Pancasila di Tengah Pandemi

Jakarta, 1 Juni 2020
* ansel da lopez *
(Aliansi Kebangsaan)

DI TENGAH berbagai keprihatinan yang belum segera akan berakhir, bahkan masih akan terus berlanjut akibat pendemi Covid-19, hari ini tanggal 1 Juni Bangsa Indonesia kembali memperingati hari “Lahirnya Pancasila”.

Seluruh prioritas fokus dan perhatian kita saat ini tentu masih harus diarahkan kepada upaya-upaya penanggulangan Covid-19, serta berbagai dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkannya. Sebuah tugas maha besar yang menuntut pengerahan semua pikiran, daya, dan tenaga.

Meskipun sangat berat dan sulit, kita tetap yakin semuanya pasti dapat diatasi, jika ada kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan semua komponen bangsa. Bukan saja hanya oleh Pemerintah. Kekuatan rakyat sungguh telah terbukti ketika kita merebut kemerdekaan 75 tahun lalu. Oleh karena itu, semua potensi dan keikutsertaan rakyat harus dilibatkan penuh secara aktif.

Pemerintah dalam berbagai kebijakannya harus kompak. Mulai dari pusat sampai daerah. Harus satu dalam kata dan kebijakan. Agar masyarakat tidak bingung, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan.

Harus disadari bersama bahwa Covid-19 ini bukan lagi sekedar sebuah wabah penyakit. Tetapi sudah merupakan sebuah ancamam terhadap keamanan nasional sehingga harus dihadapi pula seluruh lapisan dan komponen bangsa.

TANPA meninggalkan berbagai upaya menanggulangi bencana Covid19, dalam suasana keprihatinan ini barangkali ada baiknya kita juga diajak untuk meluangkan waktu sejenak pada peringatan Lahirnya Pancasila hari ini, guna merenungkan lagi sejauh mana eksistensi Pancasila dewasa ini. Cepat atau lambat, pandemi Covid-19 pasti akan berlalu. Tetapi Pancasila tidak akan pernah berakhir selama bangsa ini masih dalam pelukan Bumi Pertiwi.

Sebagai idologi bangsa, Pancasila telah terbukti kesaktiannya menghadapi setiap musuh yang ingin menghancurkannya. Pancasila hingga saat inipun telah terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat majemuk (bhineka) ini, untuk tetap menjadi satu (tunggal ika).

Namun dalam usianya yang sudah 75 tahun ini, perlu juga kita diajak untuk terus mempertanyakan, seberapa jauh Pancasila telah menjadi pedoman dalam hidup kita sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Lebih-lebih lagi, sudakah Pancasila menjadi paradigma atau ideologi pembangunan nasional sesuai yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945?

Semuanya sekedar mau mengingatkan kita semua bahwa sejak awal kemerdekaan, para founding fathers telah mengingatkan bahwa kita merdeka itu ada tujuannya, yakni: merdeka, bersatu, berdaulat, serta adil dan makmur. Semuanya itu tentu merupakan pekerjaan besar, yang pasti tidak akan berhenti untuk terus diperjuangkan. Oleh karena itu, sebagai komponen bangsa, termasuk partai-partai politik, kita semua diajak berani keluar dari “zona nyaman” masing-masing. Berani meninggalkan kepentingan kelompok dan golongan masing-masing, guna secara lebih gigih dan konsisten memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsa, seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

DITETAPKANNYA tanggal 1 Juni sebagai hari Lahirnya Pancasila berdasarkan pidato tidak tertulis Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 untuk mencari dasar negara Indonesia merdeka, dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang kemudian ditambah Indonesia menjadi BPUPKI. Setelah disepakti bersama dan melalui proses permusannya lebih lanjut, gagasan dan konsep “Pancasila” Bung Karno itu, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai pengganti BPUPKI karena telah menyelesaikan tugasnya, lalu ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara Indonesia dalam Mukadimah (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus.

Kecuali nilai-nilai dari kelima silanya, selebihnya tidak ada satupun kata Pancasila bisa kita jumpai dalam UUD 1945. Baik dalam Mukadimah/Pembukaan, maupun dalam seluruh Batang Tubuh-nya. Mungkin karena itu pula maka Pancasila sering dianggap “sambil lalu” saja, apalagi karena tidak ada “sanksinya” jika melanggar atau mengabaikannya. Namun, apakah untuk itu kita lalu harus perlu membuat undang-undang khusus tentang Pancasila agar bisa menjerat secara hukum mereka yang melanggar atau mengabaikannya. Apa iya ya? Bukankah Pancasila itu sebuah pedoman moral sehingga sanksinyapun berupa sanksi moral? Mungkin yang lebih pantas adalah meneliti kembali semua peraturan dan perundangan yang ada, apakah sudah sesuai dengan imperatif Pancasila atau tidak.

DENGAN mengikutsertakan partisipasi seluruh komponen bangsa dan rakyat, pemerintah adalah penanggungjawab utama pelaksanaan pembangunan nasional untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Sejauh mana tugas-tugas itu dilaksanakan, dan sejauh mana Pancasila dijadikan paradigma dalam perencanaan dan pelaksanaannya?

