KONVENSI NASIONAL TENTANG HALUAN NEGARA “MENGEMBALIKAN KEDAULATAN RAKYAT MELALUI HALUAN NEGARA” 30 MARET 2016, JAKARTA CONVENTION CENTER-JAKARTA

Dewasa ini semakin kencang suara-suara yang muncul dari suprastruktur politik dan infrastruktur di republik mengenai kebutuhan halauan negara dalam pemerintahan. Demokrasi liberal yang dicirikan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (termasuk pemilihan di tingkat daerah) tidak serta merta berkorelasi dengan capaian kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan kesejahteraan sosial sebagaimana diidealkan oleh Pembukaan UUD 1945. Diantara kritik yang muncul adalah absennya halauan negara sebagai induk perencanaan pembangunan dalam jangka panjang. Perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan 15 tahun terakhir mengesankan pemberian kewenangan tunggal kepada kepala pemerintahan untuk menentukan nasib negara.

Landasan negara modern, tidak hanya mendasarkan kepada penghormatan hak asasi dan demokrasi yang berkeadaban, akan tetapi juga tercapainya kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan ketersambungan antara nalar publik dengan kebijakan publik. Nalar publik tadi harus berdasarkan mandat pengemban kedaulatan rakyat dengan penghargaan tinggi kepada kepentingan bersama. Dengan demikian aspirasi dan kepentingan publik terwadahi, akuntabilitas kepemimpinan negara akan terjamin, dan pengawasan publik terlaksana. Dihindarkan pula penyusunan kebijakan negara sepihak tanpa pengawasan memadai lembaga perwakilan.

Sebuah haluan negara bukan saja menjadi penanda penting eksistensi negara, tetapi juga kodifikasi aneka ragam kepentingan rakyat untuk mencapai satu tujuan yang dicita-citakan bersama. Seluruh pengemban kedaulatan rakyat hendaknya menjadikan halauan negara tadi sebagai pedoman untuk menyelenggarakan fungsi-fungsinya.

Pada titik inilah, kebutuhan haluan negara menjadi penting. Bukan saja mengisi kekosongan kodifikasi nalar publik, akan tetapi menjadi koridor dalam menjalankan pemerintahan dan melembagakan kedaulatan rakyat dalam tingkat yang lebih substantif dan aspiratif. Dibutuhkan forum untuk mempertebal keyakinan kebutuhan haluan negara tersebut.

Selama ini, bukan tidak ada haluan negara, namun haluan negara ini tersebar diberbagai dokumen yang bersifat parsial dan terpecah. Berbagai dokumen tersebut perlu dikodifikasi sehingga melahirkan haluan negara yang utuh dan menyeluruh.

Dengan pertimbangan tersebut, maka diperlukan Konvensi Nasional tentang Haluan Negara 2016.

 

TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Konvensi Nasional tentang Haluan Negara ini adalah untuk menampung aspirasi dan dukungan publik, serta rencana aksi dalam usaha mengembalikan kedaulatan rakyat melalui haluan negara.

 

PENYELENGGARA

Kegiatan Konvensi Nasional tentang Halauan Negara 2016 diselenggarakan atas kerjasama Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia, dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri Indonesia.

 

BENTUK KEGIATAN

Kegiatan Konvensi Nasional Haluan Negara 2016 dilaksanakan dalam bentuk rapat pleno dan diskusi komisi. Rapat Pleno diawali dengan mendengarkan presentasi dan/atau paparan Ketua Forum Rektor Indonesia dengan topik Urgensi Halauan Negara untuk Kesejahteraan Bangsa yang Berkelanjutan. Kemudian, dilaksanakan sidang-sidang komisi yang meliputi 3 komisi sebagai berikut:

  1. Komisi A Urgensi dan Kerangka Konstitusional Haluan Negara dalam Perspektif
  2. Komisi B Identifikasi dan Pemetaan Substansi Halauan Negara
  3. Komisi C Aksi dan Konvergensi Halauan Negara

 

PESERTA

Peserta direncanakan berjumlah 500 orang yang terdiri atas:

  1. Pimpinan Partai Politik
  2. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Agama, Adat dan Pemuda.
  3. Pimpinan Perguruan Tinggi
  4. Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here