Sambutan Ketua Aliansi Kebangsaan pada Konvensi Nasional Haluan Negara

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera.

Ibu Megawati Soekarnoputri yang saya hormati

Bapak Try Sutrisno

Bapak Zulkifli Hasan

Ketua Forum Rektor Indonesia

Sri Sultan Hamengku Bawono X

Bapak Aburizal Bakrie, bapak Prabowo Subianto

Para anggota DPR/MPR RI, para politisi, para cendekiawan, budayawan dan rohaniwan, pengurus Legiun Veteran RI, pengurus purnawirawan TNI/Polri,  para tokoh masyarakat-hukum adat, para tokoh kaum perempuan dan pemuda,

Hadirin dan hadirin para undangan yang saya muliakan.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur  ke hadhirat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas terselenggaranya pertemuan yang rasanya sungguh amat bersejarah ini. Hari ini kita yang berasal dari berbagai lapisan dan golongan berkumpul  untuk menghimpun pokok-pokok aspirasi dan kepentingan bersamadalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk kemudian disalurkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) RI untuk  diolah sebagai bahan untuk menyusun arah haluan negara yang selain lebih jelas, juga lebih terpadu dan menyeluruh.

Kita dengan sadar menyalurkan aspirasi dan kepentingan Rakyat banyak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini melalui MPR, bukan saja oleh karena berbagai fraksi dalam MPR telah bersepakat untuk membahas adanya haluan negara yang lebih komprehensif, tetapi juga oleh karena  bangsa yang bermasyarakat majemuk ini hanya bisa bersatu jika ada tujuan bersama yang dirumuskan dan disepakati bersama, dan oleh karena MPR adalah lembaga yang paling banyak mewakili Rakyat Indonesia.

Saya percaya bahwa selama ini kita semuanya risau dengan kenyataan bahwa arah dan kebijakan pembangunan nasional – yang seharusnya memberikan kesejahteraan dan keamanan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia – terbukti bukan saja berlangsung bagaikan tanpa arah, tetapi juga telah menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang sungguh mengkhawatirkan. Oleh karena itulah, secara pelahan timbul kesadaran bahwa kesimpangsiuran itu harus dibenahi, dan langkah pertama untuk membenahinya adalah dengan menyusun sebuah kebijakan nasional yang memuat haluan negara yang terpadu dan menyeluruh.

Dahulu, kita memang sudah pernah mempunyai dokumen pembangunan nasional yang secara resmi dinamakan Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN ). Oleh karena berbagai pertimbangan, penyusunan GBHN ini kita hentikan.

Sudah barang tentu, tidak adanya sebuah GBHN secara formal itu tidak berarti kita sama sekali  tidak mempunyai pedoman tentang arah pembangunan. Arah pembangunan – atau haluan negara dalam arti substantif memang ada, hanya tersebar dalam berbagai dokumen, yang masih harus  kita kodifikasikan jika kita  ingin mengetahuinya secara menyeluruh.

Dengan demikian, kelihatannya ada empat babak dalam perkembangan pemikiran kita tentang haluan negara ini, yaitu 1) babak filosofis politik, sewaktu para pendiri Negara mencantumkannya dalam Pasal 3 UUD 1945, secara deduktif, sebagai penjabaran dasar Kedaulatan Rakyat, yang diemban  MPR sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia; 2)  babak perencanaan strategis 1/ top-downs, sewaktu Bangsa kita menyusun dan mensahkan berbagai format GBHN antara tahun 1960-1999, baik yang sekedar merupakan pengesahan pidato politik presiden, maupun dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara cermat dengan melibatkan kalangan luas dalam masyarakat;; dan 3) babak kajiulang, antara tahun 2002 sampai sekarang ini, sewaktu kita beranggapan bahwa oleh karena presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka presiden bersama wakil presiden juga berhak merumuskan dan melaksanakan kebijakannya sendiri secara langsung, dengan merujuk pada sistem pembangunan nasional yang sudah ada; dan 4) babak perencanaan strategis 2/ bottom-up sekarang ini, sewaktu kita ingin adanya kembali semacam GBHN dengan melibatkan seluruh penyandang kepentingan dalam batang tubuh Bangsa yang amat besar ini. Urgensinya adalah oleh karena sangat terasa bahwa tanpa adanya semacam GBHN selain kita kehilangan arah dan perspektif menyeluruh terhadap pembangunan nasional, juga adanya kesimpangsiurnan pembangunan nasional antara tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, yang sampai taraf tertentu disebabkan oleh karena berbeda-bedanya partai yang menang pada pemilihan umum pada tingkat tersebut.

