Meneguhkan NKRI (Melalui) UKP Pancasila

Oleh : Iswadi

(Anggota Kaukus Penulis Aliansi Kebangsaan)

 

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP Pancasila adalah lembaga yang telah dibentuk pada 2017 ini, lembaga yang merupakan unit kerja untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Salah satu upaya merawat cita-cita kebangsaan adalah dengan meneguhkan Indonesia sebagai rumah bersama. Rumah tersebut adalah tempat berteduh jutaan ummat manusia yang berasal dari latar suku, agama, budaya, maupun etnis yang berbeda. Dengan ragam latar belakang seperti itu, tiada lain bahwa jangkar pondasi yang menguatkan adalah Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika-nya. Upaya kolektif peneguhan ini harus terus menerus dilakukan oleh bangsa ini mengingat ancaman erosi setiap saat bisa mengikis kekokohannya. Kikisan tersebut dapat terlihat dari kejadian beberapa bulan terakhir, seperti masifnya kekerasan yang berbau SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), mudahnya masuk pemikiran-pemikiran yang negatif dari dunia sekuler-liberal, maupun berbagai dilema hidup dalam hal perekonomian.

Kehendak untuk melihat Indonesia sebagai negara Pancasila ini semakin terasa kuat seiring dengan dibentuknya UKP Pancasila dalam mengambil sikap untuk menegakkan Pancasila yang sesungguhnya. Dengan kata lain, kehadiran UKP Pancasila ini sebagai pengayom ideologi dari seluruh warganya agar dirasakan karena terbukti ada kelompok-kelompok liberal yang menghendaki agar Pancasila luntur sebagai acuan dari segala acuan bangsa Indonesia. Ancaman tumbuh sumbur dengan berbagai varian ekspresi yang mengatasnamakan Kebebasan, HAM, dan Demokrasi yang menjadi senjata utamanya. Kehadiran kelompok ini seperti mengabaikan janji bersama untuk hidup dalam ikatan suci yang bernama Pancasila, yang selalu mengedepankan nilai-nilai dari kelima sila dan menjadi ciri khas serta identitas bangsa Indonesia dari dulu hingga kini. Artinya, jika negara tidak hadir maka yang terjadi adalah seperti membuka ruang akses kepada siapa saja untuk melukai sesama anak bangsa atas nama Hak untuk berpendapat. Padahal mengacu pada panji kebangsaan yang memuat cita-cita suci kemerdekaan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa kemerdekaan dimaksudkan, “untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Bangunan ke-Indonesiaan seperti itu hanya bisa mewujud manakala ditopang oleh sebuah fundamen kokoh: Pancasila. Dalam buku Negara Paripurna karangan Kepala UKP Pancasila Yudi Latif (2011), Soekarno memberi uraian, “Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu leitstar (bintang pemimpin) dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.” Jiwa itu yang disebut Ir. Soekarno sebagai Pancasila. Dengan beragam latar suku bangsa dan agama, Pancasila semestinya dijadikan sebagai pengayom perbedaan. Namun kenyataannya, Pancasila dan hukum positif yang berlaku mulai terpinggirkan dan hal ini tidak boleh dibiarkan. Pluralitas mestinya dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan dihormati dan dipandang sebagai entitas yang tidak mengancam. Perlahan namun pasti, nilai-nilai luhur seperti solidaritas sosial, gotong royong, dan toleransi antar sesama yang terkandung dalam Pancasila mulai digelorakan lagi. Sebagai kekuatan yang akan menjadi salah satu benteng persatuan Indonesia.

Konstitusi kita menjamin memberi ruang kebebasan bagi setiap warga negara untuk menentukan hak-hak dasarnya selagi tidak melanggar regulasi konstitusi. Dengan demikian ada kewajiban negara untuk melindungi warganya dari ancaman terhadap upaya penyimpangan kebebasan asasi. Maka ketika muncul kelompok yang menyimpang dari Undang Undang Dasar negara dengan versi paham yang juga dianggap menyimpang, maka negara tidak boleh memberi ruang sedikitpun bagi munculnya paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila. Kekerasan dengan latar memerangi Pancasila tidak boleh terjadi, kita harus membangun negara ini agar menjadi negara yang dapat bersaing didunia global melalui proses kedewasaan Pancasila yang selalu di pupuk.

Pancasila ditempatkan dalam pucuk kepentingan bersama. Sementara yang dibutuhkan dari kepemimpinan saat ini adalah penegasan untuk berani berorientasi jangka panjang dengan salah satunya merawat bangunan pluralitas. Mengapa penegasan dari pemimpin bangsa diperlukan? Karena pemimpin bangsa adalah seseorang yang diberi amanah konstitusi. Dengan genggaman amanah itu pemimpin diharuskan memberi pengharapan, dalam konteks ini menjawab cita-cita kemerdekaan, yakni membebaskan dari segala kegundahan untuk bisa hidup sebagai bangsa Indonesia tanpa pembedaan status minoritas maupun mayoritas. Sikap pemerintah sejatinya akan dilihat sebagai pantulan dari seberapa jauh mandat konstitusi dijalankan. Jika terhadap persoalan-persoalan yang mengancam ke-Indonesiaan pemerintah tidak mengambil langkah sesuai konstitusi, maka kewibawaan negara akan jatuh. Negara dianggap tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk meredam segala potensi kekerasan yang mengancam kehidupan kebangsaan. Negara dalam wujudnya memang masih berdiri tetapi ia sesungguhnya sedang dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan. Harapannya semoga dengan resminya dibentuk UKP Pancasila ini agar dapat menjadi penyebab bahwa Pancasila bukan lagi hanya dihapalkan saja, namun lebih dari itu, yaitu negara dengan tenang dan damai dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

 Terbit di Palembang Ekspres (Senin 18 September 2017)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here