Revitalisasi Paham Kebangsaan

Pontjo Sutowo [1]

Jakarta, 10 Maret 2011

 

Saudara Walikota Jakarta Barat atau yang mewakili,
Prof Agus Suradika, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,
Saudara Komandan Kodim 0503 Jakarta Barat yang saya hormati,
Saudara Pimpinan FKPPI dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Koordinator Jakarta Barat,
Para Kepala Sekolah SMA/SMK dan para Guru Pembina OSIS SMA/SMK se Jakarta Barat,
Para Pengurus OSIS SMA/SMK se Jakarta Barat,
Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan,

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Izinkanlah saya menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada pimpinan FKPPI dan PWI Koordinator Jakarta Barat , yang telah mengambil prakarsa untuk terselenggaranya Dialog Interaktif dengan dua tema yang penting ini, yaitu, tentang menyegarkan kembali faham kebangsaan dan membumikan rasa bela Negara. Saya percaya bahwa wacana tentang dua tema penting ini bukan saja tepat waktu, tetapi juga tepat sasaran, oleh karena para remaja yang menjadi pimpinan OSIS dari  SMA/SMK yang hadir dalam acara ini, dalam waktu satu sampai dua dasa warsa mendatang jelas akan menduduki posisi-posisi  yang bertanggung jawab dalam masyarakat dan  atau dalam pemerintahan dari Negara kebangsaan ini.
Saya juga percaya bahwa kita yang hadir dalam ruangan ini tidaklah datang sekedar untuk memuaskan rasa ingin tahu kita tentang apa yang sesungguhnya terjadi di balik hiruk-pikuknya kehidupan kebangsaan dan kehidupan kenegaraan kita selama satu dasawarsa terakhir, tetapi juga untuk bertukar informasi tentang apa yang menjadi faktor penyebabnya dan setelah itu untuk mencari berbagai alternatif gagasan, agar supaya hiruk-pikuk — yang umumnya tidak produktif ini — bisa diredam sampai pada taraf yang paling rendah, dan agar supaya kita bisa bangkit kembali sebagai bangsa dan Negara yang kuat, bersatu dan sejahtera.

Saya merasa terhormat telah diberi amanah untuk menyajikan tema ‘menyegarkan paham kebangsaan’, bersama dengan tiga pembicara lain yang membahas tema keterbukaan informasi, memudarnya rasa bela Negara, menumbuhkan rasa bela Negara di kalangan siswa, dan aktualisasi paham kebangsaan dan rasa bela Negara dalam dunia pendidikan.

Secara berkebetulan, dalam bulan-bulan belakangan ini saya cukup sering diminta memberikan paparan mengenai tema yang amat mendasar ini. Beberapa bagian dari paparan saya tersebut akan saya sajikan kembali dalam kesempatan ini. Dari rangkaian paparan yang saya berikan di berbagai kota itu, telah saya coba menghimpun dan menyiapkan sebuah ‘kamus istilah populer’ tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan, yang saya harapkan dapat membantu dan memudahkan kita semua untuk memahami konsep-konsep kebangsaan tersebut dengan cepat.  Kamus istilah popular tersebut juga saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, semoga ada manfaatnya.

Sekedar sebagai pembuka pikiran, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan lima  masalah mendasar tentang dinamika paham kebangsaan ini, yaitu :

  1. Apa yang mendorong timbulnya dan apa tujuan yang ingin dicapai dengan paham atau semangat kebangsaan, serta dimana bisa kita temukan rumusan faham kebangsaan kita yang otentik ?
  2. Apa hubungan antara bangsa dan Negara ?
  3. Bagaimana memelihara paham kebangsaan tersebut sebagai sumber kekuatan kebersamaan untuk membangun masa depan di dalam sebuah Negara kebangsaan?
  4. Apa yang menyebabkan merosotnya semangat kebangsaan itu ?
  5. Bagaimana menyegarkan kembali semangat kebangsaan yang terasa mulai memudar ?.

 

Baiklah saya coba mengulasnya satu demi satu.

