Langkah Strategis Tata Ulang Konstitusional Melalui Pancasila sebagai Grand Design Pengkajian Konstitusi

Oleh: Isnaeni Ramdhan & Sunarto Soedarno

 

A. Pengantar

Aliansi Kebangsaan sebagai salah satu kelompok masyrakat yang sadar terhadap kegagalan reformasi konstitusional mengajukan asumsi mendasar perlu adanya penataan ulang terhadap persoalan ketatanegaraan Indonesia setelah terjadinya perubahan konstitusi.

Konstitusi merupakan akta kelahiran bagi suatu bangsa, sehingga kaitan konstitusi bagi suatu Negara amat erat. Tidak ada satu negarapun yang tidak memiliki konstitusi. Dalam konstitusi juga terdapat berbagai dokumen hukum, politik, dan ekonomi yang diharapkan mampu menjadi pedoman bagi suatu negara menata dirinya.

Konstitusi juga berisi tentang aturan main antar berbagai pusat kekuasaan sehingga terdapat kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Secara etimologi istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis Constituér yang berarti membentuk[1], sedangkan menurut bahasa Inggris Constitution berawal dari kata dasar constitute yang berasal dari bahasa Latin “constituo; constitutum — con, and statuo, to set, STATUE; STATUTE]. To settle, fix, or enact; to establish, to form or compose, to make up; to make a thing what it is; to appoint, depute, or elect to an office or employment; to make and empower” (menetapkan, memastikan, mengundangkan, mendirikan, membentuk, membenahi, membuat sesuatu, menunjukkan, mewakilkan, atau memilih seorang pejabat atau mempekerjakan, memberikan kekuasaan), sedangkan yang dimaksud dengan “Constitution adalah The system of fundamental principles according to which a nation, state, corporation, etc. is governed; the document embodying these principles”[2] (sistem prinsip-prinsip mendasar yang mengatur suatu bangsa, negara, dan perkumpulan; sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip mendasar).

            Constitution juga dapat berarti “The fundamental law of the state, containing the principles upon which government is founded, regulating the division of the sovereign powers and directing to what persons each of these powers is to be exercised” [3]  (Hukum dasar dari suatu negara yang berisi prinsip-prinsip sebuah pemerintahan dibentuk, pengaturan pembagian kekuasaan dan pedoman pengujian terhadap kekuasaan-kekuasaan tersebut).

Dikaitkan dengan berbagai definisi tersebut, dapat dipahami jika sebuah konstitusi ada sebelum sebuah negara terbentuk, serta memiliki fungsi menetapkan aturan-aturan dasar yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan warga negara pada suatu negara. Konstitusi sebagai norma dasar pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai “mercu suar” yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk pembentukan hukum yang lebih rendah derajatnya dari konstitusi. Dengan demikian, peran konstitusi bagi suatu negara sangat penting bagi terselengaranya kehidupan ketatanegaraan yang demokratis dan efektif.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan konstitusi yang pertama dan  ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pada perkembangan selanjutnya Negara Indonesia telah mengalami beberapa pergantian konstitusi, sejak 1949-1950 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan 1950-1959 dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, serta Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali pada tanggal 5 Juli 1959 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959. Pada perkembangan mutakhir ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi menegaskan bahwa konstitusi Indonesia yakni konstitusi yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Selanjutnya dalam konstitusi juga dirumuskan desain dasar Republik Indonesia sebagai berikut:

Desain dasar Republik Indonesia terlihat jelas pada UUD 1945. Apabila kita menyimak Undang-Undang Dasar 1945, maka di bidang politik kita akan melihat perbedaan pokok antara Demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan sitem demokrasi lainnya.

Perbedaan tadi terlihat pada pokok-pokok kaidah sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

  1. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat). Tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat).
  2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak berbatas).
  3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR (Die gesamte Staatgewalt liegt allein bei der Majelis).

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu Badan yang bernama Majelis Permusyawartan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungs organ des Willens des Staatsvilkes). Majelis ini menetapkan UUD dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Majelis inilah yang memilih Kepala Negara dan Wakilnya. Majelis ini pula yang memegang kekuasaan yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia ialah “mandataris” dari Majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak “neben” tetapi “untergeordnet” kepada Majelis.

