Rekomendasi Jaring Cendekia Melalui Pertemuan Surabaya 2015

Pada pertemuan yang dilakukan Jaring Cendekia di Surabaya, dihasilkan beberapa poin penting untuk direkomendasikan sebagai masukan-masukan kepada negara dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pelik dinegeri ini.

Rekomendasi Kelompok I (Pengukuhan Pancasila Sebagai Ideologi Negara)

Pancasila sebagai ideologi negara dapat berfungsi sebagai Dasar Filsafat Negara (Philosophische Gronslag) dan Norma Dasar Negara (Staatsfundamentalnorm). Pancasila sebagai ideologi mengandung semangat/spirit, mentalitas rakyat dan pemimpin, regulasi (UU), kelembagaan (Demokrasi Pancasila).

Esensi Pancasila:

  1. Dasar-dasar moral dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersumber pada kepercayaan kepada Tuhan YME.
  2. Tali pengikat pemersatu bangsa dan integritas nasional.
  3. Dasar pergaulan bermasyarakat yang inklusif dalam masyarakat yang multikultural dan plural.
  4. Sistem politik demokrasi deliberatif dalam negara integralistik yang bersifat kekeluargaan dan gotong-royong.
  5. Doktrin ekonomi kesejahteraan sosial

Rekomendasi: Langkah-langkah yang harus dilakukan

  1. Mengukuhkan Pancasila sebagai Ideologi Negara.
  2. Mengukuhkan landasan hukum Pancasila sebagai Ideologi negara.
  3. Menetapkan norma hukum dan norma etika yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan.
  4. Menjadikan Pancasila sebagai paradigma ilmu (sumber legitimasi, teori dan kritik sosial, dasar rekayasa sosial).
  5. Mengusahakan agar Pancasila secara konsisten menjiwai perumusan konstitusi, perundangan, dan kebijakan publik.
  6. Menjadikan Pancasila sebagai dasar dan haluan transformasi mental, material, dan politik.
  7. Perlu strategi budaya untuk mengimplementasikan pancasila; terutama dalam bidang pendidikan.
  8. Mengupayakan tafsir pancasila yang lebih progresif, yang memberi kerangka ideologis bagi perwujudan keadilan dan kesejahteraan sosial.
  9. Mentransformasikan Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, dengan melibatkan segala elemen dan kekuatan nasional dalam proses penafsiran, pengisian, dan penyebarluasan Pancasila.
  10. Menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur masyarakat untuk menilai kebijakan negara.

Rekomendasi Kelompok II (Peninjauan Konstitusi, Audit perundang-undangan, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi):

  1. Menjernihkan status hukum dari rangkaian perubahan konstitusi.
  2. Mengevaluasi produk hukum mengacu pada cita hukum Pancasila
  3. Mengembangkan sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dalam rangka mengoreksi proses demokrasi yang berjalan.
  4. Membentuk sistem perundang-undangan berdasarkan cita hukum Pancasila ( terutama produk hukum sumber daya alam yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat berkeadilan).
  5. Mengkaji lembaga kepresidenan sebagai bahan penyusunan RUU Lembaga Kepresidenan

Rekomendasi Kelompok III (Penataan Lembaga Politik dan Krisis Kepemimpinan dan Kepartaian):

  1. Perubahan yang lebih mendasar, dimulai dari lembaga kepresidenan
  2. Membatasi Masa Tugas Presiden 7 tahun dan hanya 2x dengan mekanisme pertanggungjawaban midterm
  3. Memperkuat peran aktif Negara dalam mencapai tujuan nasional
  4. Selain penataan struktur politik, juga perlu membangun peran civil society sebagai penyeimbang
  5. Menyehatkan sistem kepartaian
  6. Menganut Sistem Semi-Presidensial (dan sistem Distrik)
  7. Mengefektifkan Politik Pertahanan Keamanan berbasis Sishankamrata dalam menghadapi ancaman non konvensional (proxy war)

Rekomendasi Kelompok IV (Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial): 

(STRATEGI KEMANDIRIAN EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT SEBESAR-BESARNYA)

