATURAN DASAR

Ketika masalah ATHG dan persoalan dasar manusia dibawa ke tataran negara, tidak ada yang lebih penting dan utama untuk disinggung selain aturan dasar yang mereka buat. Aturan utama yang memberi kerangka arsitektur kehidupan mereka. Dalam aturan tersebut lazim diteguhkan prinsip-prinsip pokok seperti antara lain dasar dan tujuan berbangsa dan bernegara,  kelembagaan negara dan tatakerjanya, hak-hak dan kewajiban mereka, serta tata hubungan mereka dengan negara.

Bilapun aturan dasar itu dinamakan UUD atau konstitusi, berdasar itulah penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan interaksi antara manusia Indonesia sebagai warga bangsa ataupun dengan lembaga negara diselenggarakan. Dalam kerangka aturan itu kegiatan membangun kehidupan nasional dikelola. Aturan dasar memberikan dasar dan kerangka organisasi dan menejemen bagi manusia Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Diatas aturan dasar itulah mereka menyelenggarakan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Ditengah semua itu pula yang namanya ATHG terhadap eksistensi, prinsip-prinsip dasar, cita, kelembagaan dan tatakerjanya, atau bahkan terhadap kegiatan mencapai tujuan, harus mereka hadapi.

Tidak berlebihan untuk memberi garis bawah, bahwa diantara sekian banyak persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, pangkal yang utama adalah soal pengaturan kelembagaan negara beserta mekanismenya. Pengaturan soal tersebut pasca empat kali amandemen UUD 1945, terutama yang berkenaan dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan serta tata hubungan diantaranya, menjadi pangkal pergunjingan yang hingga kini bagai belum berujung.

 

Isu Amandemen

 

Mudah dipahami betapa besar dampak permasalahan sekitar UUD tadi, karena besar kecilnya, cepat atau lambat, pergunjingan didalamnya pasti akan menyangkut stabilitas penyelenggaraan pemerintahan negara dan kebijakannya, dan stabilitas dalam kehidupan bangsa. Sebaik apapun program pembangunan yang dirancang, akan sulit dapat dilaksanakan secara optimal dan berhasil baik, ditengah berlangsungnya gejolak kelembagaan tadi. Menyimaknya dari dekat, bukankah selisih pendapat tentang perlu atau tidaknya amandemen lagi terhadap UUD —dengan segala permasalahan yang akan terkait— dalam skala sekecil apapun, pada dasarnya juga merupakan ATHG dari dalam negeri ?

Disamping kelompok yang menolak amandemen lagi, ada yang justru menginginkan penataan ulang dan menyeluruh, ada yang menginginkan amandemen sebagian saja, ada pula yang malah minta kembali saja ke UUD 1945 sebelum di amandemen. Bila dicermati, semua berpangkal dari penilaian dan carut marut yang berawal dari tatanan tentang soal kelembagaan Negara hasil rangkaian amandemen UUD sebagai aturan dasar.

Kalaupun perlu kewaspadaan terhadap ATHG baru di sekitar latar belakang dan dalam keinginan amandemen tadi, bukan tidak mungkin dan dapat saja  hal itu menyelinap atau berdiri di balik segala pemikiran yang berkembang (kecuali ditegaskan terlebih dahulu) :

1). Apa aturan main yang terlebih dahulu mesti diteguhkan, bila amandemen akan ditimbang : bolehkah hal itu mengkait ke aspek fundamental dan ideologis seperti status Pembukaan UUD, NKRI dan Pancasila ?

2). Kapan hal itu akan dilakukan, dan siapa yang mesti mengambil inisiatif.

3). Siapa yang berwenang mengubah UUD : MPR kah ?

4). Bagaimana prinsip-prinsip tentang mekanisme dan prosedur sebaiknya dikukuhkan,                    agar langkah tersebut setidaknya tidak selalu menjadi isu lima tahunan.

 

KELEMBAGAAN NEGARA

Isu sekitar penataan ulang soal kelembagaan Negara ini menjadi sentral dalam alur Tannas, ATHG, manusia dan ujungnya pada tekad mewujudkan Tujuan Nasional. Stabilitas politik, pemerintahan, dan kebijakan pada awal dan akhirnya juga bermula pada tatanan kelembagaan Negara : desain pengaturannya dalam UUD tentang kedudukan, fungsi, kewenangan dan tata hubungan mereka. Perimbangan kekuasaan menjadi penting, khususnya sekitar Presiden dan DPR.

Dalam seminar nasional ketika merekomendasikan paradigma baru pembangunan nasional di tahun 2013, Keluarga Alumni Lemhannas dan Lemhannas menengarai, betapa pentingnya upaya untuk menata ulang kedudukan dan tata hubungan diantara lembaga- lembaga Negara dalam UUD hasil amandemen. Di-isyaratkan, betapa akan tidak mudahnya mengelola kehidupan Negara dan bangsa, ataupun melaksanakan program-program pembangunan, bila aspek pengaturan khususnya fungsi dan penyelenggaraan kewenangan kelembagaan Negara yang menjadi sumber permasalahan, tidak secepatnya dibenahi.