  1. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah majelis.

Di bawah MPR, Presiden ialah penyelenggara pemerintah tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President).

  1. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Di samping Presiden adalah DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membuat Undang-Undang (Gezetsgebung) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara (Staatsbegroting). Oleh karena itu Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan.

  1. Menteri adalah pembantu Presiden.

Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Negara. Menteri-menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak bergantung kepada Dewan, tetapi bergantung kepada Presiden. Mereka adalah pembantu Presiden.

  1. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak berbatas. Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Presiden, ia bukan ‘diktator’, artinya kekuasaan tidak tak berbatas. (Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab kepada MPR. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.)
  2. Kedudukan DPR adalah kuat, dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Selain itu, anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. Karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara, yang telah ditetapkan oleh MPR, majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden.
  3. Menteri-menteri bukan pegawai tinggi biasa. Meskipun kedudukan menteri Negara bergantung pada Presiden, mereka bukan pegawai tinggi biasa. Sebab menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvoir executive) dalam praktek.

 

Sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara periodik melalui Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001), dan Perubahan Keempat (2002).

Dalam Era Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998, UUD 45 telah empat kali di amandemen secara vulgar, sehingga mengakibatkan rusaknya sistem politik, sistem pemerintahan, dan ketatanegaraan serta hancurnya sistem ekonomi yang diamanatkan oleh pendiri negara.

Semuanya itu antara lain terlihat dari Pancasila yang menjadi dasar falsafah negara (Weltanschauung) makin diabaikan dan ditinggalkan baik oleh pemegang kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, merebak sifat kebencian, fitnah, dan sinisme yang menimbulkan kegelisahan dan mendorong radikalisme. Selain daripada itu, idealisme berkurang, semangat berkorban untuk bangsa dan negara lenyap serta rasa kejujuran dan keadilan terdegradasi. Selain daripada itu tumbuh sifat-sifat rakus dan serakah yang menyebabkan terjadinya korupsi dan kolusi di segala lapisan. Di samping itu muncul golongan dan kelompok yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa melalui : Gerakan separatisme (seperti : OPM, dan NII). Kelompok yang memperjuangkan Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD, serta Gerakan Teroris dengan fanatisme jihad dengan kekerasan.

Keadaan di bidang ekonomi lebih memprihatinkan lagi. Sistem Ekonomi Indonesia yang semula berasakan kekeluargaan serta menganut Demokrasi Ekonomi, berubah menjadi Sistem Ekonomi yang Liberal-Kapitalistik. Perubahan tadi bisa terjadi, karena dalam melakukan amandemen-amandemen tersebut, dilakukan bebrbagai perubahan pada Bab dan pasal-pasal yang mengatur Sistem Perekonomian Indonesia serta dengan menghilangkan Penjelasan UUD’45.

 

Perubahan tadi meliputi :

  1. Perubahan pada Bab XIV

Ban XIV tentang Kesejahteraan Sosial, diganti menjadi : Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Dengan diubahnya Bab XIV tersebut, maka Sistem Perekonomian Indonesia  yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, berubah menjadi Sistem Perekonomian dengan prinsip-prinsip ekonomi kapitalistik-liberal. Atau dengan perkataan lain, Sistem Perekonomian Indonesia yang diamanatkan oleh UUD tidak lagi ditujukan bagi upaya mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

  1. Perubahan pada Pasal-pasal UUD 1945

Pasal 33 yang semula terdiri dari tiga ayat, ditambahi dengan dua ayat lagi, sehingga pasal 33 terdiri dari lima ayat. Dengan penambahan dua ayat tersebut, maka maksud dari pasal 33 menjadi sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan pasal 33 yang asli. Dengan adanya tambahan ayat (4) yang berbunyi : Perekonomian Nsional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, maka Sistem Perekonomian Indonesia yang semula ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat berubah menjadi Sistem Perekonomian yang antara lain harus memperhatikan efisiensi dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

