Yudi Latif “Sang Nahkoda” UKP-PIP: Sebuah Tantangan Intelektual

Oleh: Nofia Fitri

*Sekretaris Program Aliansi kebangsaan dan Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Indonesia*

Sebagai sekretaris program PSIK-Indonesia (dulu) yang mengatur keberangkatan Haji beliau dengan istri tercinta berkat Undangan langsung dari Raja Saudi Arabia, sampai akhirnya dengan rasa pedih mengurusi balasan ucapan terima kasih atas rasa berbelasungkawa para kolega, kerabat dan handai taulan ketika sang pendamping setianya berpulang ke haribaan Illahi, bolehlah dikatakan bahwa saya cukup mengenal sosok Intelektual, Cendekiawan, Negarawan, Pemikir Kebangsaan yang didapuk memimpin lembaga negara Unit Kerja Presiden – Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP -PIP) Yudi Latif.

Belakangan, sosok Yudi Latif menjadi buah bibir di berbagai media online dan offline, dimana insan Pers menjadikannya buruan terkait kelembagaan bentukan baru Presiden Jokowi yang resmi diumumkan pada 1 Juni 2017 melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2017 bertepatan dengan hari Lahirnya Pancasila. Yudi Latif dicari bukan hanya untuk dimintai informasi seputar UKP-PIP yang ia rumuskan bersama Menko Luhut Panjaitan dan tim, namun juga posisi birokratis-politis yang diberikan Presiden kepadanya untuk menahkodai sebuah lembaga negara setingkat Menteri.

Hari ini beliau resmi dilantik bersama 9 orang anggota Dewan Pengarah. Tentu saja peristiwa penting dalam sejarah kelembagaan negara ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan publik. Tak sedikit yang meragukan keefektifan kerja pembentukan lembaga UKP-PIP sejak perumusannya, hingga tuduhan pemborosan akan keuangan negara. Yang cukup menarik, adalah jajaran nama-nama tokoh besar yang dipercaya Presiden Jokowi untuk duduk dan bertugas dalam kelembagaan tersebut, khususnya Yudi Latif.

Pertanyaannya kemudian, kenapa sosok Yudi Latif? bukankah klaim Negarawan dan Pemikir sudah terlanjut melekat dalam ‘image’ intelektual yang kuat terbangun ditengah wawasan Kebangsaan dan Keislaman yang sarat dalam dirinya. Jika sosoknya kemudian terlibat dalam jabatan eksekutif-politis, akankah independensi intelektualnya tercampakkan?

Indonesia Darurat Ideologi

Bangsa ini tengah Darurat Ideologi, separah itukah? Bagaimana menghasilkan kesimpulan ini? Sebagai seseorang yang cukup familiar (secara personal) dengan dunia teknologi, saya berkesempatan menggunakan tools media analysis berbasis MDA (computer tool yang dibangun tim Warung Data Indonesia, perusahaan IT konsultan yang saya dirikan bersama suami dan kawan-kawan). Media Analisis ini dalam beberapa bulan terakhir menunjukan bahwa Ideologi menjadi isu terseksi paling terdampaki diantara isu-isu lainnya di dunia maya. Fakta ini pun menonjol ketika mengamati bagaimana perdebatan seputar isu pergantian ideologi negara yang marak disekeliling kita. Indeks Ketahanan Nasional yang disusun Labkurtannas Lemhannas bahkan mengindikasi lemahnya ketahanan ideologi sejak 2010 yang melingkupi variabel toleransi kesederajatan dalam hukum, kesamaan hak sosial dan persatuan bangsa.

Ketika Panglima gencar berbicara tentang Proxy War, Asimetris War, dan bentuk warfares yang lain, kita pun sepakat Pancasila telah menjadi satu bidikan perang modern tersebut, baik yang menyelinap maupun secara terang-terangannya berupaya menyingkirkan Ideologi kebangsaan ini dari pondasi kenegaraan.

Komunisme dan Liberalisme yang meringsek masuk -yang sayangnya bagi beberapa kalangan dimanfaatkan untuk menyudutkan independensi dan kenasionalisme’an para Pemimpin- menjadi semacam berita hoax demi menyingkirkan penguasa. Padahal faktanya, negara-negara berbasis ideologis yang saling berkonfrontir semakin kentara didepan mata dengan manuver trik dan strateginya. Belum lagi teriakan-teriakan menyingkirkan Pancasila dan menegakan sebuah sistem Kekhalifahan yang semakin menambah berat tugas negara dalam mengamankan Ideologi bangsa yang dapat diterima sebagai konsensus segenap rakyat Indonesia ini.

Mengapa Pancasila dan Lembaga UKP-PIP?

Kita tidak meragukan bagaimana Pancasila tertanam dalam sosok Yudi Latif. Karya fenomenalnya Negara Paripurna bahkan menjadi kitab rujukan penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ketika saya berkesempatan magang di Direktorat Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri tahun 2012.  Bukan hanya semangat membumikan Pancasila yang ditelusuri lewat akar historis dan filosofis hingga kreasi sosok Bapak Pendiri bangsa Presiden Soekarno, dalam Negara Paripurna pun tercermin semangat intelektual seorang pejuang yang menginginkan Indonesia yang lebih baik.