Tanpa beranjak  lebih jauh ke soal modalitas, mesti lewat amandemen UUD lagi ataukah melakukan pendekatan instrumental (perubahan UU yang mengaturnya), seminar nasional tersebut menyebut rujukan utamanya pada pengaturan antara lain tentang MD3, Partai Politik, Pemilu / Pilpres / Pilkada, Pemerintahan Daerah / Otonomi dan hubungan keuangan Pusat-Daerah. Ketidak jelasan korelasi ideologis antara jiwa dan semangat yang terendapkan dalam Pembukaan UUD, dengan elaborasi tentang (organisasi) kelembagaan negara dan mekanisme didalamnya yang dikatakan kurang nyambung (baik dalam UUD maupun berbagai UU sebagai penjabarannya), banyak dinilai memberi pengaruh terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta upaya perwujudan Tujuan Nasional. Kewaspadaan terhadap ATHG disekitar 4 hal strategis sekitar pro kontra amandemen tadi, dengan demikian tetap akan ada dalam pilihan manapun yang akan diambil.

 

Lembaga Kepresidenan

Satu diantara banyak isu dalam kelembagaan negara yang bersifat sentral adalah lembaga kepresidenan.Tanpa mengabaikan posisi lainnya, ketika problema ATHG (yang bersifat non fisik) difokuskan terhadap perwujudan tujuan nasional, agaknya menarik untuk diperhatikan   penyelenggaraan beberapa  aspek sekitar peran Presiden dalam memimpin negara, pemerintah dan pembangunan.

Cobalah simak praktek penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar paham presidensiil tetapi ‘lebih lekat dengan rasa parlementer’. Kondisi yang dapat dirasakan adalah hadirnya  perangkap bagi efektivitas pelaksanaan tugas Presiden. Apakah kehadiran fenomena dalam aspek kelembagaan serupa ini hakekatnya menjadi ATHG, ataukah mengundang ATHG, sangat bergantung seberapa kemampuan Presiden dan semua pihak untuk mengatasinya.

Ditengah tiadanya lagi GBHN, kehadiran sistem baru yang mengantarkan lahirnya arah, strategi dan program  pembangunan melalui janji kampanye dalam Pilpres, membawa problema baru. Isu kesinambungan pembangunan, senyatanya telah mengundang perdebatan luas tentang perlu atau tidaknya menghadirkan kembali  GBHN (dan dengan begitu mesti mengamandemen UUD), disamping soal elaborasi janji selama Pilpres dalam program-program dan kebijakan yang mendatangkan penilaian negatif dalam kaitannya dengan isu kesinambungan tadi.

Sungguh menarik, bahwa tiga masalah tadi : pelaksanaan sistem presidensiil, isu kesinambungan pembangunan  dan soal elaborasi janji janji selama Pilpres, kini juga memunculkan pertanyaan kritis baru tentang kewenangan Presiden dalam menjalankan fungsi dan tugasnya (termasuk didalamnya, kewenangan dalam membuat kebijakan pemerintahan dan pembangunan). Bila dirunut lebih jauh lagi, persoalan itu tampaknya  juga menyulut isu susulan : pertama, tentang perlu atau tidaknya pembatasan berapa kali Presiden boleh dipilih / menjabat; kedua, perlukah pengaturan terhadap lembaga kepresidenan dalam UU.

Kajian dan argumentasi ilmiah pastilah dapat saja disusun bagi perlu atau tidaknya pengaturan tentang (lembaga) kepresidenan tadi. Tetapi baik dari sudut pandang pengalaman maupun penilaian terhadap kondisi proses penyusunan dan kualitas UU yang dihasilkan selama ini, ataupun dari sudut realitas proses politik yang ada, tampaknya lebih baik kalau untuk itu digunakan pendekatan lain terlebih dahulu. Artinya, tidak buru-buru berfikir tentang UU lembaga kepresidenan. Banyak persoalan disekitar lembaga kepresidenan yang tampaknya berawal dari konsep dan sistem dalam pemilihan Presiden itu sendiri. Dalam praktek yang hidup selama ini, hal itupun senyatanya juga bertalian dengan sistem dan pengaturan tentang partai politik serta kelembagaan badan perwakilan dan permusyawaratan.