Apa yang mendorong timbulnya dan apa tujuan yang ingin dicapai dengan paham atau semangat kebangsaan pada suatu masyarakat majemuk seperti Indonesia, dan dimanakah bisa kita temukan rumusan paham kebangsaan itu ?

Pertama-tama perlu saya mintakan perhatian kita sekalian pada kenyataan yang paling dasar, yaitu bahwa bangsa bukanlah suatu masyarakat tradisional yang tumbuh secara alami seperti keluarga, suku, atau berbagai bentuk hubungan kekerabatan lainnya.  Bangsa adalah suatu bentuk kebersamaan dalam dunia modern, yang dibentuk secara sadar dan sengaja, untuk membangun masa depan bersama dari para warganya, terlepas dari persamaan ras, suku, agama, atau bentuk penggolongan lainnya.  Dengan kata lain, dapat ditelusuri secara jelas siapa-siapa yang pertama kali meluncurkan gagasan tentang kebangsaan itu, apa gagasan dan bagaimana visi mereka masing-masing tentang masa depan itu, bagaimana cara mereka meyakinkan warga masyarakat sezamannya untuk mendukung terbentuknya bangsa, dan Negara yang akan dibentuk oleh bangsa itu.

ada umumnya dapat dikatakan bahwa bangsa memang adalah sebuah konsep tentang masa depan. Orientasinya ke masa datang, bukan ke masa lampau, betapa pun pentingnya masa lampau itu untuk memahami mengapa bangsa itu perlu dibentuk.

Sudah barang tentu dalam konsep tentang masa depan itu harus tercakup apa dasar,  apa tujuan, dan apa wujud kelembagaannya dalam kenyataan.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa bangsa — dan Negara sebagai wujud kelembagaannya — dibentuk untuk mencapai dua tujuan pokok, yaitu untuk menjamin keamanan seluruh rakyat; serta untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat itu. Dengan kata lain, bangsa dan Negara dibentuk sebagai sarana dan wahana untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan rakyatnya, yang sulit terpenuhi tanpa adanya bangsa dan Negara.
Demikianlah, pembentukan bangsa dan Negara didorong oleh adanya kebutuhan riil untuk mewujudkan  apa yang disebut sebagai efek sinergi dari demikian banyak suku-suku bangsa kecil yang ada sebelumnya. Terkandung dalam artian ini adalah praduga, bahwa tidak satu pun dari suku-suku bangsa yang kecil-kecil itu akan mampu mencapai cita-citanya secara sendirian. Dengan kata lain, keberadaan bangsa dan Negara adalah merupakan suatu kesatuan konsep yang keberadaanya  merupakan conditio sine qua non. Dalam hubungan ini perlu kita catat bahwa seluruh dunia dewasa ini bersepakat bahwa bangsa dan Negara merupakan satuan politik yang paling dasar dan paling efektif untuk memenuhi dua tujuan tersebut di atas.

Sudah barang tentu, bangsa dan Negara tidak mungkin dan tidak dapat dibentuk secara mendadak, oleh karena diperlukan waktu yang cukup panjang agar dua tujuan terbentuknya bangsa dan Negara — serta wawasan tentang bagaimana cara mewujudkan dua tujuan pembentukan bangsa dan Negara tersebut  — bukan hanya diketahui seluruh kalangan, tetapi juga didukung, dilembagakan,  dan dilaksanakan secara sadar.

Sebagai suatu tekad untuk membangun masa depan bersama, semangat kebangsaan harus dirumuskan dengan sadar, disosialisasikan secara luas dan berlanjut ke dalam masyarakat, dan didukung secara gigih. Oleh karena itu amatlah penting agar seluruh lapisan dan kalangan dalam suatu bangsa benar-benar faham terhadap konsep-konsep dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah peranan penting dari pembinaan paham kebangsaan serta budaya politik nasional pendukungnya, yang dapat dikristalisasikan dalam berbagi format ideologi.