Kita sangat beruntung bahwa pemikiran ini telah tumbuh dalam masyarakat sendiri, termasuk dalam kalangan MPR. Menjelang akhir masa bhaktinya, MPR masa bhakti 2009-2014 telah menyusun serangkaian rekomendasi kepada MPR masa bhakti MPR 2014- 2019 untuk menangani serangkaian masalah penting dalam kehiidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu dari masalah penting itu adalah tentang GBHN ini.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Forum Rektor Indonesia yang dalam tiga tahun belakangan ini telah mengadakan kajian  yang menyeluruh mengenai masalah ini dan telah berhasil menyusun sebuah Naskah Akademik yang telah disiapkan dengan matang, dengan judul yang cukup mantap, yaitu “ Mengembalikan Kedaulatan Rakyat melalui Garis-garis Besar Haluan Negara”. Naskah Akademik ini  telah disediakan untuk ditekuni oleh seluruh hadirin dalam kesempatan ini.

Saya juga menyampaikan terima kasih yang sama kepada ibu Megawati Soekarnoputri, yang selain merupakan tokoh nasional yang pertama kalinya mengumandangkan perlunya Bangsa dan Negara kita kembali  mempunyai Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) juga telah bersedia menyampaikan keynote speech dalam kesempatan ini.

Seiring dengan itu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Zulkifli Hasan – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat – dalam Konvensi Nasional ini, untuk dapat menyaksikan sendiri betapa bergairahnya masyarakat kita menyambut akan adanya kembali sebuah dokumen nasional yang memuat arah pembangunan yang lebih terpadu dan lebih bersifat komprehensif daripada yang ada selama ini.

Sudah barang tentu, Konvensi Nasional sehari ini tidak berpretensi dapat menampung seluruh aspirasi dan seluruh kepentingan dari seluruh Bangsa kita, dan sekaligus menyusun sebuah haluan negara yang kita maksudkan. Hal itu adalah mustahil. Yang dapat kita lakukan pada hari ini adalah merintis sebuah langkah terobosan hukum dasar tidak tertulis berupa konvensi nasional yang memang dikenal baik dan pernah dipraktekkan dalam sejarah konstitusi Negara kita.

Dalam  sidang-sidang komisi nanti, kita coba menampung masukan dari para peserta, baik secara lisan maupun secara tertulis, berupacetusan-cetusan aspirasi dan kepentingan berbagai segmen masyarakat kita, untuk kemudian dapat dijadikan masukan dalam menyusun substansi haluan negara yang akan ditetapkan oleh MPR sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan dan mengubah undang-undang dasar. Sebelum dibukanya Konvensi Nasional ini, panitia juga telah mengundang masukan dari masyarakat, dan telah menerima bermacam-masan saran yang akan kita tampung dalam rumusan Konvensi Nasional nanti. Dengan kata lain, penyusunan sebuah haluan negara yang terpadu dan bersifat komprehensif sesungguhnya merupakan suatu kegiatan berlanjut dan sebagai derivasi, penjabaran, dari kewenangan konstitusional MPR tersebut.

Dalam konteks ini, oleh karena sesuai dengan dasar dan tujuan organisasi, Aliansi Kebangsaan dan Forum Komunikasi Putra Putra TNI-Polri ( FKPPI ) dengan senang hati memfasilitasi berlangsungnya event nasional ini. Aliansi Kebangsaan yang terbentuk pada tanggal 28 Oktober 2010 berdasarkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, dan bertujuan untuk terwujudnya Tujuan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam usia yang belum terlalu lama ini, Aliansi Kebangsaan telah melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyegarkan kembali semangat kebangsaan kita, yang dalam tahun-tahun belakangan ini terkesan telah tertinggal oleh perhatian kita yang lebih besar pada masalah-masalah lain. Salah satu kegiatan Aliansi Kebansgaan adalah mencetakulang dan menyebarkan dokumen negara yang memuat Risalah Sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ), 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945. Edisi cetakulang ini juga telah kami sediakan untuk ditekuni oleh para peserta konvensi nasional sekarang ini.

Dalam hubungan ini izinkanlah saya melaporkan beberapa butir temuan Aliansi Kebangsaan tentang kehidupan kita berbangsa dan bernegara, sebagai berikut.