Pancasila adalah konsensus bersama para pendiri bangsa, apakah mereka Muslim, Kristen, Jawa, Sumatra dan varian perbedaan identitas lainnya. Didalam Pancasila sudah mencakup prinsip-prinsip segala kitab suci yang kita tidak meletakan keraguan terhadapnya. Pancasila memberi ruang kepada keberagaman yang harus dijaga, sebaliknya, setiap individu berhak atas keyakinan akan Keesaan Tuhan, bukankah ini adalah adil yang seadil-adilnya?

Tugas beratnya kemudian adalah membumikan Pancasila? Ketika sebatas gagasan dan wacana, hingga pertarungan intelektual saja tidak cukup, maka diperlukan sebuah pelaksanaan yang terlegitimasi negara demi mewujudkan Pancasila yang mengakar sebagai ideologi negara. Lewat sebuah lembaga negara, Pancasila tidak lagi menjadi semacan ideologi pajangan, melainkan melandasi kokohnya Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Lewat kelembagaan negara juga, kekhawatiran-kekhawatiran akan Pancasila sebagai ideologi negara yang kian tersingkir, tidak dikenali, tidak diresapi dan tidak dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat terjawab lewat program-program pembinaan UKP-PIP. Kita pun mencurigai ketika Pancasila hanya sebatas seremonial atau alat negara untuk menjustifikasi kekuasaan sebagaimana sejarah kelam di masa lalu ketika asas Tunggal diberlakukan dan P4 dilaksanakan. Karenanya, menjadi tugas berat UKP-PIP untuk memastikan bahwa kelembagaan baru ini bukanlah alat penguasa seperti dimasa lalu, melainkan sebuah niat untuk membumikan Pancasila, dimana Pancasila diakui, dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Mengutip pernyataan Yudi latif bahwa “kelemahan dalam mewujudkan imperative keyakinan, pengetahuan dan tindakan ideologi Pancasila membuat kesaktian Pancasila berhenti sebagai mantra penataran, kurang mampu dibumikan dalam realitas kehidupan” sekiranya terjawab dengan sebuah perjuangan membumikan Pancasila yang terlembagakan. Oleh karena itu, UKP-PIP dibentuk selain untuk merespon kondisi krisis Ideologi Bangsa juga menjaga amanat Para pendiri Republik dimasa lalu tentang Indonesia yang berdikari dengan Pancasila.

Yudi Latif Tetap Intelektual Bangsa

Ketika Anies Baswedan, bahkan dulu Cak Nur, (saya sengaja menyebut mereka karena sama-sama akademisi satu almamater) memutuskan untuk masuk dalam lingkaran birokratis atau berpolitik secara praktis, kita pun menemukan bagaimana penolakan dan psimisme menyerang. Wajarlah hal ini pun terjadi pada sosok Yudi Latif yang adalah murid Cak Nur dan secara emosional mengenal dekat sosok Anies Baswedan.

Bahwa dalam prosesnya terjadi pertarungan batin dalam diri Yudi Latif terkait tanggung jawab yang ditawarkan kepadanya adalah hal lumrah ketika tantangan praktis ini mungkin akan merusak idealisme intelektual yang selama ini terjaga. Belum lagi kultur kerja dimana politik secara praktis tidak memberi ruang lapang kepada independensi seorang pemikir. Satu pesan penting Saafroedin Bahar -penggiat Aliansi kebangsaan lain-, bahwa Yudi Latif sebagai pejabat eksekutif, mindset nya harus berubah, perlu sebuah mental switch dari “Pengamat” menjadi “Pelaku” karena jabatan eksekutif yang diembannya.

Sebagai Sekretaris Program sebuah lembaga independen Aliansi Kebangsaan, setiap Jumat saya bergumul dengan para penggiat Kebangsaan termasuk sosok Yudi Latif. Saya dapat merasakan bagaimana Yudi Latif menjadikan Rapat Jumat tersebut sebagai kewajiban hadir dalam arena pertarungan intelektual serta peningkatan wawasan kebangsaannya. Beliau kerap membahas dan melempar gagasan-gagasannya tentang membumikan Pancasila termasuk mengkonsultasikan pendirian UKP-PIP.

Dalam rapat terakhir Aliansi Kebangsaan baru-baru ini, dimana Yudi Latif berhalangan untuk hadir karena kesibukannya dengan formatur lembaga yang akan ia pimpin tersebut, kami mengeluarkan rekomendasi rapat yang mengingatkan beliau (sebagai pejabat eksekutif kelak) untuk tetap meluangkan waktu berbicara dalam forum-forum Ilmiah. Mengingat sosoknya sebagai “Inspirasi Intelektual” harus tetap dijaga dalam semangat mempersiapkan anak bangsa menjadi mata air kehidupan, dan demi rakyat Indonesia yang Paripurna.

Saya tidak ingin menyebut diri sendiri sebagai “sang murid” mengingat pengetahuan Kepancasilaan saya yang layak diragukan publik, apalagi keseharian saya lebih banyak membahas hacking-politik daripada ideologi dan “kesempurnaan” Pancasila. Patutlah jika publik mempertanyakan “siapakah saya ini?” Namun, selama lebih dari sepuluh tahun bersama sosoknya melalui PSIK-Indonesia hingga Aliansi Kebangsaan, saya merasa terpanggil untuk menegaskan bahwa sosok Yudi Latif akan terus berupaya untuk tidak kehilangan kecendekiaannya, karakter kepemimpinan dengan nalar dan logika intelektual yang mengalahkan nafsu politis akan terus terjaga bersama semangat memberikan yang terbaik untuk bangsa lewat sebuah aksi nyata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here