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan gerak berkelanjutan dalam peningkatan mutu peradaban bangsa. Ketahanan nasional sebagai daya sintas suatu bangsa, pada dasarnya ditentukan oleh daya (kualitas) budaya dan peradaban, yang tercermin dari kondisi-kondisi yang berlangsung pada tiga ranah utama kehidupan sosial. Yakni ranah mental-spiritual-karakter (tata nilai), ranah insitusional-politikal (tata kelola), dan ranah material-teknologikal (tata sehahtera).

Ranah pertama lazim disebut ranah budaya, sedang ranah kedua dan ketiga lazim disebut ranah peradaban. Meski demikian, lazim pula dipahami bahwa dalam istilah peradaban pun terkandung basis nilai budaya. Oleh karena itu, pembangunan ketiga ranah itu bisa disebut dalam satu tarikan nafas sebagai ranah peradaban.

Dalam konteks Indonesia, sesungguhnya visi Pancasila telah mengantisipasi pentingnya memperhatikan pembangunan ketiga ranah tersebut. Pembangunan ranah mental-spiritual dikembangkan melalui pendidikan, diarahkan untuk menjadikan warga Bangsa ini sebagai bangsa yang berkepribadian, dengan nilai utamanya berlandaskan sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa; sila kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; dan sila ketiga: Persatuan Indonesia.

Prioritas rezim pendidikan dan pengetahuan adalah membenahi aspek mental-spiritual, dengan merevitalisasi pendidikan budi pekerti, terutama pada tingkat pendidikan dasar. Dengan pendidkan budi-pekerti diharapkan mampu melahirkan generasi baru Indonesia yang berkarakter dan kreatif dengan jiwa merdeka.

Pengembangan ranah institusional-politikal atau tata kelola negara diarahkan untuk menjadikan Indonesia bangsa yang berdaulat, dengan nilai utamanya berlandaskan sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Bahwa tatanan sosial hendak dibangun melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijkan, dalam satu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial (negara kesejahteraan).

Prioritas rezim politik kebijakan adalah menata ulang sistem demokrasi dan pemerintahan, dalam kerangka memperkuat persatuan nasional dan keadilan sosial.

Demokrasi padat modal harus dihentikan. Otonomi daerah harus ditata ulang. Haluan negara (semacam GBHN) harus dihidupkan. Sistem perwakilan harus lebih inklusif dengan memulihkan eksistensi majelis permusyawaratan (MPR). Kecuali DPR, majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) juga harus mengakomodasi utusan golongan dan utusan daerah, serta memperkuat rezim negara kesejahteraan yang bersemangat gotong-royong.

Pengembangan ranah material-teknologikal atau ranah tata sejahtera, diarahkan untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berkesejahteraan umum, dengan nilai utamanya berlandaskan sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Bahwa kemandirian dan kesejahteraan umum hendak diraih dengan mengutamakan perekonomian merdeka berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat kooperatif), disertai penguasaan negara atas ‘karunia kekayaan bersama’ (commonwealth) serta atas cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; seraya memberi nilai tambah atas karunia yang diberikan, melalui penguasaan pengetahuan dan teknologi.

Prioritas rezim ekonomi-produksi ini adalah mengembangkan semangat tolong-menolong (kooperatif) dalam perekonomian. Jangan sampai mata-rantai produksi dari hulu ke hilir terkonsentrasi di satu tangan.

Kemakmuran dan pemerataan ekonomi bisa didorong melalui pengembangan dan penguasaan teknologi berbasis potensi dan karakteristik (kondisi) ke-Indonesia-an. Untuk itu maka pengembangan teknologi hendaknya mulai bergerak dari lembaga riset negara menuju ranah industri-perusahaan, terintegrasi ke dalam sektor produktif.

Pada akhirnya ketiga ranah tersebut secara sendiri-sendiri dan secara simultan, diarahakan untuk mewujudkan visi negara-bangsa mewujudkan perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual) berlandaskan Pancasila.

DALAM berbagai pelaksanaan pembangunan ketiga ranah tersebut, hendaknya Pancasila dijadikan tolok ukur paradigmatik. Pancasila sebagai gatra ideologi tidak ditempatkan sejajar dengan gatra politik, gatra ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pancasila harus berdiri di atas (mengatasi) semua gatra-gatra lainnya.

Dengan demikian, Pancasila harus menjadi atau dijadikan landasan ideologi kerja sebagai framework (panduan da haluan) untuk memudahkan perumusan prioritas pembangunan, pencanangan program kerja, serta pilihan kebijakan.

Dalam implementasinya, pembudayaan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional sepatutnya dikembangkan secara horizontal, dengan melibatkan segenap komponen kebangsaan. Selain pemerintah, kaum intekektual, pemuka agama, seniman, masyarakat media, masyarakat sipil, pemangku adat dan lain-lain bisa melakukan pengisian dan pengembangan terhadap Pancasila, sesuai kapasitas dan posisinya masing-masing.

Dengan pendekatan tersebut maka nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur bagi semua komponen bangsa untuk menakar apakah kebijakan-kebijakan negara dan praktik kehidupan kebangsaan telah sesuai atau tidak dengan imperatif-imperatif Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bisa menjadi alat kritik bagi kebijakan negara, serta perilaku aparatur negara dan warga negara. Dengan cara-cara seperti itulah idealitas Pancasila bisa bergerak mendekati realitas. *

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here