POLITIK WARGANEGARA PASCA PILKADA

Oleh: Tauchid Komara Yuda

Kaukus Aliansi Kebangsaan/Asosiasi Peneliti di Institute for Democracy & Welfarerism.

 

Pada 27 Juni 2018 kemarin, Indonesia telah berhasil menggelar pesta demokrasi di 171 daerah, yang mencakup 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, dengan diikuti 520 pasangan calon. Yang menjadi menarik, pilkada serentak kali ini juga memberikan suatu fakta tentang semakin menguatnya ‘politik kartel’, yang dicirikan dengan: munculnya sikap permisif antar parpol dalam pembentukan koalisi, untuk kemudian bertindak secara kolektif sebagai sebuah kelompok sosial, daripada representasi politik.

Konsekuensi logis dari munculnya politik kartel ini adalah depolitisasi parpol. Sehingga bukan tidak mungkin apabila lambat laun partai politik akan lebih menunjukan fungsinya sebagai lembaga bisnis guna memenangkan pemilu, daripada penyambung aspirasi warganegara.

Politik kartel ini terlihat pada pola koalisi partai pengusung calon di beberapa daerah yang membuat siapapun terheran-heran. Contohnya pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarnoputri di Jawa Timur, yang didukung oleh PDI-P, PKB, PKS dan Gerindra, atau, Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman di Sulawesi Selatan yang diusung PDIP, PKS, dan PAN.

Berkembangnya kartel politik ini juga berkaitan dengan bergesernya legitimasi parpol sebagai representasi politik kepada institusi non-kepartaian berbasis masyarakat sipil, yang juga diikuti dengan bermunculannya politik berbasis figur. Dan tidak dipungkiri, politik berbasis figur menjadi bagian penting dalam dinamika pilkada serentak 2018. Jika pergeseran ini tidak segera dikelola, bukan tidak mungkin, fenomena ini pada akhirnya dapat menjadi dua sisi mata pisau yang bisa menguntungkan, atau boleh jadi merugikan bagi masa depan politik kewarganegaraan kita.

Disatu sisi, bergesernya parpol sebagai satu-satunya representasi politik telah membuka ruang-ruang yang lebih luas bagi warganegara untuk lebih aktif dalam mengekspresikan pilihan politiknya, sekaligus memastikan hak-haknya sebagai warganegara terakomodasi dengan baik.

Sebagaimana yang terjadi di Norwegia. Tanpa harus melalui partai politik, warganegara yang berasal dari kelompok berbagai kepentingan dapat berkonsolidasi dan terlibat aktif dalam mengontrol pemerintah sekaligus agenda setting kebijakan publik. Semangat warganegara yang energik ini membuat pelbagai kebijakan-kebijakan yang dihasilkan nyaris inklusif, dan mampu merekatkan solidaritas sosial antar warganegara.

Sementara disisi lain, delegitimasi parpol, yang digantikan politik berbasis figur, dalam banyak kasus, acapkali berakhir dengan ketidakmampuan publik mengontrol jalannya kekuasaan. Maksudnya, makna ‘subjek aktif’ dalam politik warga negara berubah fungsinya dari yang seharusnya mengawal rangkaian proses dalam berbagai kebijakan kandidat terpilih, menjadi jaring pengaman bagi jalannya kekuasaan sekalipun pemimpinnya khilaf. Kejadian ini terefleksikan pasca pilgub DKI Jakarta, baik itu ditahun 2012 maupun 2017, dan pilpres 2014, yang nyata-nyata telah berkontribusi terhadap pengerasan polarisasi antar kubu yang kini masih saling berkonflik di media sosial.

Catatan-catatan tersebut menunjukan, betapa kita masih menganggap bahwa politik warganegara hanyalah sekedar hingar bingar kegaduhan dan pesta pora kebablasan, lalu usai manakala pilkada berakhir. Kita melupakan bahwa dari bagian terpenting dari politik warga negara adalah ‘kesejahteraan’ sebagai hak yang harus didapat sebagai perpanjangan dari kebebasan berpolitik. Inilah yang harus kita perjuangkan pasca pilkada nanti, bukannya sibuk sendiri dengan berkonflik antar kelompok simpatisan.

Mengubah Arah Kepentingan

Pilkada serentak memang sudah berakhir, tapi jalan panjang untuk membangun Indonesia dari daerah baru saja dimulai. Mari kita bersama-sama mengubah mindset agar jangan lagi menganggap perbedaan kepentingan politik sebagai pemisah, akan tetapi sebuah titik pertemuan untuk bersama-sama merumuskan langkah nyata bagi kepentingan bersama yang lebih besar, yang menyangkut hajat masyarakat Indonesia.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here