  1. Penghilangan Penjelasan UUD 1945

Dengan dihilangkannya Penjelasan UUD 1945, maka ruh dari UUD 1945 hanya akan ditafsirkan dari pasal-pasalnya saja, sehingga pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “Pembukaan” UUD menjadi kabur. Padahal pada Pembukaan UUD 1945 itulah tertuang maksud dan tujuan bangsa kita dalam membangun negara, yaitu antara lain untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persoaalan mendasar yang perlu dikaji secara komprehensif terkait korelasi antara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal dalam konstitusi itu sendiri. Artinya apakah substansi yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang didalamnya terdapat rumusan Pancasila menjadi norma pedoman (guiding norms), sehingga Pancasila diajukan sebagai nilai-nilai yang mutlak dijadikan pedoman bagi pengaturan lebih lanjut dalam pasal-pasal konstitusi. Hal ini pula yang harus menjadi perhatian bagi segenap komponen bangsa menata kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, Pancasila masih diakui sebagai sumber pembentuk (rechtsidee) hukum positif di Indonesia, sehingga konkretisasi nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam substansi peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Bahkan pengaturan materi konstitusi juga harus mengacu secara konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila yang termaktub pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam batang tubuh konstitusi merupakan tuntutan konsistensi penerapan norma secara sistemik, sehingga terdapat relasi fungsional antara nilai-nilai Pembukaan dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pada saat ini bangsa Indonesia mulai mempersoalkan adanya perbaikan terhadap kehidupan ketatanegaraan, sehingga diperlukan kajian secara komprehensif berdasarkan perspektif Pancasila. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk sumbangsih dan pertanggungjawaban moral kepada bangsa Indonesia, berikut diajukan Tulisan sederhana ini disajikan bagi penyusunan grand design pengkajian konstitusi dibahas beberapa hal antara lain: Definisi dan pengertian Grand Design; Grand Design Pengkajian Konstitusi; Relasi Pembukaan dan Batang Tubuh dalam Konstitusi, serta Konsistensi Paradigmatik.

 

  1. Definisi dan Pengertian Grand Design

Setahun yang lalu, dalam rangka memperingati 50 Tahun Badan Pembinaan Hukum Nasional, diselenggarakan Konvensi Hukum Nasional yang bertemakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional  namun pencantuman frase Grand Design pada tema tersebut kurang tepat, sehingga pada akhir konvensi diselenggarakan terdapat perbedaan tafsir antar para peserta, pembicara, maupun panitia mengenai grand design dalam tema yang diajukan.

Secara fungsi, pengertian grand design dapat dianalogikan dengan grand theory dalam penyusunan suatu karya ilmiah, sehingga grand design seharusnya berada di atas konstitusi atau undang-undang dasar.  Grand design dimaksud merupakan sekumpulan nilai yang membentuk norma dalam konstitusi, sedangkan konstitusi merupakan norma yang harus dilaksanakan dalam bentuk undng-undang. Hal tersebut, sejalan dengan aksioma dalam ilmu hukum bahwa lex superiori derogat legi inferiori.

Istilah Grand theory secara mutatis mutandis sama dengan paradigma yang dalam beberapa literatur berbahasa Jerman juga disebut dengan Weltanschauung sehingga dapat dipahami jika yang dimaksud dengan grand design adalah kerangka berpikir dalam menentukan model pembentukan suatu konsep, nilai, atau norma. Kerangka berpikir tersebut diajukan secara konsisten guna merefleksikan perumusan model, konsep, nilai, atau secara sistemik.

 

  1. Grand Design Pengkajian Konstitusi

Sekurangnya terdapat tiga grand design atau paradigma yang dapat diajukan bagi pengkajian konstitusi yakni[4]:

1.     Paradigma Yuridis-Filosofis

Paradigma yuridis-filosofis terumuskan berdasarkan suatu keyakinan, bahwa: hakikat konstitusi merupakan hasil kesepakatan luhur segenap komponen bangsa demi melaksanakan kehidupan ketatanegaraan. Kesepakatan luhur tersebut diwujudkan dalam Pancasila sebagai dasarnegara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, selanjutnya berdasarkan paradima ini diyakini, bahwa:   “undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya”, sehingga tiap pasal dalam UUD 1945 niscaya merupakan hasil transformasian sila-sila Pancasila yang tertuang sebagai Pokok-pokok Pikiran dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sekaligus merupakan embanan terselenggaranya fungsi-fungsi negara.

