Profil

profil

Aliansi Kebangsaan

Rakyat Indonesia adalah identik dengan Bangsa Indonesia, yang selanjutnya terdiri dari warga negara, baik secara perseorangan maupun yang terhimpun dalam berbagai organisasi dan komunitas. Hak dan kewajiban warga negara ini telah tercantum jelas, baik dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun dalam berbagai perundang-undangan.

Masalah yang kita hadapi selama ini adalah bahwa aspirasi dan kepentingan rakyat ini tidak dengan sendirinya diwakili oleh para anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) RI tersebut. Sebabnya adalah sederhana, yaitu kenyataan bahwa begitu para anggota-anggota tersebut duduk dalam lembaga-lembaga negara tersebut mereka secara otomatis menjadi bagian dari kelompok elit yang mau tidak mau akan terasing dari rakyat yang harus diwakilinya.

Adalah mustahil bagi warga negara; baik secara perseorangan maupun sebagai golongan dan komunitas; untuk memantau, mengoreksi dan mengendalikan lembaga-lembaga negara tersebut. Tidak ada mekanisme dan aturan hukum yang mengaturnya. Yang paling maksimal dapat dilakukan oleh warga negara adalah menyampaikan laporan dan pengaduan yang dapat diperhatikan dan dapat juga diabaikan oleh lembaga-lembaga negara tersebut, yang selama ini terkesan asyik dengan kepentingannya sendiri.

Apakah peran rakyat ini akan; atau perlu diwadahi menurut model people power seperti di negara-negara lain? Jelas tidak, oleh karena people power hanya efektif dalam suasana darurat dan karena itu bersifat insidental. Yang kita butuhkan adalah suatu mekanisme kerakyatan yang melembaga, bersifat sosial, merupakan jejaring, berfungsi secara terus menerus untuk mengoperasikan hak-hak kewarganegaraan dan absah secara hukum unuk memantau, mengkritisi, jika perlu mengoreksi jalannya kinerja lembaag-lembaga negara. Perhatian khususnya harus terletak pada keabsahan ideologis dari seluruh undang-undang, kebijakan serta keputusan yang diambil oleh lembaga negara serta para tokoh elit yang memimpinnya. Tentu saja merujuk kepada semangat kebangsaan yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Inilah keseluruhan gagasan yang melatarbelakangi berdirinya sebuah jejaring sosial bernama Aliansi Kebangsaan.

Tujuan

Terpelihara serta terwujudnya semangat kebangsaan yang meresapi Tujuan Nasional serta Tugas Pemerintah yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara terencana, teratur, bertanggung jawab dan berkesinambungan demi tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Usaha
  • Memfasilitasi kerjasama antara seluruh kekuatan alternatif dalam batang tubuh Rakyat Indonesia, untuk memantau, mewaspadai dan memberikan reaksi melembaga terhadap berbagai pola pikir dan prektek yang dapat membahayakan semangat kebangsaan.
  • Memfasilitasi terselenggaranya Kongres Nasional berkala untuk menyusun Garis-Garus Besar Haluan Negara sebagai formulasi semangat kebersamaan yang disepakati oleh seluruh lapisan dan kalangan, di seluruh daerah, sebagai masukan untuk seluruh partai politik yang ingin mendapatkan kepercayaan para pemilih dalam pemilihan umum.
  • Memberdayakan seluruh lapisan Rakyat Indonesia agar mampu mengembangkan sendiri seluruh potensi kemanusiaannya dalam mencapai tujuan hidupnya masing-masing.
  • Memantau, mengawasi dan mengoreksi kinerja seluruh lembaga Negara, baik dalam bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
  • Mewaspadai strategi, taktik dan pelaksanaan dari pola pikir dan praktek manipulasi lembaga-lembaga Negara.
  • Mencari langkah terobosan dalam mencegah kerusakan kekayaan dan dalam memanfaatkannya untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia.
Program
  • Mengadakan konsolidasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang berpeduli terhadap pembangunan Negara bangsa.
  • Membangun jejaring Aliansi Kebangsaan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
  • Menginventarisasi, membahas, dan mengkritisi produk legislatif, kebijakan eksekutif dan keputusan yudikatif yang tidak bersahabat dengankepentingan Rakyat banyak dan merugikan Bangsa dan Negara, serta mengajukan kebijakan alternatif yang lebih baik.
  • Mengeluarkan pernyataan berkala terhadap masalah-masalah nasional yang penting.
  • Bekerjasama erat dengan dan membela hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dalam memelihara dan mengamankan kekayaan alam di daerah-daerah.
  • Mengembangkan potensi maritim sebagai aset nasional yang selama ini terabaikan untuk menyelamatkan kekayaan maritim, membangun pusat-pusat pembangunan maritim serta mendayagunakannya secara terencana, terorganisasi dan berkesinambungan sebagai lahan baru kehidupan Rakyat Indonesia di masa depan.
  • Melakukan kajian dan advokasi ke-Indonesia-an.
  • Membangun jejaring terbuka dari seluruh komponen Rakyat Indonesia yang independen untuk mempergunakan hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, baik untuk memberi masukan maupun untuk mengawasi dan mengkritisi kinerja Pemerintahan serta lembaga-lembaga penyelenggaraan Negara lainnya agar sesuai dengan cita-cita Negara yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.