Pertama, kenyataan paling dasar dari kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita adalah bahwa Bangsa kita adalah bangsa yang bermasyarakat majemuk, baik dalam artian ras, etnik, agama, ataupun golongan. Kenyataan ini mempunyai akar sejarah yang lama, dan terkait dengan posisi geopolitik dan geostrategi kita, yang menyebabkan kita terbuka terhadap berbagai pengaruh dari luar, yang seluruhnya itu kita serap, dan kita cernakan secara kreatif ke dalam kebudayaann lokal kita.Eksistensi ras, etnik, agama, dan golongan ini harus diakui, dilindungi, dan didayagunakan. Secara amat indah, kita merumuskannya sebagai prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, kemajemukan masyarakat kita tersebut sekaligus merupakan kekuatan dan kelemahan kita. Kemajemukan masyarakat kita merupakan kekuatan kita, apabila kita mampu mengintegrasikannya menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga mampu menimbulkan efek sinergi optimal untuk mencapai Tujuan Nasional, yang mustahil kita capai secara sendiri-sendiri. Kemajemukan masyarakat kita tersebut merupakan kelemahan jika kita bukan saja tidak mampu mengintegrasikannya menjadi satu kesatuan utuh menyeluruh, atau membiarkan tumbuhnya konflik, baik yang bersifat horizontal antar golongan, maupun yang bersifat vertikal antara Pusat dan Daerah.

Ketiga, para negarawan-pejuang yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berhasil merumuskan landasan filsafat serta struktur kenegaraan dalam  konstitusi yang mumpuni untuk terintegrasinya seluruh bangsa yang bermasyarakat majemuk ini . Rumusan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selain harus dipandang sebagai Perjanjian Politik Luhur Bangsa juga harus ditindaklanjuti secara koheren dan konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini telah tercantum dengan jernih pandangan kita tentang penjajahan dan kemerdekaan, tentang lima butir Tujuan Negara, tentang dimensi sakral Proklamasi Kemerdekaan kita; tentang empat butir tugas konstitusional Pemerintah Negara, lima butir Pancasila, dan asas Kedaulatan Rakyat. Sehubungan dengan adanya berbagai filsafat kenegaraan lain yang dapat membahayakan eksistensi dan pelaksanaan landasan filsafat dan struktur kenegaraan, maka Dasar dan Ideologi Negara ini perlu dikukuhkan secara lebih eksplisit dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Keempat, harus diakui kenyataan bahwa bersamaan dengan kealpaan dan inkonsistensi kita dalam mengintegrasikan dan mensejahterakan seluruh lapisan dan golongan dalam bangsa yang bermasyarakat majemuk ini, juga berlangsung berbagai bentuk aksi terencana dari berbagai fihak luar untuk melemahkan, mengadu-domba, dan mengeksploitasi potensi masyarakat, Bangsa, dan Negara kita untuk kepentingan mereka sendiri. Telah umum diketahui,   bahwa melalui kegiatan lobby yang intensif, kepentingan asing telah tersalur dalam berbagai pasal dalam sistem hukum kita, yang langsung atau secara tidak langsungtelah merugikan kepentingan nasional kitaUntuk menjamin kelangsungan hidup Bangsa dan Negara kita, kita harus secara sistematik dan berlanjut memelihara da meningkatkan Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional kita, baik dalam bidanf ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam pergaulan antar Bangsa dan antar Negara, Kepentingan Nasional kita harus selalu menjadi rujukan utama. . Dalam hubungan ini, kita harus meninjau kembali berbagai produk legislatif kita sendiri yang tidak sesuai dengan semangat Perjanjian Politik Luhur Bangsa.

Kelima, kita harus kembali menjadi Bangsa Pejuang yang mempunyai martabat dan harga diri yang tinggi, yang duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan bangsa dan negara lainnya di dunia ini, baik dengan mengritisi  berbagai perjanjian dengan negara-negara lain yang merugikan Kepentingan Nasional kita, maupun dengan mewaspadai berbagai sikap, perilaku, dan perbuatan negara-negara asing tersebut. Pedoman operasional kita adalah amanah yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Aliansi Kebangsaan berharap agar lima butir temuan ini dapat tertampung oleh MPR dalam dokumen haluan negara yang akan datang, apapun nama ataupun format yuridis konstitusionalnya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua,

 

Pontjo Sutowo.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here