KUALITAS MANUSIA SEBAGAI FAKTOR PENENTU KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA

Oleh: Pontjo Sutowo

Saudara Moderator, para Panelis, hadirin dan hadirat yang saya muliakan,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Diskusi Panel Serial ke 10 ini – bersama dengan para panelis – kita akan membahas dua topik penting dalam rangka tema Ketahanan Nasional, yaitu pendidikan dan kesehatan. Seperti kita ketahui bersama, dua faktor ini – pendidikan dan kesehatan – merupakan dua komponen penting dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia , IPM atau Human Development Index, HDI,  yang berarti bahwa kemajuan dalam dua faktor ini akan berpengaruh langsung terhadap aspek lain pembangunan manusia, seperti pada angka harapan hidup ( life expectancy ), atau angka kematian ibu dan anak ( infant mortality rate ) serta pada tingkat kecerdasan, dan seiring dengan itu pada kinerja Bangsa secara menyeluruh. Seperti dikatakan para begawan, pada akhirnya kualitas dan karakter manusialah yang menentukan jalan nasibnya sendiri.

Syukurnya, Bangsa kita cukup menyadari arti pentingnya peranan pendidukan dan kesehatan ini, yang antara lain terlihat disediakannya anggaran belanja yang cukup besar untuk bidang pendidikan serta disediakannya berbagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat.  Didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang pernah melimpah, seyogyanya Bangsa kita bisa termasuk dalam salah satu Bangsa yang maju, minimal setara dengan bangsa-bangsa lainnya di Asia. Seperti kita ketahui bersama, pada tahun 1960 taraf kemajuan kita setara dengan Korea Selatan, yang pada saat ini sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan negara kita. Adalah layak jika kita mempertanyakan faktor penyebab kesenjangan itu, dan bagaimana caranya mengejak ketertinggalan kita.

Jika Indeks Pembangunan Manusia( IPM )  kita dibandingkan dengan IPM dari negara-negara lainnya, terlihat jelas bahwa Negara kita tidaklah termasuk dalam ranking yang tinggi. Artinya, ketersediaan anggaran belanja untuk bidang pendidikan dan kesehatan bukan merupakan satu-satunya variable untuk meningkatkan IPM suatu Negara. Ada faktor-faktor lain yang tidak kalah pentingnya, seperti relevansi yang diberikan pada bidang pendidikan dan kesehatan ini oleh Negara atau Pemerintah secara menyeluruh. Pembangunan pendidikan dan kesehatan saya saja, tanpa arah dan tanpa dikaitkan dengan keseluruhan kebijakan nasional, kelihatannya kurang mendukung pencapaian tujuan nasional. Izinkanlah saya memberikan beberapa contoh untuk menjelaskan apa yang yang saya maksud, dengan mengambil contoh dari Jepang dan Cina.

Setelah ketertutupan Jepang terhadap dunia luar dipaksa untuk dibuka oleh armada Commodor Perry pada akhir abad ke 19, Kaisar Meiji Tenno mengadakan restorasi, bukan saja dengan menghapuskan feodalisme dan mendistribusikan tanah bagi para petani, tetapi juga mengirimkan ribuan mahasiswa ke negara-negara industri maju, seperti ke Amerika Serikat, Jerman, dan Inggeris, bukan saja untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pengetahuan militer modern. Hasil-hasil Restorasi Meiji itulah yang mengantarkan Jepang ke dunia modern.

Sungguh tragis bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengetahuan militer tersebut telah mendorong avonturisme kaum militeris Jepang pada tahun 1941  untuk melancarkan Perang Dunia Kedua, dengan tujuan merebut sumber-sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara. Perang Dunia Kedua yang dilancarkan Jepang ini bisa diakhiri dengan dijatuhkannya dua buah bom atom pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki, dengan korban yang amat besar.

Untuk membangun kembali Jepang yang sudah poranda itu, sangat terkenal pertanyaan dari Kaisar Hirohito kepada pembesarnya, yang berbunyi : masih banyaknya banyakkah guru yang bisa ditugaskan membangun kembali Jepang. Seperti kita ketahui, kebijakan ini berhasil baik. Dengan kerja keras dan sistem pendidikan yang baik, Jepang mampu bangkit dari kehancurannya itu.

Contoh kedua adalah Cina. Setelah mengalami kemunduran hebat akibat apa yang dinamakan sebagai “ Revolusi Kebudayaan “ selama sepuluh tahun 1966-1976, negara tersebut melakukan “ banting stir”, dengan memusatkan perhatian pada pembangunan ekonomi yang bertumpu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dengan mengirim banyak mahasiswa untuk belajar keluar negeri, terutama ke Amerika Serikat. Seperti dapat diduga, titik berat perhatian mereka adalah pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka pembangunan negerinya, negara tersebut memanggil para mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya untuk ikut membangun negaranya. Didukung oleh kemajuan pembangunan ekonomi yang rata-rata sebesar sepuluh persen setahun, dewasa ini negara tersebut telah menjadi salah satu dari negara super power yang bukan hanya kuat dalam ekonomi dan keuangan, tetapi juga dalam bidang militer.