2.         Paradigma Yuridis-Konstitusional

Paradigma kedua merupakan paradigma yang berpendapat, bahwa UUD 1945 merupakan: “hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, berisi pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, mengandung atau berisi suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.”[5]

Berdasarkan paradigma ini, konstitusi pada dasarnya memuat minimal tiga materi muatan antara lain: “jaminan perlindungan hak asasi manusia dan warga negara, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental”[6].

3.         Paradigma Yuridis-Politis

Paradigma terakhir yang beranggapan bahwa konstitusi merupakan sarana pembatasan kekuasaan bagi para penguasa, sehingga berdasarkan paradigma ini substansi konstitusi seharusnya memuat: jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia secara konkret dan terperinci, terdapatnya pengaturan tentang “sistem saling mengawasi yang seimbang” (check and balances system), dianutnya “asas pemisahan kekuasaan” (separation of powers principle) serta terlaksananya demokrasi secara langsung.

Mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang menghendaki keterkaitan antara nilai-nilai dalam Pembukaan dan Batang Tubuh dalam Konstitusi sebagai grand design pengkajian penyempurnaan konstitusi indonesia, maka grand design yang mengacu pada paradigma filosofis-yuridis lah yang dapat disepakati untuk diajukan sebagai model pengkajian.

Hal tersebut sesuai dengan paparan terdahulu bahwa grand design berada di atas konstitusi, sedangkan paradigma yuridis-filosofis menyatakan adanya keterkaitan antara pembukaan dengan batang tubuh. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber pembentukan norma dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

  1. Relasi Pembukaan dan Batang Tubuh dalam Konstitusi

Beberapa contoh relasional antara nilai-nilai yang terdapat dalam Pembukaan dan penormaan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini dinormakan dalam Pasal-pasal yang mengatur tentang hak memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan tiap warga negara.

 

  1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang jaminan hak-hak asasi manusia dan hak warga negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

  1. Persatuan Indonesia

Nilai ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang menjamin adanya kesamaan (non diskriminasi) baik antar manusia maupun penanganan pembangunan wilayah baik pusat maupun daerah, serta pasal-pasal yang menjamin bhineka tunggal ika, secara fisik, budaya, maupun lingkungan.

 

  1. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Nilai ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang demokrasi perwakilan (bukan demokrasi langsung), baik substansial (material) maupun secara prosedural (formal).

 

  1. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang menjamin adanya pemerataan keadilan sosial dari, oleh, dan bagi seluruh rakyat. Sehingga nilai dimaksud dirumuskan dalam kepedulian seluruh rakyat Indonesia demi terselenggaranya tujuan nasional.

 

  1. Konsistensi Paradigmatik

 

Segenap nilai tersebut secara sistemik diajukan sebagai kerangka dasar penyusunan berbagai sistem yang sistem pemerintahan, sistem peradilan, sistem perwakilan, dan sistem perekonomian yang terumuskan dalam Batang Tubuh Konstitusi Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hendaknya terdapat nilai persatuan Indonesia, demokrasi perwakilan yang didasarkan pula pada kebijaksanaan, keadilan sosial serta didasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian juga dengan sistem perwakilan dan sistem peradilan serta sistem perekonomian harus senantiasa berasal dari derivasi nilai-nilai dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terwujud tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

 

Kepustakaan:

[1]        Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia (Cet.5. Jakarta: Dian Rakyat, 1983), hlm. 10.

[2]        New Webster Dictionary 2002 CDROM

[3]        Renato R. Pasimio, The Philippine Constitution (Its Evolution and Development) And Political Science (Metro Manila: National Book Store Inc., 1991), hlm. 41.

[4]           Mochamad Isnaeni Ramdhan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannta dalam Satu Dokumen dengan Teknik Amandemen (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2014)

[5]           Sri Soemantri dan Mocahamad Isnaeni Ramdhan, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, Persepsi Terhadap Prosedur Dan Sistem Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Sebelum dan Seduah Perubahan UUD 1945. (Bandung: Alumni, 2006),  hlm. 7

[6]           I b i d

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here