Gagasan Jaring Cendekia oleh Aliansi Kebangsaan

Perkembangan demokrasi Indonesia ibarat berlari di atas landasan yang goyah. Perubahan demi perubahan terus terjadi di atas patahan-patahan lempengan konstitusional yang belum mencapai titik keseimbangan. Perkembangan demokrasi sebagai prosedur mengalami perubahan cepat dan massif, tapi demokrasi sebagai substansi seakan jalan ditempat, bahkan di beberapa segi mengalami gerak mundur.

Setelah belasan tahun reformasi digulirkan, pelbagai langkah untuk mendemokratisasikan institusi dan prosedur-prosedur politik Indonesia telah dilakukan dengan sejumlah transformasi yang nyata: pemerintahan terpilih, pemilu yang relatif bebas dan berkala (meski di sana sini masih ada masalah menyangkut asas fairness), kebebasan berkumpul dan berekspresi, keluasan akses informasi, desentralisasi dan otonominasi, pemilihan presiden dan pilkada secara lebih kompetitif.

Meskipun terdapat sejumlah capaian positif, kita harus tetap waspada bahwa semua perkembangan ini hanyalah tahap awal dari proses panjang menuju konsolidasi demokrasi dan kemajuan bangsa. Tahap konsolidasi menghendaki perhatian pada segi-segi substantif. Karena di benak kebanyakan rakyat yang telah lama mengalami ketidakadilan dan kemiskinan, demokrasi melambangkan lebih dari sekadar pergantian institusi dan pemimpin politik. Demokrasi menjanjikan kesempatan dan sumberdaya bagi perbaikan kualitas hidup serta bagi kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, konsolidasi demokratisasi harus menjamin terwujudnya esensi demokrasi: yakni, pemberdayaan rakyat (popular empowerment) dan pertanggungjawaban sistemik (systemic responsiveness).

Usaha mewujudkan substansi demokrasi, pada kenyataannya terkendala oleh hambatan-hambatan kultural, institusional dan stuktural. Pada tingkat kultural, selama era reformasi, politik sebagai teknik mengalami kemajuan; tetapi politik sebagai etik mengalami kemunduran. Perangkat keras–prosedur demokasinya terlihat relatif lebih demokratis; namun perangkat lunak–budaya demokrasiya masih tetap nepotis-feodalistis; pemerintahan demokratis tidak diikuti oleh meritoktasi (pemerintahan orang-orang berprestasi), malahan sebaliknya cenderung diikuti mediokrasi (pemerintahan orang sedang-sedang saja).

Pada tingkat institusional, desain institusi demokrasi terlalu menekankan pada kekuatan alokatif (sumber dana), ketimbang kekuatan otoritatif (kapasitas manusia); politik padat modal membuat biaya kekuasaan tinggi, mengakibatkan high cost economy; merebakkan korupsi; demokrasi yang ingin memperkuat daulat rakyat justru memperkuat segelintir orang; demokrasi yang ingin memperkuat cita-cita republikanisme dan civic nationalism justru menyuburkan tribalisme dan provinsialisme (putra daerahisme). Demokrasi yang mestinya mengembangkan partisipasi, kepuasan dan daulat rakyat, justru mengembangkan ketidaksertaan (disengagement), kekecewaan dan ketidakberdayaan rakyat.

Pada tingkat struktural, kecenderungan untuk mengadopsi model-model demokrasi liberal tanpa menyesuaikannya secara seksama dengan kondisi sosial-ekonomi masyakat Indonesia, justru dapat melemahkan demokrasi. Dalam pembangunan demokrasi terdapat postulat, seperti diingatkan oleh Seymour Martin Lipset, bahwa semakin setara dan sejahtera sebuah bangsa, semakin besar peluangnya untuk menopang demokrasi. Sebaliknya, ketidaksetaraan sosial yang ekstrem dapat mempertahankan oligarkhi atau tirani. Sementara demokrasi menghendaki derajat kesetaraan dan kesejahteraan, pilihan desain demokrasi kita justru seringkali memperlebar ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Situasi ini kian memburuk dengan menguatnya penetrasi neoliberalisme yang memperkuat individualisme dan memaksakan relasi pasar dalam segala bidang kehidupan. Kekuatan demokrasi perwakilan menjadi lumpuh ketika kepentingan minoritas pemodal lebih aktif mengendalikan politik daripada institusi-institusi publik. Res publica menjadi tunduk di bawah kendali res privata.