Konsep dasar kebangsaan kita terangkum secara padat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat lima dasar Negara, cita-cita dan tujuan nasional, pernyataan kemerdekaan, serta empat tugas pokok pemerintahan. Dengan demikian, jika kita perhatikan dengan cermat, amatlah jelas bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memang bukan saja memuat  rumusan ideologis tentang cita-cita dan tujuan yang harus dicapai dengan pembentukan bangsa `dan Negara Republik Indonesia, tetapi juga kebijakan mendasar tentang cara bagaimana tujuan tersebut akan dicapai.

 

Apa hubungan antara bangsa dan Negara ?

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Negara adalah wujud kelembagaan bangsa, yang berfungsi sebagai sarana dan wahana untuk mencapai cita-cita dan tujuan dibentuknya bangsa itu. Negara bukanlah tujuan, tetapi alat untuk mencapai tujuan. Itulah sebabnya mengapa Negara dalam artian modern, umumnya berbentuk republik dan menganut sistem pemerintahan demokratik.

Bangsa dan Negara tidaklah mungkin dan tidaklah dapat dibentuk secara mendadak, oleh karena diperlukan waktu yang cukup panjang agar dua tujuan terbentuknya bangsa dan Negara — serta wawasan tentang bagaimana cara mewujudkan dua tujuan pembentukan bangsa dan Negara tersebut — bukan hanya diketahui seluruh kalangan, tetapi juga didukung, dilembagakan,  dan dilaksanakannya secara sadar. Inilah peranan penting dari pembinaan budaya politik nasional, yang dapat dikristalisasikan dalam berbagai format ideologi.

Ada satu hal lagi yang perlu kita catat, yaitu walaupun secara formal sudah terbentuk bangsa dan Negara, namun kelangsungan hidup bangsa dan Negara tersebut banyak bergantung pada kemampuannya untuk mewujudkan dua tujuan pembentukannya sesuai dengan cara yang disepakati bersama. Tidaklah berkelebihan jika dikatakan bahwa jika kinerja bangsa dan Negara tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan tentang tujuan dan cara mencapai tujuan, bangsa dan Negara tersebut belum akan mencapai kemantapan. Dengan kata lain, wanprestatie atau non performance merupakan awal dari disintegrasi bangsa dan Negara.

Dengan sedikit menyederhanakan persoalannya, secara umum dapat dikatakan bahwa dewasa ini ada  dua jenis kelompok bangsa dan Negara, yaitu; 1)  bangsa dan Negara yang sudah mapan, yang secara berlanjut mampu menunaikan tugasnya sesuai dengan cita-cita nasionalnya masing-masing; dan 2)  bangsa serta Negara yang berada dalam suasana penuh gejolak, tidak mampu melaksanakan tugas `dan fungsinya secara meyakinkan, sehingga selalu  merasa terancam dengan kemungkinan keruntuhan.

Bangsa dan Negara yang sudah mapan umumnya selain sudah berusia tua, juga sudah menunjukkan kinerja yang meyakinkan, antara lain oleh karena telah terdapat keselarasan antara lembaga-lembaga Negara dengan budaya politik rakyatnya; taraf pendidikan dan kesejahteraannya sudah lumayan tinggi, dan dipimpin oleh pemerintahan yang andal.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa batas minimum pendapatan per kapita dari Negara-negara yang sudah mapan ini adalah USD 6.000. Negara-negara seperti ini terdapat di benua Eropa, Amerika Utara, dan juga di Australia. Walaupun sudah barang tentu selalu terdapat dinamika dalam kehidupan politik di Negara-negara mapan ini, namun ancaman disintegrasi di Negara-negara yang sudah mapan ini relatif kecil.

Sebaliknya, bangsa dan Negara baru yang masih berada dalam suasana penuh gejolak, yang dengan sendirinya masih jauh dari wujud cita-cita dan tujuan yang hendak dicapainya, amat rentan dengan bahaya perpecahan.  Kinerja Negara baru tersebut belum meyakinkan; dimana antara lembaga negaranya dengan budaya politik rakyatnya masih terdapat kesenjangan; sebagian kecil rakyatnya hidup dalam kemewahan yang melimpah, sedangkan sebagian besar masih bergelimang dengan kemiskinan. Tingkat keresahan sosial amat tinggi. Walaupun secara artifisial terdapat stabilitas semu, namun di bawah permukaan terdapat demikian banyak potensi untuk disintegrasi, yang jika keadaan memungkinkan — misalnya pada saat krisis ekonomi yang parah — akan terjadi gejolak hebat yang dapat menjatuhkan rezim yang berkuasa.