Dari dua contoh tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan – serta perbaikan kesehatan – bukan saja merupakan prasarat untuk ketahanan nasional, tetapi juga kedua bidang tersebut dapat menjadi kekuatan tersendiri jika dikaitkan dengan keseluruhan kebijakan nasional. Dalam hubungan ini mungkin akan menarik jika kita membandingkannya dengan kebijakan pembangunan di negara kita, khususnya setelah dilancarkannya rangkaian pembangunan lima tahun sejak tahun 1969.

Sebagai respons terhadap kemunduran ekonomi yang dialami Indonesia pada  tahun- tahun sebelumnya, sejak tahun 1969 Negara meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan jangka panjang, yang  dibagi dalam tahapan-tahapan, dengan prioritas pada bidang pertanian dan industri. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) merupakan lembaga yang dipertanggungjawabkan untuk menyiapkan perencanaan lintas sektoral.  Dalam pelaksanaan pembangunan, kita membuka diri terhadap masuknya modal asing. Dalam bidang pertanian , kita pernah mencapai swasembada pangan, yang mendapat penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kita memang harus mengadakan evalusasi kritis terhadap peran bidang pendidikan dan kesehatan yang selama ini berperan sebagai faktor penunjang untuk pembangunan sektor-sektor lainnya ini. Dalam bidang kesehatan, berbagai rintisan telah dilakukan untuk melayani kesehatan masyarakat, Demikian juga dalam bidang pendidikan, dengan catatan bahwa tidak demikian jelas peran dan keterkaitan bidang pendidikan ini dengan keseluruhan pembangunan nasional. Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa setiap ganti menteri ada kebijakan pendidikan yang baru. Yang jelas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang strategi pembangunan nasional berjangka panjang belum mendapatkan perhatian yang sentral.

Sebuah catatan perlu disebutkan disini, yaitu kebijakan khusus Prof Dr Ir B.J Habibie untuk mendidik puluhan ribu ahli pesawat terbang untuk menunjang pembangunan industri pesawat terbang di Indonesia. Walaupun telah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, namun kebijakan ini terpaksa dihentikan atas desakan International Monetary Fund ( IMF) setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1997.

Kelihatannya perhatian kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi tidak pulih setelah itu. Sebuah penelitian yang dilakukan beberapa tahun yang lalu menemukan bahwa kandungan teknologi dalam produk nasional kita – yang secara teknis disebut sebagai total  productivity factor ( TPF ) – bukannya meningkat, tetapi malah menurun. Dalam era Reformasi sekarang ini, kecenderungan ini tidaklah membaik. Kita masih memusatkan perhatian pada kebijakan untuk mengekspor bahan mentah, khususnya minyak dan gas bumi dan hasil bumi ekstraktif lainnya, yang akhir-akhir ini malah juga diikuti oleh kecenderungan untuk malah mengimpor bahan pangan yang justru bisa kita hasilkan sendiri. Dengan  kata lain, struktur ekonomi nasional kita sekarang pada dasarnya sangat mirip dengan struktur ekonomi kolonial dahulu. Baru-baru ini seorang pengamat bahkan menengarai bahwa pada saat ini Indonesia malah sedang mengalami proses deindustrialisasi. Sungguh tragis.

Lebih tragis lagi, bidang pendidikan – yang pada mulanya merupakan kekuatan pencerah dalam membangun semangat kebangsaan pada awal abad ke 20 – secara bertahap dilepaskan dari konteks perjuangan nasional ini. Demikianlah, mata pelajaran etika, sejarah, ilmu bumi, dan Pancasila dihapuskan dari sekolah-sekolah, sehingga tidaklah mengherankan bahwa generasi milenia kita sekarang terkesan tumbuh sebagai generasi tersendiri bagaikan lepas dari perjuangan panjang Bangsa ini untuk mewujudkan suatu masa depan yang dirancang dengan baik oleh para Pendiri Negara pertengahan abad ke 20 yang lalu.

Kita beruntung bahwa dalam menyusutnya kesadaran kebangsaan tersebut masih ada enclave kaum muda yang dengan prakarsa dan kekuatannya sendiri menggali semangat kebangsaan tersebut melalui berbagai kelompok studi.