Salah satu elemen yang melatari pemikiran untuk membuat UU bagi pengaturan lembaga kepresidenan, tampaknya berkisar pada kebutuhan menjaga kesinambungan pembangunan, dalam rangka perwujudan Tujuan Nasional. Setelah tiadanya tanda tanda akhir selisih pendapat soal GBHN (yang berujung kebutuhan amandemen UUD lagi)  ataukah cukup melalui UU PJP/M, tersulut pula pertanyaan perlu atau tidaknya pembatasan tersebut. Akan kah maksimal dua kali masa jabatan saat ini akan ditinjau dan hanya sekali masa jabatan saja, atau malah tidak perlu pembatasan ? Kembali ke satu masa jabatan tampaknya tidak memberi jawab apapun utamanya terhadap isu kesinambungan. Tetapi meniadakan pembatasan bisa-bisa malah mendatangkan kesan ‘kemunduran’. Ataukah ditambah dari yang sekarang maksimal 2 kali menjadi 3 atau 4 kali (hingga takaran generasi) ?

Kalaupun diuji : boleh 3 atau 4 kali tetapi ternyata kalah bahkan dalam Pilpres bahkan yang ke dua, akhirnya tetap akan mendatangkan kekhawatiran yang sama, soal kesinambungan. Bukankah tidak jarang, realitas dan proses politik berjalan diluar logika perundang-undangan ? Selain faktor internal dari sisi kepresidenan, dalam isu kesinambungan pembangunan menuju perwujudan Tujuan Nasional, perlu pula dicermati faktor lain diluar itu.

Pemahaman ikhwal Tujuan Nasional dan perwujudannya, selama ini lazim kita acukan ke cita-cita / semangat/ jiwa saat terbentuknya Negara ini. Sementara itu, perjalanan hidup dan waktu telah berlangsung jauh dan akan berlalu cepat, ditengah lahir dan silih bergantinya generasi yang membawa dan ‘memiliki sistem nilai masa mereka’. Kalaupun kita sekarang bicara tentang Tujuan Nasional dan ATHG-nya, besar kecilnya kesenjangan nilai dan persepsi tentang wujud dan tingkatan kehidupan dalam Tujuan Nasional tadi justru memperoleh perhatian besar saat ini. Garis bawah dari permasalahan ini akhirnya adalah : bagaimana kita membangun kualitas manusia Indonesia kini dan masa depan, baik mentalitas/karakter/jatidiri mereka, ataupun kemampuannya dalam mengenali, menguasai dan memanfaatkan iptek, sehingga mampu mengawal perwujudan Tujuan Nasional sebagaimana dicita citakan sedari mula.

Elemen lain yang mungkin terkandung dalam pemikiran tentang pengaturan lembaga kepresidenan dalam sebuah UU, tampaknya terkait dengan soal  kewenangan Presiden dalam membuat kebijakan. Apapun sebab dan kerisauan yang melatarbelakangi, tidak pula jauh dari performa program-program dan kebijakan ketika dikaitkan dengan isu kesinambungan pembangunan, Tujuan Nasional, serta kinerja pemerintahan pada umumnya. Bila semua dugaan tadi benar, maka masalah tersebut sangat erat terkait dengan pelaksanaan janji-janji semasa kampanye, yang sesungguhnya lekat dengan konsep, sistem dan mekanisme politik yang ada. Kenyataannya memang bukanlah hal yang sederhana membatasi sesuatu yang ‘given’ dari desain politik yang berlaku.

Pengawasan juga tidak mudah, apalagi kalau hanya pengaturannya hanya berintikan norma-norma yang bersifat umum, luas, dan dengan kecenderungan multi tafsir. Sebaliknya, Presiden pastilah memerlukan, dan sepantasnya diberi, kebebasan politik untuk melaksanakan program-program sebagai sebagai realisasi janji janjinya. Bukankah dalam demokrasi, ketika terpilih sebagai Presiden, berarti Presiden itulah yang janji janji nya diterima, disetujui, didukung (mayoritas) rakyat ? Kalaupun Presiden mesti dinilai, janji janji itu pula yang mestinya menjadi acuan. Domein legislasi atau politik kah hal itu ?

Sekali lagi, pemikiran tentang pengaturan bukanlah hal yang tidak mungkin. Namun menyentuh kompetensi dan pelaksanaan kewenangan Presiden, tampaknya menjadi ‘terlalu besar’ untuk dipikul konsep legislasi  tentang persyaratan kompetensi dan batas-batas laku Presiden. Pada saat yang sama, memikirkan bentuk, cara dan mekanisme pertanggungjawaban Presiden, dalam kondisi saat ini, mungkin merupakan langkah yang lebih tepat.

 

UJUNG RANGSANGAN

 

Seiring dengan topik ini, agaknya bagus bila disorong sebagai sebuah rangsangan fikir, bahwa kewaspadaan dan upaya mengatasi ATHG dari dalam negeri dan yang bersifat asimetrik, utamanya yang bersifat ideologis, difokuskan pada pembangunan kualitas manusia Indonesia; pembenahan aturan dasar; dan penataan ulang kelembagaan Negara baik yang berkenaan dengan segi substansi maupun prosedur.

Sikap semu dan ragu dalam menyikapi dan menyelesaikan ketiga hal diatas, bisa-bisa justru menjadi ATHG itu sendiri.

Jakarta, 2 Desember 2017

BambangKesowo

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here