Walaupun Negara kita sudah berusia hampi 66 tahun, namun  dengan amat prihatin harus kita akui bahwa bangsa dan Negara kita dipandang masih termasuk dalam Negara yang termasuk rentan. Faktor penyebabnya beraneka ragam, sebagian merupakan faktor internal seperti mismanajamen, korupsi, kolusi, nepotisme; sebagian lagi merupakan faktor dari luar seperti  intervensi dari Negara-negara lain.

 

Bagaimana memelihara paham kebangsaan tersebut sebagai sumber kekuatan kebersamaan untuk membangun masa depan ?

Kita memang tidak boleh abai terhadap gejala erosi semangat kebangsaan  — dan konflik yang mengiringinya — oleh karena semangat kebangsaan adalah merupakan roh yang menghidupi eksistensi suatu Negara. Semangat kebangsaan memerlukan penyegaran dan pengukuhan secara terus menerus. Ernest Renan  — seorang tokoh tentang faham kebangsaan yang pendapatnya pernah dikutip Bung Karno — pernah menyatakan bahwa kebangsaan itu adalah merupakan plebisit [pemungutan suara] setiap hari ! Dengan kata lain, jika tidak dirawat baik-baik, semangat kebangsaan itu memang bisa merosot, bahkan lenyap.

 

Banyak masalah yang bisa timbul jika semangat kebangsaan itu bukan saja merosot, tetapi juga sirna. Masalah atau akibat yang  secara langsung ditimbulkannya adalah lenyapnya pijakan bagi eksistensi Negara kebangsaan, yang juga berarti akan lenyapnya Negara itu sendiri.

 

Baik secara teoretikal maupun menurut pengalaman dapat dikatakan bahwa memelihara semangat kebangsaan tidaklah cukup dilakukan melalui pidato, penataran, ceramah, atau upacara-upacara, betapun pentingnya hal itu. Jauh lebih penting dari hal-hal itu adalah menjamin bahwa semangat kebangsaan itu benar-benar terwujud dalam kenyataan melalui kinerja aparatur penyelenggara Negara, sehingga setiap warga Negara merasa terlindungi dan merasa memperoleh kesempatan yang adil yang meniungkatkan kesejahteraan hidupnya.

 

Dengan kata lain, cara yang paling andal untuk memelihara semangat kebangsaan itu adalah melalui berfungsinya dengan baik seluruh lembaga penyelenggara Negara sesuai dengan tugas pokoknya yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya, tidak ada hal yang paling berbahaya terhadap rusaknya semangat kebangsaan – dan runtuhnya Negara – selain  dicederainya empat tugas pokok pemerintahan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh para penyelenggara Negara sendiri.

 

Apa yang menyebabkan merosotnya semangat kebangsaan itu ?

 

Sesuai dengan pendapat tersebut di atas, bahwa kelangsungan hidup bangsa dan Negara tersebut banyak bergantung pada kemampuannya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembentukannya, maka tidaklah berkelebihan jika dikatakan bahwa faktor yang paling langsung menyebabkan merosotnya semangat kebangsaan itu adalah jika kinerja bangsa dan Negara tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan tentang tujuan dan cara mencapai tujuan, bangsa dan Negara tersebut. Dengan kata lain, wanprestatie atau non performance dari para penyelenggara Negara merupakan awal dari disintegrasi bangsa dan Negara.

 

Walaupun secara formal Pancasila tercantum dalam setiap dokumen kebangsaan dan kenegaraan, namun selama rakyat tidak merasa terlindungi; selama rakyat tidak merasa sejahtera; selama rakyat kita tidak menjadi lebih  cerdas – selain selama kita belum berhasil memainkan peranan yang memadai dalam mewujudkan suatu dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial — maka dapat kita katakan bahwa Pancasila sebagai formula otentik semangat kebangsaan itu tersebut belum kita laksanakan.