Seluruh proses denasionalisasi ini berlangsung dalam ancaman perang jenis baru, yang dinamakan perang asimetris , yaitu perang yang dilancancarkan oleh suatu negara untuk menguasai alam fikiran, sistem nilai dan lembaga-lembaga sosial budaya,  struktur politik, serta sumber daya alam negara lain tidak dengan kekuatan militer, tetapi dengan sarana non militer, seperti media massa, narkoba, pornografi,perpecahan antar golongan atau  adu domba.

Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh rangkaian berita bahwa ratusan ton narkoba telah dimasukkan secara gelap ke Tanah Air kita ini, sehingga tidaklah salah jika mengatakan bahwa pada saat ini terkesan telah terjadi semacam Perang Candu di Tanah Air kita ini.  Sangat jelas, bahwa sasaran pokok dari operasi Perang Candu ini adalah generasi muda kita, yang telah dipisahkan dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Bangsanya.

Kita berterima kasih kepada aparatur keamanan yang telah dapat menangkap sebagian jaringan mafia narkoba ini, namun rasanya yang bisa kita tangkap hanyalah sebagian kecil saja dari keseluruhan jejaring mereka. Jangan lupakan bahwa operasi perdagangan gelap narkoba tersebut bahkan bisa dikendalikan dari dalam sel-sel penjara oleh para narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan. Semoga dalam tahun-tahun mendatang  keadaannya tidak memburuk seperti yang terjadi di negara-negara lainnya, dimana Pemerintah harus melancarkan perang terbuka dengan jejaring perdagangan narkotika yang telah terlajut menggurita.

Bidang kesehatan – yang meliputi kesehatan jasmani, kesehatan jiwa, dan kesehatan masyarakat  – tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bidang pendidikan. Dalam tahun 1930-an Bung Hatta pernah mengingatkan bahwa kekurangan gizi tidak hanya merugikan kesehatan jasmani dengan terhambatnya pertumbuhan badan, seperti terlihat kurangnya berat badan dan tinggi badan, tetapi juga pada rendahnya kecerdasan. Para pakar kesehatan telah membuktikan bahwa kekurangan gizi sewaktu kecil telah menimbulkan kerusakan pada otak yang bersifat permanen, yang tidak bisa disembuhkan setelah sesorang itu dewasa. Hal ini berarti kemiskinan bukan hanya akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan jasmani tetapi juga terhambatnya pertumbuhnya otak dan kecerdasan masyarakat pada umumnya, dan generasi muda pada khususnya.

Dalam konteks inilah perlu kita fahami empat tugas konstitusional Pemerintahn Negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu : 1) melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia; 2} –memajukan kecerdasan  kesejahteraan umum-; 3) –mencerdaskan kehidupan Bangsa; 4) ikut melaksanakan ketertiban  untuk kidunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, sesungguhnya membangun bidang pendidikan dan kesehatan bukanlah sekedar merupakan kegiatan pembangunan sektoral seperti yang kita laksanakan selama ini, tetapi justru melaksanakan dua dari empat tugas konstitusional Pemerintahan Negara !

Akhirulkalam, sekiranya dalil ini bisa kita terima, ada suatu masalah konstitusional ikutan yang perlu kita selesaikan – tidak untuk saat ini, tapi dalam kesempatan lain – yaitu lembaga tinggi negara manakah yang akan diberi pertanggungjawaban untuk memutuskan dan menindaklanjuti  kebijakan nasional yang selain demikian vital juga sangat strategis dan berjangka-panjang itu ? Dahulu, tanggung jawab ini terletak di atas pundak Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) yang merupakan penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia, dan mewadahinya dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN ).

Pada saat ini, MPR hanyalah sebuah lembaga tinggi negara biasa, yang merupakan sidang gabungan dari anggota DPR RI dan DPD RI yang dipilih setiap lima tahun, yang produk pokoknya berupa undang-undang dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan kata lain, substansi kebijakan nasional yang berjangka panjang ini – secara sengaja atau secara tidak sengaja – diputuskan oleh lembaga-lembaga negara yang pada dasarnya dirancang untuk berwawasan jangka menengah, Rasanya inilah salah satu masalah mendasar yang  perlu kita benahi pada masa datang.

Demikianlah sekedar urun rembug dari saya untuk kita sekalian. Kepada para panelis saya harapkan masukan yang lebih banyak, yang dapat kita manfaatkan untuk menyusun saran kebijakan mendasar  yang kita perlukan untuk Ketahanan Nasional demi kelangsungan hidup Bangsa dan Negara.

Terima kasih.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 3 Maret 2018.

Pontjo Sutowo.

 

 

 

[1]             Kata sambutan pada Seri 10 Diskusi Panel Serial Ketahanan Nasional, 3 Maret 2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here