  1. KEMANDIRIAN MODAL
  • Sektor Negara
  1. Meningkatkan perolehan pajak (intensif, extensif & penegakan Good Governance).
  2. Penghematan biaya rutin, guna membentuk tabungan negara melalui surplus APBN.
  3. Mengurangi ketergantungan dari hutang LN secara sistematis dan akuntabel dalam rangka membangun kemandirian finansial.
  4. Memperbesar cadangan devisa termasuk dengan kewajiban Devisa Hasil Expor masuk dalam sistem perbankan nasional (Dalam Negeri).
  5. Penerbitan obligasi Negara dan SUKUK
  6. Mendayagunakan ZISKAF untuk Pembangunan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Rakyat.
  7. Menciptakan sistem perbankan yang inklusif, desentralistik (Unit Banking System) dalam rangka mencapai Kemakmuran Rakyat Sebesar-besarnya Rakyat.
  8. Mendorong BUMN untuk mengembangkan indutri pioneering, skala besar dan strategis sebagai agen pembangunan yang tetap harus menjadi milik bangsa.
  9. Pemerintah harus menghapus keterikatan terhadap perjanjian dengan IMF (white paper) sebagai warisan dari Letter of Intents
  10. Prinsip sustainable development harus dilanjutkan sebagai prinsip pembangunan bagi seluruh negara di dunia; tidak diggantikan dengan istilah green economy dan carbon trading yang hanya menekankan kewajiban negara sedang berkembang dan melepaskan kewajiban bagi negara maju.
  • Sektor Swasta
  1. Pembentukan modal melalui perdagangan antar pulau dalam pertukaran produk unggulan daerah.
  2. Ekspor produk olahan atas dasar keunggulan komparatif dan kompetitif.
  3. Pembentukan devisa melalui pariwisata terutama wisata pantai dan pulau-pulau kecil.
  4. Pembentukan industri perbankan khusus untuk pengembangan industri pertambangan, perkebunan besar, pertanian (dalam arti luas), maritim dan Infrastruktur.
  5. Penerbitan dan penjualan saham perusahaan ke pasar domestik.
  6. Pengembangan Entrepreneur di tingkat Nasional (untuk Pemain di tingkat Nasional maupun Global) serta di daerah-daerah yang didukung oleh sistem perbankan berbasis daerah baik konvensional maupun syariah.
  • Sektor Koperasi
  1. Mengembangkan koperasi simpan pinjam, konsumsi dan produksi.
  2. Alokasi impor pangan kepada koperasi konsumen.
  3. Pembentukan koperasi sekunder yang berperan sebagai bank sosial.
  4. Pembentukan Bank Koperasi dengan pemegang saham koperasi sekunder
  5. Penerbitan dan penjualan saham unit usaha koperasi (yang taat azas pada prinsip koperasi).
  6. Mengembangkan “Koperasi Pekerja” yang mampu membangun perusahaan-perusahaan besar dan kompetitif
  7. Mengembangkan koperasi pekerja dilingkungan Perusahaan Swasta dan BUMN
  8. Alokasi dana pedesaan dari APBN seharusnya dikembangkan dengan sistem Koperasi (tidak lewat BUMD dan BUMDES)
  9. KEMANDIRIAN TEKNOLOGI
  10. Pengembangan invensi (teknologi) menjadi inovasi (pasar), dengan dukungan bank sosial dan pemberdayaan SDM berpendidikan.
  11. Pengembangan produk-produk komponen dan suku cadang mesin dan alat transportasi lewat pendidikan vokasi sekaligus membangun mobil nasional non-fosil fuel (energi baru dan terbarukan, hybrid, listrik dan hidrogen).
  12. Pengembangan industri bahan baku dan industri berat
  13. Pengembangan industri mesin dan alat-alat berdasarkan teknologi tepat guna.
  14. Memproduksi barang-barang nasional dengan standar internasional yang dibutuhkan oleh pasar internasional
  15. Pengembangan skema PMA untuk transfer teknologi dan Pengetahuan, baik agro maupun non-agro dalam rangka menguasai core technology
  16. Mengembangkan reverse engineering dalam rangka kemandirian teknologi dengan menguasai core technology
  17. Mengembangkan open-source diberbagai sektor Agro maupun non-Agro untuk mendobrak sistem oligopoli dunia dan membuat Indonesia mampu keluar dari ketergantungan teknologi, organisasi, finansial, pemasaran, dan entrepreneur sehingga dapat berkembang pesat Invention dan Innovation dalam proses industrialisasi.
  1. KEMANDIRIAN PASAR
  2. Pembentukan pasar barang-barang kebutuhan pokok rakyat sekaligus untuk membendung inflasi.
  3. Memperkuat daya beli rakyat dengan membendung inflasi dan dengan mengembangkan sistem jaminan sosial di bidang kesehatan, gizi, pendidikan, hari tua, pensiun, keselamatan kerja.
  4. Memproduksi barang-barang yang selama ini kita impor.
  5. Memperkuat perdagangan antar daerah dan pulau dengan membangun toll laut.
  6. Meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan buruh guna memperkuat daya beli konsumen domestik.

Rekomendasi Kelompok V (Integrasi Nasional dan Paradigma Pembangunan dan Mentalitas):

  1. Penyegaran kembali terhadap sistem nilai budaya maritim yang bersifat terbuka dan bersahabat, yang melatarbelakangi perumusan Pembukaan UUD 1945.
  2. Peninjauan kembali terhadap pengaruh eksternal dalam aspek kultural Reformasi sejak 1999.
  3. Elite nasional harus memahami keragaman budaya Indonesia.
  4. Supaya proses integrasi nasional bisa berjalan lebih baik, maka perlu dibentuk Pusat Kajian Etnik dan Kewilayahan.
  5. Memperhatikan peran institusi politik dan ekonomi dalam menjaga integrasi nasional.
  6. Memberi perhatian pada Pendekatan Budaya dalam setiap kebijakan Pembangunan
  7. Perlunya membangun kualitas SDM dengan mengembangkan konsep pembangunan kewarganegaraan yang takwa, cerdas, produktif.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here