Berbeda dengan masyarakat Amerika Serikat yang pada awal pertumbuhan demokrasinya ditandai oleh derajat kesetaraan dalam ekonomi, pendidikan, dan dalam kemampuan mempertahankan diri (pemilikan senjata), prasyarat kesetaraan seperti itu belum hadir di negeri ini. Sebagai masyarakat pasca-kolonial yang terus terperangkap dalam dualisme ekonomi, ketimpangan sosial mewarnai negeri ini. Segelintir orang yang menguasai sektor modern menguasai perekonomian, membiarkan sebagian besar rakyat di sektor tradisional terus termarjinalkan. Hal ini berimbas pada kesenjangan di bidang pendidikan sekitar 70% warga masih berlatar pendidikan dasar. Bertahannya hierarkhi tradisional feodalisme juga melanggengkan ketidaksetaraan dalam otoritas legal dan kontrol warga atas pemerintah. Dalam multidimensi ketidaksetaraan seperti itu, watak pemerintahan yang akan muncul, Indonesia belum bisa menjalankan demokrasi sejati. Sejauh yang berkembang hanyalah oligarki dalam mantel demokrasi.

Sementara demokrasi kita bercorak oligarkis, kebebasan sebagai paket demokratisasi tidak selalu mengarah pada kesetaraan, melainkan bisa juga memperlebar ketidaksetaraan. Liberalisasi politik yang memacu liberalisasi pemilikan dan perusahaan, dalam lebarnya ketimpangan sosial bisa memperkuat dominasi pemodal besar atas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh pemerataan. Dalam memperkuat dominasinya, para pemodal bisa menginvasi prosedur demokrasi. Oligarki yang muncul dari situasi seperti itu bukanlah oligarki yang punya empati terhadap penderitaan rakyat, melainkan yang melayani kepentingan pemodal dan dirinya sendiri.

Solusi atas kelemahan demokrasi tidak ditempuh dengan jalan menguranginya, melainkan justru dengan jalan menambahnya agar lebih demokratis. Karena itu, perlu ada pendalaman dan perluasan demokrasi. Pendalaman demokrasi diarahkan untuk menyempurnakan institusi-institusi demokrasi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kebangsaan, kepatutan etis, lebih responsif terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat; mengurangi sifat narsisme politik yang hanya melayani segelintir elit politik. Sementara perluasan demokrasi diarahkan agar institusi demokrasi dan kebijakan politik punya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial yang dapat melumpuhkan demokrasi.

Untuk itu perlu ada inisiatif untuk metata ulang Indonesia berlandaskan visi revitalisasi-transformasi. Visi revitalisasi berisi konsepsi untuk memulihkan kembali kondisi bangsa agar bisa merasa lebih sehat, lebih kuat dan lebih bersemangat setelah mengalami kelemahan, kemurungan, dan keputusasaan, dengan cara menjangkarkan kembali pilihan-pilihan kebijakan dan pembangunan pada nilai-nilai luhur bangsa (Pancasila dan Konstitusi). Visi transformasi berisi konsepsi untuk mengubah keadaan dengan jalan menawarkan hal-hal baru yang lebih baik, lebih sehat dan lebih kuat, dengan tetap mempertimbangkan koherensinya dengan basis nilai.

Untuk memperjuangkan visi dan misi tersebut, diperlukan suatu wahana pertukaran dan aktualisasi gagasan dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman yang secara sinergis akan dihimpun dalam suatu Jaring Cendekia untuk Inisiatif Tata Ulang Indonesia.

Diantara para pakar dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman yang tergabung didalam Jaring Cendekia adalah:

H. Pontjo Sutowo; Dr. Yudi Latif, H. Ahmad Zacky Siradj; Fachry Ali, MA; Dr. Rosita Noer; Dr. Bernarda Meteray; Dr. Soenarto Soedarno; Dr. Isnaeni Ramdhan; Prof. Dr. Hariyono; Dr. Saafroedin Bahar; Prof. M. Dawam Rahardjo; Prof. Dr. Hasyim Djalal; Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf; Prof. Dr. Didin S. Damanhuri; Dr. (Hc) Subiakto Tjakrawerdaya; Ansel da Lopez; Dr. Setia Lenggono; dan Ismail Nachu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here