 

Secara teoretikal bisa dipertanyakan, oleh karena Pancasila adalah Dasar Negara,   siapa atau lembaga manakah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Pancasila itu: Rakyat ataukah Pemerintah?  Secara teoretikal juga dapat kita jawab, bahwa oleh karena bangsa dan Negara dibentuk untuk melayani kepentingan Rakyat, yang mempunyai kedaulatan tetringgi di Negara ini, dan bahwa pelaksanaan empat tugas yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan tugas Pemerintah, maka tanpa ragu dapat kita katakan bahwa yang bertanggung jawab melaksanakan Pancasila itu adalah Pemerintah, dalam arti luas, yang mencakup cabang legislatif, cabang eksekutif, dan cabang yudikatif.

 

Sehubungan dengan itu, saya setuju dengan pendapat bahwa dalam melakukan uji materi terhadap demikian banyak undang-undang yang dirasakan melanggar hak-hak warganegara, Mahkamah Konstitusi jangan membatasi diri hanya menggunakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga – atau malah terutama – mengujinya dengan empat tugas Pemerintah yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Hanya dengan cara seperti itulah akan terwujud keterkaitan ideologis antara Pancasila dengan kinerja bangsa dan Negara ini.

 

Bagaimana menyegarkan kembali semangat kebangsaan yang terasa sudah mulai memudar?

 

Jika kita perhatikan dengan cermat, esensi Pancasila – seperti tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 — adalah rumusan ideologis dari semangat kebangsaan kita, maka setiap pembicaraan tentang Pancasila harus selalu terkait dengan kinerja bangsa dan Negara Republik Indonesia. Artinya jangan pernah membahas Pancasila tersebut secara terlepas dari konteks kinerja kebangsaan dan kenegaraannya – apalagi jika sila-sila Pancasila tersebut dibahas secara terlepas-lepas antara satu sila dengan sila yang lain –  oleh karena simpulannya akan sangat jauh berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh pendiri Negara ini. Sehubungan dengan itu, Pancasila dalam konteks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus kita gunakan sebagai tolok ukur – benchmark – dari kinerja bangsa dan Negara yang kita cintai ini.

 

Dengan kata lain, maka langkah yang paling mendasar untuk menyegarkan kembali semangat kebangsaan kita adalah dengan menjamin berfungsinya kembali seluruh lembaga penyelenggara Negara sesuai dengan disainnya, seperti tercantum dalam Undang-Undas Dasar 1945 dan dalam demikian banyak undang-undang. Hal ini berarti perlu ada gerakan Reformasi gelombang kedua, bukan saja untuk mengoreksi demikian banyak penyimpangan yang telah terjadi, tetapi juga untuk meletakkan dasar-dasar yang lebih kukuh bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, yang benar-benar dirancang untuk melayani aspirasi dan kepentingan Rakyat yang mempunyai kedaulatan tertinggi di Negara ini.
Oleh karena sebagian faktor penyebab kemerosotan semangat kebangsaan ini disebabkan oleh kekacaubalauan sistem politik dan sistem pemerintahan akibat empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan tanpa grand design yang jelas, maka upaya untuk menyegarkan kembali semangat kebangsaan, rasanya perlu mencakup agenda amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Sudah barang tentu amandemen kelima ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur konstitusional yang tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Hanya kali ini perlu dilakukan secara lebih sistematik, dan lebih ceramat, dan yang lebih penting : dengan memberi peranan yang lebih besar kepada seluruh Rakyat Indonesia. Mungkin pendapat saya ini terdengar bagaikan sebuah mosi tak percaya kepada partai-partai politik, namun sebuah kritik keras terhadap partai-partai politik rasanya adalah wajar.

 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

Note:

[1] Materi ini merupakan kata pengantar yang dibawakan oleh Pontjo Sutowo selaku Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/POLRI (FKPPI) dan Pendiri Aliansi Kebangsaan dalam acara Dialog Interaktif tentang Menyegarkan Kembali Paham Kebangsaan dan Membumikan Rasa Bela Negara yang terselenggara berkat kerjasama FKPPI dan PWI Koordinator Jakarta Barat.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here